Rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu – yang saat ini menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) – untuk kembali menduduki Jalur Gaza telah memicu ketegangan serius antara pimpinan politik dan militer Israel.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, menolak rencana tersebut dan menyebutnya sebagai “jebakan strategis” yang dapat berdampak buruk terhadap operasi militer dan keamanan nasional Israel.
Menurut analis militer Kolonel Hatem Karim Al-Falahi, pendudukan kembali Jalur Gaza akan menghadirkan risiko besar terhadap keselamatan para sandera Israel yang masih ditahan oleh kelompok perlawanan di wilayah tersebut.
Dalam wawancara bersama Al Jazeera, Al-Falahi menjelaskan bahwa wilayah-wilayah di Gaza yang sebelumnya belum dimasuki pasukan Israel masih memiliki infrastruktur pertahanan yang kuat, karena belum mengalami kerusakan besar kecuali akibat serangan udara. Ia memperkirakan bahwa militer Israel akan menghadapi “perlawanan sengit” yang dapat menyebabkan kelelahan besar dalam hal sumber daya, personel, dan moral pasukan.
Rencana Netanyahu mencakup pendudukan Kota Gaza, Deir al-Balah, serta kamp-kamp pengungsi di wilayah tengah Gaza, termasuk Nuseirat, Al-Maghazi, Al-Bureij, dan Al-Zawayda, atau setidaknya mengepung wilayah-wilayah tersebut.
Namun, rencana ini muncul di tengah tantangan besar yang sedang dihadapi militer Israel, baik secara strategis, operasional, keuangan, ekonomi, maupun kemanusiaan, menurut Al-Falahi.
Sementara itu, pimpinan militer Israel dikabarkan masih bersikap ragu-ragu untuk menyetujui pendudukan penuh, yang berarti penguasaan operasional total atas Jalur Gaza, karena hal itu akan menuntut pengerahan besar-besaran pasukan ke wilayah yang terkepung tersebut.
Sebagai alternatif, Kepala Staf Eyal Zamir lebih memilih pendekatan yang berfokus pada penguasaan titik-titik strategis, seperti di koridor Morag dan Netzarim, serta pengepungan Kota Gaza dengan operasi terbatas ke sejumlah wilayah. Pendekatan ini dinilai dapat meminimalkan risiko terhadap keselamatan para sandera.
Jika tekanan militer tidak berhasil memaksa faksi-faksi perlawanan menyerah, maka Zamir menyatakan opsi terakhir adalah pendudukan penuh atas seluruh wilayah Gaza.
Otoritas Israel memperkirakan sekitar 50 sandera warga Israel masih berada di Gaza, setidaknya 20 di antaranya diyakini masih hidup. Di sisi lain, lebih dari 10.800 warga Palestina saat ini ditahan di penjara-penjara Israel, di tengah laporan mengenai penyiksaan, kelaparan, dan kelalaian medis, yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa di dalam tahanan.
Sebagai catatan, pada pertengahan Agustus 2005, Israel mulai menarik diri dari 21 permukiman ilegal di Jalur Gaza yang saat itu menguasai sekitar 35 persen dari wilayah seluas hanya 360 kilometer persegi tersebut, mengakhiri pendudukan selama 38 tahun atas wilayah pesisir tersebut.
