Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza pada Rabu (7/8) melaporkan bahwa setidaknya 61.158 warga Palestina telah tewas sejak dimulainya agresi militer Israel ke wilayah tersebut pada Oktober 2023, termasuk 193 korban jiwa akibat kelaparan.
Dalam pernyataannya, Kementerian Kesehatan menyebut bahwa 138 jenazah dibawa ke rumah sakit dalam 24 jam terakhir, sementara 771 orang lainnya mengalami luka-luka. Jumlah korban luka akibat serangan Israel kini mencapai 151.442 orang.
Laporan juga mencatat lima kematian baru akibat kelaparan dan malnutrisi dalam satu hari terakhir, menjadikan total korban tewas akibat kelaparan sejak Oktober 2023 sebanyak 193 orang, termasuk 96 anak-anak.
Selain itu, 87 warga Palestina dilaporkan tewas dan 570 lainnya terluka saat berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan pada hari yang sama. Dengan demikian, total korban jiwa dalam insiden serupa sejak 27 Mei mencapai 1.655 orang, sementara lebih dari 11.800 lainnya mengalami luka-luka.
Israel telah memberlakukan blokade terhadap Jalur Gaza selama 18 tahun terakhir, dan sejak 2 Maret lalu, seluruh perlintasan ditutup sepenuhnya, sehingga memutus akses masuk bantuan kemanusiaan dan memperparah kondisi bagi 2,4 juta penduduk wilayah tersebut.
Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, sejak 27 Juli, Israel hanya mengizinkan masuk 843 truk bantuan—jumlah yang sangat jauh dari kebutuhan minimum harian penduduk yang diperkirakan mencapai 6.000 truk selama 10 hari.
Militer Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza sejak 18 Maret lalu, setelah gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan yang diberlakukan pada Januari tidak diperpanjang. Sejak saat itu, sebanyak 9.754 warga dilaporkan tewas dan 39.401 lainnya luka-luka.
Pada November tahun lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresinya terhadap wilayah kantong tersebut.
