Harian Yedioth Ahronoth melaporkan, seluruh pimpinan lembaga keamanan Israel menolak rencana pemerintah untuk menduduki Jalur Gaza dalam rapat kabinet keamanan yang digelar Jumat (07/08/25).
Rencana itu, yang diajukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dinilai menghadapi berbagai tantangan strategis dan operasional.
Pertemuan kabinet berlangsung selama sepuluh jam dan diwarnai perdebatan sengit. Para pimpinan keamanan menyatakan penolakan dengan tingkat keberatan yang berbeda-beda, seraya menegaskan masih ada “opsi yang lebih tepat” untuk mencapai sasaran yang sama.
Ketegangan memuncak antara Netanyahu dan Kepala Staf Eyal Zamir. Beberapa menteri juga mempertanyakan sikap Zamir yang menilai pendudukan Gaza sebagai “jebakan strategis” yang akan melemahkan militer selama bertahun-tahun dan mengancam keselamatan sandera.
Kepala Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi menegaskan ia tidak dapat mendukung strategi “semua atau tidak sama sekali” setelah melihat foto-foto terbaru sandera Israel yang tampak kurus dan kelaparan.
“Saya tidak mau melepaskan peluang untuk menyelamatkan sedikitnya 10 sandera. Gencatan senjata bisa memberi ruang untuk mencoba mencapai kesepakatan,” ujarnya.
The Wall Street Journal mengutip pejabat Israel yang menyebut kekurangan personel menjadi hambatan utama untuk menguasai Gaza sepenuhnya.
Brigadir Jenderal (purn) Amir Avivi memperkirakan, gerak cepat akan membutuhkan beberapa divisi dengan puluhan ribu prajurit—sesuatu yang sulit dipenuhi.
Ia menyarankan operasi bertahap guna mengurangi tekanan pada sumber daya manusia.
Bahkan, sejumlah pasukan cadangan mengancam tidak akan kembali bertempur di Gaza jika kembali dipanggil, di tengah kelelahan dan keletihan yang melanda militer Israel akibat panjangnya perang.
Nasib para tahanan
The New York Times melaporkan, keputusan pemerintah untuk meningkatkan eskalasi perang memicu kekhawatiran di tubuh militer karena dinilai dapat membahayakan sandera.
Mantan jenderal Gadi Shamni menilai, rencana ini tidak akan mengembalikan para sandera, tidak akan mengalahkan Hamas, dan tidak akan membuat Hamas menyerahkan senjatanya.
Menurut Shamni, tekanan militer justru akan memperbesar risiko kematian sandera, memperparah penderitaan keluarga mereka, merusak citra Israel di dunia, melemahkan perekonomian, serta memperdalam krisis kepercayaan antara pemerintah dan militer.
Ia memperkirakan butuh waktu bertahun-tahun bagi militer Israel untuk membentuk pemerintahan militer yang efektif sekaligus melemahkan Hamas di Gaza.
Menurut pernyataan Kantor Netanyahu, rencana yang telah disetujui kabinet itu mencakup penguasaan Kota Gaza di bagian utara—yang sebagian besar sudah hancur—serta distribusi bantuan kemanusiaan di luar zona pertempuran.
Targetnya meliputi pelucutan senjata Hamas, pemulangan semua sandera (hidup maupun tewas), penegakan kontrol keamanan Israel di seluruh Gaza, dan pembentukan pemerintahan sipil pengganti yang tidak berada di bawah Hamas maupun Otoritas Palestina.
Saat ini, militer Israel menguasai atau melakukan operasi darat di sekitar 75 persen wilayah Gaza.
Operasi dijalankan dari titik-titik permanen di dalam wilayah itu maupun dari posisi di sepanjang perbatasan.
