Perwira tinggi militer Israel mengakui bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Hamas secara sistematis mencuri bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama perang di Gaza.
Pengakuan ini diberitakan oleh media Israel Haaretz pada Sabtu (26/7), mengutip dua perwira senior dan dua sumber lain yang memahami sistem distribusi bantuan di wilayah tersebut.
Dalam laporan itu, sistem distribusi bantuan PBB di Gaza digambarkan sebagai “sangat efektif” dalam menyalurkan makanan kepada warga sipil di seluruh wilayah kantong tersebut.
Pernyataan ini bertolak belakang dengan klaim berulang dari pejabat pemerintah Israel yang menuduh Hamas menyalahgunakan bantuan untuk kepentingan sayap militernya — narasi yang sering digunakan untuk membenarkan pembatasan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Pengakuan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap dugaan korupsi dalam sistem distribusi bantuan yang dikelola Israel, serta meningkatnya tuduhan internasional bahwa Israel secara sengaja menghalangi bantuan sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap warga sipil Gaza.
Pada Jumat, CNN melaporkan bahwa pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan bahwa Hamas mencuri bantuan kemanusiaan.
Meski demikian, Departemen Luar Negeri AS tetap menggunakan tuduhan tersebut untuk mendukung Gaza Relief Foundation, sebuah entitas swasta yang kontroversial dan tidak diakui oleh PBB.
Sejak 27 Mei, Israel meluncurkan inisiatif distribusi bantuan secara terpisah melalui Gaza Relief Foundation, melewati PBB dan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional. Langkah ini ditolak secara luas oleh komunitas bantuan global.
Sementara itu, pasukan Israel terus menembaki warga Palestina yang berkumpul di sekitar pusat distribusi bantuan. Ratusan pencari bantuan telah tewas dalam serangan-serangan ini.
Krisis kelaparan di Gaza telah berubah menjadi bencana kemanusiaan. Rekaman memilukan memperlihatkan warga yang kurus kering, nyaris tinggal tulang dan kulit, roboh karena kelelahan, dehidrasi, dan kelaparan berkepanjangan.
Sabtu lalu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lima kematian lagi akibat kelaparan dan kekurangan gizi — termasuk dua anak-anak — dalam 24 jam terakhir. Jumlah korban jiwa akibat kelaparan sejak Oktober 2023 kini mencapai 127 orang, termasuk 85 anak-anak.
Pada Selasa, Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan bahwa satu dari setiap tiga orang di Gaza tidak mendapatkan makanan selama beberapa hari akibat blokade Israel yang terus berlangsung.
Meski mendapat tekanan internasional untuk menghentikan kekerasan, Israel tetap melanjutkan serangan brutalnya ke Gaza sejak 7 Oktober 2023. Lebih dari 59.700 warga Palestina telah terbunuh — sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Serangan tanpa henti ini telah meluluhlantakkan wilayah Gaza dan menyebabkan krisis pangan yang parah.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait serangannya terhadap wilayah tersebut.
