Pemerintah Mesir menyampaikan peringatan tegas kepada Amerika Serikat (AS) dan Israel terkait rencana pendudukan penuh Jalur Gaza.
Peringatan ini disampaikan melalui jalur diplomatik langsung dan menegaskan penolakan total Kairo terhadap operasi militer skala besar maupun invasi darat menyeluruh ke wilayah kantong Palestina tersebut.
Kairo menilai langkah semacam itu tidak hanya mengancam keamanan nasional Mesir, tetapi juga berpotensi menggoyahkan Perjanjian Damai Camp David 1979 antara Mesir dan Israel.
Informasi tersebut berasal dari sumber-sumber diplomatik Mesir yang dikutip oleh media Al-Araby Al-Jadeed, edisi berbahasa Arab dari The New Arab, pada Selasa (5/8/2025).
Pemerintah Mesir menilai bahwa upaya Israel untuk merebut kembali kendali penuh atas Gaza merupakan bentuk penciptaan status quo baru yang tidak dapat diterima.
Jika itu terjadi, Kairo dipastikan akan memberikan respons diplomatik keras, termasuk kemungkinan meninjau ulang sejumlah kesepakatan bilateral yang telah dijalin dengan Tel Aviv.
Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Gaza melalui penyeberangan Rafah, Mesir menyimpan kekhawatiran mendalam bahwa operasi militer besar-besaran akan memicu eksodus warga Palestina secara masif ke wilayah Mesir.
Kemungkinan ini bukan sekadar asumsi. Sejumlah laporan dari media Israel dan Barat telah menyebut bahwa tengah disusun rencana pengusiran paksa terhadap penduduk Gaza. Sebuah skenario yang disebut oleh Mesir sebagai “garis merah”.
Mantan Duta Besar Mesir, Masoum Marzouk, kepada Al-Araby Al-Jadeed menggambarkan situasi terkini sebagai “api yang nyaris menyulut tong mesiu”.
Ia mengingatkan bahwa setiap hari tanpa tindakan hanya akan mempersempit pilihan dan memperkuat keyakinan musuh untuk terus melanjutkan agresinya.
“Meski jendela peluang kian menyempit, kita masih memiliki kebutuhan mendesak untuk bertindak secara preventif. Ini mungkin menjadi kesempatan terakhir untuk menghindari bencana kawasan,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Asisten Menteri Luar Negeri Mesir, Duta Besar Rakha Ahmed Hassan, menegaskan bahwa Kairo secara kategoris menolak segala bentuk pendudukan Israel—baik di Gaza, Tepi Barat, Lebanon Selatan, maupun Suriah Selatan.
Ia menyebut pendudukan wilayah oleh kekuatan asing sebagai agresi terang-terangan terhadap hak rakyat, serta pelanggaran terhadap hukum internasional dan prinsip penentuan nasib sendiri yang dijamin bagi semua bangsa.
Pengamat menilai bahwa rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menduduki Gaza, jika benar dijalankan, akan melibatkan kampanye militer besar-besaran terhadap wilayah-wilayah padat penduduk di Gaza selatan.
Di wilayah inilah lebih dari satu juta warga Palestina berlindung sejak serangan dimulai.
Upaya “mengeliminasi Hamas” secara militer, demikian analisis sejumlah kalangan, hampir mustahil dilakukan tanpa menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar.
Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan gelombang pengungsian besar-besaran, memperburuk bencana kemanusiaan, bahkan memperparah situasi yang oleh banyak pihak telah disebut sebagai genosida.
Jika skenario itu terjadi, perbatasan Mesir menjadi satu-satunya jalur pelarian paling dekat bagi warga Gaza.
Kondisi ini akan menempatkan Kairo pada dilema geopolitik dan kemanusiaan yang sangat genting.
Masalah tersebut tak hanya menyangkut soal keamanan nasional dan komposisi demografi Mesir, tetapi juga menyangkut posisi dan komitmen regional negara tersebut.
Kekhawatiran terbesar Mesir terletak pada kemungkinan serangan militer skala besar di wilayah Rafah dan Khan Younis—2 daerah yang menjadi tempat berlindung utama warga Gaza di selatan.
Tanpa mekanisme yang memadai untuk mengelola perpindahan paksa dalam skala besar, dan dengan jumlah warga yang meninggal karena kelaparan terus bertambah setiap hari, situasi ini bisa menjelma menjadi bencana berlapis yang tak terkendali.
