Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Syeikh Naeem Qassem, menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan menerima rencana atau tenggat waktu apa pun untuk melucuti senjata selama agresi Israel terhadap Lebanon masih berlangsung.
Pernyataan ini disampaikan di tengah tekanan Amerika Serikat (AS) yang mendorong Pemerintah Lebanon agar membatasi kepemilikan senjata hanya pada institusi negara.
Dalam pidato yang disampaikan secara daring pada acara peringatan 40 hari gugurnya Jenderal Mohammad Said Izadi—Komandan Urusan Palestina di Garda Revolusi Iran yang tewas akibat serangan Israel di Suriah—Qassem menegaskan posisi Hizbullah yang tidak tergoyahkan dalam mempertahankan hak perlawanannya.
“Perlawanan adalah bagian dari konstitusi Lebanon dan merupakan jaminan dari perjanjian hidup bersama di negeri ini. Ini bukan hal yang bisa diputuskan dengan suara mayoritas, tetapi hanya dengan konsensus,” ujar Qassem.
Ia juga menolak wacana perjanjian baru terkait senjata Hizbullah, dengan menyatakan bahwa pihak Israel harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan negara Lebanon.
“Setiap jadwal yang ditawarkan untuk dilaksanakan di bawah bayang-bayang agresi Israel tidak akan kami terima. Yang dibutuhkan Lebanon bukanlah penghapusan kekuatan perlawanannya, melainkan rencana negara untuk menghadapi tekanan, ancaman, dan memastikan perlindungan,” tegasnya.
Lebih jauh, Qassem menuding utusan Amerika membawa mandat yang sepenuhnya melayani kepentingan Israel, yaitu melemahkan kekuatan militer Lebanon.
Termasuk mencegah angkatan bersenjatanya memiliki persenjataan yang mampu memberikan efek tangkal terhadap Israel.
Ancaman serangan balasan
Dalam pernyataan yang lebih keras, Qassem memperingatkan bahwa jika Israel memulai perang besar terhadap Lebanon, maka Hizbullah akan merespons dengan gempuran roket.
“Jika mereka melancarkan agresi luas, kami akan bertahan. Hizbullah, tentara Lebanon, dan rakyat Lebanon akan melawan. Dan ini akan menyebabkan rudal-rudal menghujani wilayah Israel. Semua rasa aman yang mereka bangun selama delapan bulan akan runtuh dalam satu jam,” ujarnya.
Sidang kabinet di tengah tekanan AS
Pernyataan Qassem disampaikan bertepatan dengan berlangsungnya sidang kabinet Lebanon yang dipimpin Presiden Jenderal Joseph Aoun di Istana Baabda pada Selasa sore.
Agenda utama sidang ini adalah membahas soal implementasi deklarasi pemerintah terkait penegakan kedaulatan negara di seluruh wilayah Lebanon, termasuk persoalan monopoli senjata oleh negara.
Isu pelucutan senjata Hizbullah kembali mencuat menyusul meningkatnya tekanan AS yang mendorong Lebanon menyusun peta jalan untuk membatasi kekuatan bersenjata di luar kontrol negara.
Sementara itu, media resmi Lebanon melaporkan bahwa sebelum sidang berlangsung, Presiden Aoun sempat menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Naufal Salam guna menyatukan pandangan menjelang pembahasan topik sensitif tersebut.
Di sisi lain, ketegangan di wilayah selatan Lebanon terus meningkat. Drone-drone pengintai milik Israel dilaporkan terbang rendah di beberapa wilayah perbatasan, menandakan ketegangan yang belum mereda sejak pertempuran November lalu.
Isu pelucutan senjata Hizbullah tetap menjadi salah satu topik paling rumit dalam politik Lebanon.
Hizbullah adalah satu-satunya faksi yang mempertahankan kekuatan militer setelah berakhirnya perang saudara Lebanon (1975–1990), dengan dalih mempertahankan negara dari agresi Israel.
Upaya untuk membatasi kekuatannya, baik melalui tekanan eksternal maupun perdebatan internal, kerap berujung pada kebuntuan politik yang memicu instabilitas nasional.
