Ratusan mantan pejabat tinggi keamanan dan diplomatik Israel pada Rabu (6/8) memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar tidak melanjutkan rencana pendudukan penuh Jalur Gaza, yang dinilai berisiko tinggi dan bertentangan dengan saran militer.
Peringatan tersebut disampaikan oleh gerakan Commanders for Israel’s Security (CIS), yang beranggotakan lebih dari 550 mantan pejabat senior dari militer, badan intelijen Mossad dan Shin Bet, kepolisian, Dewan Keamanan Nasional, dan Kementerian Luar Negeri.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui platform X, kelompok tersebut mendesak Netanyahu “untuk menghindari keputusan tergesa-gesa dalam menduduki Gaza.”
Mereka menilai bahwa rencana pendudukan tersebut bertentangan dengan pertimbangan profesional Kepala Staf Militer, Eyal Zamir, dan bertolak belakang dengan pandangan mayoritas warga Israel.
CIS memperingatkan bahwa pendudukan penuh akan membahayakan nyawa tentara serta para sandera yang masih ditahan di Gaza. Menurut mereka, terdapat berbagai alternatif regional dan internasional yang sejauh ini belum dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.
“Kami menyerukan untuk memprioritaskan pembebasan sandera, mengakhiri perang, menggantikan kekuasaan Hamas, membentuk aliansi regional, serta mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan konflik lanjutan dengan Iran,” tulis CIS dalam pernyataannya.
Peringatan tersebut datang di tengah upaya Netanyahu mendorong rencana pendudukan kembali Gaza. Dewan Keamanan Kabinet Israel dijadwalkan akan menggelar pertemuan pada Kamis (8/8) guna membahas rencana tersebut.
Sebelumnya, Kepala Staf Militer Israel telah menyuarakan penolakan terhadap pendudukan penuh, dengan menyebutnya sebagai “jebakan strategis”.
Di dalam negeri, Netanyahu juga menghadapi tekanan dari oposisi serta keluarga sandera yang menuduhnya sengaja menunda gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan demi mempertahankan kelangsungan koalisi pemerintahannya yang rapuh.
Sejak dimulainya agresi militer pada Oktober 2023, lebih dari 61.100 warga Gaza dilaporkan tewas. Kampanye militer tersebut telah menyebabkan kehancuran besar-besaran di wilayah tersebut dan mendorongnya ke ambang kelaparan.
Pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga saat ini sedang menghadapi gugatan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait tindakan militernya di wilayah tersebut.
