Kepala Staf Militer Israel, Jenderal Eyal Zamir, menyatakan bahwa untuk melakukan pendudukan penuh di Jalur Gaza, Israel harus mengerahkan sekitar 200.000 tentara cadangan. Pernyataan itu dilaporkan oleh penyiar publik Israel, KAN, dan dikutip oleh Anadolu, Kamis (7/8/2025).
Zamir mengemukakan hal tersebut dalam rapat kabinet yang berlangsung selama 10 jam, di mana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mempresentasikan “rencana bertahap” untuk menguasai penuh Gaza. Rencana itu akhirnya disetujui Jumat dini hari, meski ada kekhawatiran dari kalangan militer terkait keselamatan sandera dan prajurit.
Menurut laporan KAN yang mengutip sumber anonim, Zamir memperingatkan bahwa pelaksanaan rencana tersebut akan membutuhkan sumber daya logistik besar dan infrastruktur kemanusiaan yang saat ini belum dimiliki oleh militer Israel.
“Tidak ada infrastruktur sipil maupun kapasitas kemanusiaan yang memadai untuk memindahkan penduduk,” kata Zamir. “Kami harus membangun rumah sakit dan menyalurkan bantuan secara mandiri.”
Zamir juga disebut mengusulkan agar pemulihan sandera dicoret dari tujuan resmi perang, menandakan adanya perpecahan dalam kepemimpinan Israel.
Ketika Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menolak pengiriman bantuan atau pembangunan rumah sakit, Zamir membalas, “Kalau begitu saya sarankan menghapus pemulihan sandera dari tujuan perang.”
Menurut media Israel, rencana yang telah disetujui mencakup kemajuan militer ke wilayah Gaza tengah dan Kota Gaza yang belum sepenuhnya dikuasai pasukan darat. Operasi akan diawali dengan pemindahan paksa warga sipil ke wilayah selatan, kemudian mengepung Kota Gaza dan melanjutkan penetrasi ke kawasan pemukiman.
Kantor Perdana Menteri Netanyahu menyatakan Jumat pagi bahwa militer sedang mempersiapkan “penyelesaian penguasaan atas Jalur Gaza.”
Sejak Oktober 2023, lebih dari 61.200 warga Palestina tewas dalam perang Israel terhadap Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Kampanye militer ini telah menghancurkan wilayah tersebut dan mendorongnya ke ambang kelaparan.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).
