Merespons Deklarasi New York di PBB yang diinisiasi oleh Arab Saudi dan Prancis Baitul Maqdis Institute (BMI) mengapresiasi gelombang pengakuan internasional terhadap Negara Palestina, meskipun langkah ini datang dengan sangat terlambat.
“Meski demikian, kami menilai pengakuan atas kemerdekaan di atas secarik kertas tidak akan berarti tanpa tindakan nyata untuk menghadapi penjajahan di atas Palestina dan mengakhiri genosida,” kata Direktur Eksekutif BMI, Pizaro Gozali Idrus dalam pernyataan sikap, Jum’at (01/08/2025).
BMI menunutut agar dunia lebih maju atas pertanyaan yang lebih mendasar, sejauh mana dunia Arab dan komunitas internasional siap mengubah deklarasi itu menjadi strategi nyata untuk melumpuhkan agresi Israel di Palestina.
“Tanpa ada aksi nyata dari dunia Arab dan komunitas Eropa untuk memblokade militer Israel, memboikot ekonominya, serta memberikan sanksi kepada para pemimpin Israel, maka ini tidak akan banyak membawa perubahan atas situasi di Palestina,” imbuhnya.
BMI juga memandang bahwa pelucutan senjata faksi-faksi perlawanan Palestina tidak mungkin dilakukan selama penjajah masih eksis dan merajalela menduduki tanah Palestina.
Jika Hamas diminta menurunkan senjata, lanjutnya, pertanyaannya: tuntutan apa yang pantas ditujukan kepada Israel—penjajah yang sejak Oktober 2023 telah membunuh lebih dari 60.100 ribu warga Gaza?
“Kami khawatir situasi ini mengulangi kegagalan skema Perjanjian Oslo tahun 1993, ketika PLO bersedia menghentikan perlawanan bersenjata dan mengakui eksistensi Israel. Tapi di sisi lain, Israel masih kokoh memegang persenjataannya dan terus memerangi Palestina,” tuturnya.
Menurutnya, janji Israel untuk menarik pasukannya secara bertahap dari wilayah pendudukan dan melakukan negosiasi lebih lanjut tentang isu-isu penting seperti permukiman ilegal, pengungsi Palestina, dan status negara Palestina pun tak terpenuhi.
Hingga Netanyahu berkuasa, katanya, Israel justru terus memperluas permukiman ilegal dan melanjutkan serangan terhadap rakyat Palestina.
Baginya, jumlah pemukim Israel di wilayah pendudukan yang terus meningkat semakin memperkecil kemungkinan terwujudnya solusi dua negara, setidaknya dalam bentuk geografis yang layak dan berkelanjutan.
BMI juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Kami mengapresiasi perhatian dan sikap tegas pemerintah Indonesia sejauh ini, dan berharap peran tersebut ditingkatkan dalam berbagai forum internasional, termasuk di PBB, OKI, dan G20. Tapi pemerintah Indonesia harus melangkah lebih jauh untuk berperan aktif mengakhiri genosida Gaza dan melakukan komunikasi dengan berbagai kelompok perlawanan di Palestina,” terangnya.
Pemerintah Indonesia, menurutnya, juga harus berani melakukan tekanan kepada Israel dan Mesir untuk dapat memberikan akses masuk bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza.
BMI juga mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak pernah berhenti menyuarakan genosida Gaza dan penjajahan terhadap bangsa Palestina hingga Baitul Maqdis benar-benar terbebas dari kolonialisme penjajah.
“Gelombang pengakuan negara-negara Eropa terhadap kemerdekaan Palestina, adalah bukti bahwa gelombang rakyat sipil global memiliki peran penting untuk menyadarkan dunia atas kekejaman penjajah Israel di Palestina dan Timur Tengah,” pungkasnya.
