Oleh: Sayid Marcos Tenorio
Selama beberapa dekade, proyek Zionist menunjukkan kepada dunia sebuah citra bahwa mereka adalah negara demokrasi modern, tak terkalahkan secara militer, unggul secara moral, dan ditakdirkan untuk bertahan dalam sejarah. Hari ini, narasi itu runtuh di depan mata dunia. Tetapi krisis ini tidak dimulai kemarin.
Menjelang peringatan ke-78 Nakba – bencana Palestina tahun 1948, yang menyebabkan pengusiran massal ratusan ribu warga Palestina, penghancuran seluruh desa, dan konsolidasi formal proyek kolonial pemukim atas Palestina bersejarah — mustahil untuk memisahkan krisis saat ini dari akar-akarnya.
Yang sedang krisis bukan sekadar sosok Benjamin Netanyahu atau pemerintahan ekstremisnya yang brutal, namun runtuhnya proyek Zionis itu sendiri sebagai struktur politik yang dibangun di atas pendudukan, apartheid, supremasi etnis-agama dan perang berkepanjangan.
Netanyahu tidak menciptakan kontradiksi-kontradiksi ini. Dia hanya mempercepat, meradikalisasi, dan mengungkapkannya tanpa ditutup-tutupi.
Selama bertahun-tahun, sebagian kalangan politik Barat mempertahankan anggapan keliru bahwa Israel adalah negara demokrasi yang dinamis oleh kelompok sayap kanan ekstrem. Narasi ini mengabaikan kebenaran mendasar: tidak ada demokrasi sejati yang dapat dibangun di atas penolakan sistematis terhadap hak-hak pribumi.
Keruntuhan besar pertama adalah di bidang militer. Selama beberapa dekade, Israel memupuk mitologi tentang ketidakmungkinan dikalahkan. Tentaranya digambarkan sebagai tak tertandingi secara teknologi, teladan secara moral, dan mampu memberikan kemenangan yang cepat dan menentukan jalan peperangan.Gaza menghancurkan mitos itu semua.
Setelah berbulan-bulan dibombardir, target tenda warga sipil, rumah sakit, sekolah, universitas, dan kamp pengungsi, Israel gagal mencapai tujuan yang telah dinyatakannya. Perlawanan Palestina tetap eksis sampai saat ini. Berbagai front perlawanan Palestina telah mengungkap kerentanan strategis Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ketika suatu rezim harus menghancurkan warga sipil dalam skala industri untuk mensimulasikan kekuatan, itu karena kekuatan sebenarnya telah mulai menurun. Tetapi krisis ini meluas jauh melampaui medan perang.
Proyek-proyek kolonial hanya dapat bertahan selama mereka mampu meyakinkan para pemukim liarnya bahwa ada masa depan yang layak dipertahankan. Konsensus itu mulai runtuh. Ketakutan yang terus-menerus, rasa tidak aman, dan terkikisnya kepercayaan terhadap otoritas negara menghasilkan fenomena yang menghancurkan bagi setiap usaha kolonial pemukim: eksodus.
Ketika para pendudukan sendiri mulai meninggalkan proyek yang seharusnya mereka konsolidasikan, krisis tersebut berhenti menjadi krisis politik dan menjadi krisis eksistensial. Dan di sinilah muncul kontras yang menghancurkan.
Rakyat Palestina, yang menjadi korban pembantaian, pengusiran paksa, dan penghancuran sistematis, terus menunjukkan keterikatan pada tanah mereka, ketahanan, dan kemampuan untuk melawan.
Meskipun memiliki persenjataan militer yang luar biasa, pihak penjajah menunjukkan tanda-tanda fragmentasi, ketakutan, dan kelumpuhan strategis yang semakin meningkat. Paradoksnya sangat brutal: mereka yang kehilangan rumah tetap menyimpan harapan; mereka yang memiliki keunggulan militer telah kehilangan kepercayaan pada masa depan.
Secara ekonomi, keretakan juga semakin dalam. Perang yang berkepanjangan mengikis perekonomian, mengusir investasi, dan merusak stabilitas material yang diperlukan untuk setiap proyek negara. Tidak ada rezim kolonial yang dapat bertahan hanya dengan kekuatan militer. Ketika ekonomi, keamanan, dan legitimasi memasuki krisis secara bersamaan, keruntuhan tidak lagi bersifat sementara.
Secara diplomatik dan moral, pukulan ini mungkin jauh lebih mendalam. Genosida yang disiarkan di televisi di Gaza telah menghancurkan perisai naratif terkuat Zionisme: citra korban abadi yang digunakan sebagai pembelaan moral. Persepsi global telah bergeser.
Bagi sebagian besar opini publik internasional, Israel tidak lagi tampak sebagai negara demokrasi yang terkepung, melainkan sebagai rezim apartheid, pendudukan, dan kekerasan struktural. Dalam upaya mengisolasi Gaza, Israel justru mengisolasi dirinya sendiri.
Belum pernah bendera Palestina begitu terlihat di jalan-jalan dunia. Belum pernah solidaritas internasional begitu meluas. Belum pernah legitimasi moral proyek Zionist begitu terbuka ditantang.
Secara internal, keruntuhan itu sama parahnya. Masyarakat Israel sangat terpecah belah. Konsensus politik yang menopang rezim telah retak. Lembaga peradilan telah kehilangan kredibilitas. Parlemen telah menjadi sandera radikalisasi ekstremis. Kohesi sosial memburuk dengan cepat.
Namun mungkin pertanyaan utamanya adalah ini: Israel tidak gagal meskipun memiliki sifat supremasi. Israel gagal justru karena sifat supremasi tersebut. Sebuah negara yang didirikan atas dasar supremasi etnis-agama, pengusiran penduduk asli, dan perang yang berkepanjangan mengandung kontradiksi yang pada akhirnya tidak dapat dilanjutkan, berhenti dengan sendirinya.
Zionisme menjanjikan keamanan, tetapi yang diberikannya adalah perang tanpa akhir. Ia menjanjikan kehidupan normal, tetapi yang diberikannya adalah militerisasi total. Ia menjanjikan keberlangsungan, tetapi yang diberikannya adalah krisis eksistensial. Menjelang peringatan ke-78 Nakba, sejarah tampaknya menuntut pertanggungjawaban tersebut.
Proyek-proyek yang dibangun di atas pengusiran, penjajahan, apartheid, dan penolakan sistematis terhadap hak-hak suatu bangsa dapat menimbulkan penderitaan selama beberapa dekade. Tetapi proyek-proyek tersebut tidak dapat selamanya lepas dari kontradiksi yang tertanam dalam fondasinya sendiri.
Netanyahu pada akhirnya akan meninggalkan kekuasaan. Tetapi pertanyaan historis yang sebenarnya adalah apakah proyek yang ia wujudkan dapat bertahan dari krisis yang tak sadar dipercepat menuju kehancuran. Apa yang kita saksikan bukanlah krisis pemerintahan, melainkan dekomposisi historis dari proyek kolonial supremasi yang telah mencapai titik tanpa kembali.
Sumber: middleeastmonitor
