Bagaimana Beijing membangun pengaruh di kawasan yang selama puluhan tahun menjadi wilayah pengaruh Amerika Serikat — tanpa mengirim satu pun kapal perang
Pada 7–8 September 2026, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, terbang ke Beijing. Di sana ia bertemu Perdana Menteri China Li Qiang dan Menteri Luar Negeri Wang Yi, membahas “hubungan strategis” kedua negara sekaligus — dalam pertemuan dengan Wang Yi — menegaskan dukungan Doha bagi upaya diplomatik menjaga kelancaran arus pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat kedua negara menyebut hubungan itu memasuki “dekade emas”. Kunjungan ini datang tak lama setelah Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, memimpin delegasi tingkat tinggi ke Beijing pada April 2026 dan bertemu langsung Presiden Xi Jinping. Rangkaian kunjungan itu terjadi di tengah perang udara dan laut Amerika Serikat–Israel melawan Iran yang meletus sejak 28 Februari 2026 — konflik yang sempat melumpuhkan sebagian arus kapal di Hormuz dan merusak fasilitas militer Amerika di kawasan, termasuk radar di Pangkalan Udara Al Udeid, Qatar.
Rangkaian kunjungan pemimpin Teluk ke Beijing sepanjang 2026 ini memunculkan satu pertanyaan yang berulang di kalangan pengamat hubungan internasional: apakah China sedang berusaha menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di Teluk? Artikel opini karya akademisi Qatar, Khalid Al-Jaber, yang dimuat Al Jazeera pada 15 September 2026, menjawab pertanyaan itu dengan tegas: tidak, dan memang tidak perlu.
Tesis itu, penting untuk dinyatakan sejak awal, bersifat argumentatif dan interpretatif — bukan fakta yang bisa diverifikasi secara langsung. Yang bisa diverifikasi hanyalah data di baliknya: siapa mengunjungi siapa, perusahaan mana memegang saham di pelabuhan mana, dan seberapa besar pengaruh itu benar-benar bergeser. Bagaimana data-data tersebut ditafsirkan — sebagai bukti bahwa China “cukup puas” tanpa hegemoni militer, atau justru sebagai tanda ketidakmampuan China memproyeksikan kekuatan sejauh itu — adalah wilayah perdebatan yang masih terbuka, dan artikel ini akan mencoba memetakannya dari kedua sisi.
Kita — pembaca di Indonesia, negara yang juga tengah menyeimbangkan hubungan dengan Washington dan Beijing sekaligus — punya kepentingan langsung untuk memahami logika ini. Sebab pola yang sedang diuji di Teluk hari ini, dari pelabuhan hingga pusat data kecerdasan buatan, adalah pola yang sama yang sedang ditawarkan China kepada banyak negara berkembang lain, termasuk Indonesia.
Amerika Masih Memegang Kunci Langit dan Laut Teluk
Data paling dasar dalam perdebatan ini adalah bahwa Amerika Serikat, bukan China, tetap menjadi penjamin keamanan militer utama di Teluk. Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar — instalasi militer Amerika terbesar di Timur Tengah — masih menjadi pusat komando operasi udara AS di kawasan. Ketergantungan kemitraan pertahanan, kerja sama intelijen, sistem persenjataan, dan kehadiran angkatan laut AS pada Gulf Cooperation Council masih menjadi fondasi arsitektur keamanan regional.
Namun fondasi itu tidak kebal. Pada 23 Juni 2025, dalam rangkaian yang belakangan dikenal sebagai “Perang Dua Belas Hari”, Iran menembakkan 14 rudal balistik ke Al Udeid sebagai balasan atas serangan AS ke fasilitas nuklir Iran; menurut catatan Angkatan Udara AS, satu rudal lolos dari pertahanan udara dan merusak radom radar pangkalan. Konflik yang jauh lebih besar meletus lagi pada 28 Februari 2026 ketika AS dan Israel melancarkan kampanye udara baru terhadap Iran, yang kemudian memicu blokade dan penutupan sebagian Selat Hormuz oleh Garda Revolusi Iran serta rangkaian serangan susulan terhadap kapal tanker dan kapal perang AS hingga awal September 2026. Fakta bahwa pangkalan sebesar Al Udeid bisa ditembus, dan bahwa jaminan keamanan Amerika tidak serta-merta mencegah eskalasi regional, adalah pengingat penting: kehadiran militer AS memang masih dominan, tetapi dominasi itu tidak identik dengan kekebalan.
Beijing Menghitung Untung-Rugi, Bukan Mengejar Simbol Kekuatan
Argumen inti Al-Jaber adalah bahwa China secara sadar tidak berminat bersaing dengan Amerika Serikat dalam hal jangkauan militer di Teluk, karena selama puluhan tahun China justru diuntungkan oleh keamanan yang disediakan Washington. Armada Angkatan Laut AS membantu mengamankan jalur maritim yang melaluinya energi Teluk mengalir ke pasar Asia, sementara perusahaan-perusahaan China berdagang, berinvestasi, dan membeli energi dengan biaya keamanan yang ditanggung negara lain.
Membaca kalkulasi ini semata sebagai strategi yang cerdik perlu sedikit kehati-hatian. Penjelasan alternatif yang sama masuk akal adalah bahwa China memang belum memiliki kapasitas proyeksi kekuatan laut biru (blue-water navy) yang setara dengan Amerika Serikat di kawasan sejauh itu dari daratan China, sehingga “memilih” untuk tidak bersaing secara militer sebagian juga merupakan keterbatasan struktural, bukan semata pilihan strategis yang leluasa. Kedua penjelasan itu — strategi sadar dan keterbatasan kapasitas — tidak saling meniadakan, dan kombinasi keduanya kemungkinan lebih dekat dengan kenyataan ketimbang salah satu penjelasan tunggal.
China tidak butuh kapal induk untuk memiliki pengaruh; ia cukup memiliki pelabuhan, kabel, dan kontrak yang terlalu mahal untuk ditinggalkan begitu saja.
Pelabuhan, Bukan Pangkalan: Jejak Ekonomi China yang Sulit Dicabut
Jejak ekonomi itu paling terlihat di sektor infrastruktur pelabuhan. COSCO Shipping Ports, badan usaha milik negara China, memegang saham pengendali di CSP Abu Dhabi Terminal yang beroperasi di Khalifa Port, Uni Emirat Arab — terminal pertama di Timur Tengah di mana COSCO memegang saham mayoritas, dengan porsi kepemilikan sekitar 60 persen bersama Abu Dhabi Ports sebagai mitra. Di luar pelabuhan, perusahaan-perusahaan China juga masuk ke sektor energi terbarukan, telekomunikasi, manufaktur, logistik, kendaraan listrik, dan infrastruktur digital di kawasan Teluk.
Logika di balik strategi ini eksplisit dalam argumen Al-Jaber: begitu sistem-sistem ini saling terhubung melalui pembiayaan, kontrak, dan perdagangan, melepaskan diri dari sistem tersebut menjadi mahal secara ekonomi. Kapal induk bisa pergi dan pasukan bisa ditarik, tetapi saham di pelabuhan, pabrik, jaringan telekomunikasi, dan rantai pasok jauh lebih sulit diurai.
Namun investasi yang “sulit dicabut” itu ternyata tidak kebal dari guncangan geopolitik yang sama yang dihadapi Amerika Serikat. Laporan keuangan COSCO Shipping Ports untuk semester pertama 2026 mencatat volume peti kemas di CSP Abu Dhabi anjlok 44,3 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya — dari 795.758 TEU menjadi 442.977 TEU — akibat gangguan pelayaran yang ditimbulkan krisis Hormuz. AD Ports, operator pelabuhan Khalifa secara keseluruhan, mencatat penurunan arus peti kemas di seluruh pelabuhan UEA sebesar 65 persen secara tahunan. Data ini penting sebagai penyeimbang: leverage ekonomi China di Teluk memang riil, tetapi ia sama rentannya terhadap ketidakstabilan kawasan seperti aset-aset yang dijaga militer Amerika.
Diversifikasi sebagai Strategi Bertahan Hidup Negara-Negara Teluk
Dari sudut pandang Arab Saudi, UEA, dan Qatar, tidak ada kontradiksi dalam merangkul kedua kekuatan besar sekaligus. Ketiganya menginginkan kerja sama keamanan dan teknologi Barat dari Amerika Serikat, sekaligus akses ke pasar, kapasitas manufaktur, investasi, dan jaringan ekonomi Asia dari China. Tujuan mereka adalah menghindari ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan — sebuah strategi diversifikasi dan otonomi strategis yang semakin umum di tengah sistem internasional yang multipolar.
Perang AS–Israel terhadap Iran menjadi bukti konkret mengapa strategi ini relevan: gangguan pelayaran di Hormuz dan kerusakan pada pangkalan AS di kawasan, termasuk Al Udeid, menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu aktor — baik itu penyedia keamanan tunggal, satu pasar ekspor, satu jalur pelayaran, atau satu sumber modal — menciptakan kerentanan struktural.
Tetapi strategi hedging ini juga punya batas dan risiko politiknya sendiri. Washington tidak selalu memperlakukan mitra Teluk secara setara ketika mereka merangkul Beijing. Pada Juli 2026, Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan AS memasukkan UEA ke Country Group A:5 — kelompok paling istimewa dalam regulasi ekspor AS — dan mengizinkan G42 membeli chip komputasi canggih tanpa lisensi khusus. Arab Saudi, yang kunjungan pemimpinnya ke Beijing juga rutin, tidak mendapat perlakuan setara: HUMAIN, perusahaan kecerdasan buatan milik Dana Investasi Publik Saudi, masih harus membeli chip lewat otorisasi kasus per kasus dengan batas sekitar 35.000 unit akselerator. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa diversifikasi ke arah China bukan tanpa konsekuensi di mata Washington.
Kecerdasan Buatan: Medan yang Justru Masih Dikuasai Amerika
Jika ada sektor yang paling sering disebut sebagai masa depan ekonomi Teluk pasca-minyak, itu adalah kecerdasan buatan. Arab Saudi membangun HUMAIN di bawah Dana Investasi Publik dengan komitmen investasi disebut mencapai puluhan miliar dolar untuk pusat data dan infrastruktur komputasi, sementara UEA menopang ambisinya lewat G42 dan proyek Stargate UAE — klaster komputasi berkapasitas gigawatt yang dibangun bersama OpenAI dan Oracle.
Ironinya, justru di sektor yang paling menentukan masa depan ini pengaruh China paling tipis. Baik HUMAIN maupun G42 bergantung hampir sepenuhnya pada chip Nvidia buatan Amerika Serikat — bukan produk China — untuk menjalankan pusat data mereka. Ketergantungan itu berarti kedaulatan teknologi Teluk, sebagaimana dicatat sejumlah analis industri, pada dasarnya masih bersyarat pada izin ekspor Washington. Fakta ini melemahkan — atau setidaknya membatasi — argumen bahwa China sedang membangun pengaruh yang menyeluruh di Teluk. Di sektor energi dan pelabuhan, leverage Beijing nyata; di sektor yang paling strategis untuk masa depan kawasan, Washington masih jauh lebih sulit digantikan.
Selama pusat data Teluk masih berjalan di atas chip Nvidia, kedaulatan teknologi kawasan itu tetap bersyarat pada izin ekspor Washington — bukan pada hubungan baik dengan Beijing.
Batas dari Argumen “Terlalu Mahal untuk Ditinggalkan”
Argumen inti Al-Jaber — bahwa leverage ekonomi lebih tahan lama dibanding kehadiran militer karena lebih sulit diurai — patut diuji lebih jauh. Pertama, leverage melalui interdependensi ekonomi bersifat dua arah: pemerintah tuan rumah juga bisa menasionalisasi, membatalkan konsesi, atau mengalihkan mitra jika hubungan memburuk, sebagaimana pernah terjadi pada proyek-proyek infrastruktur China di sejumlah negara berkembang lain yang kemudian dinegosiasikan ulang. Kedua, sejumlah pengamat kebijakan luar negeri Barat — pandangan yang perlu disebut sebagai kontra-narasi yang juga diperdebatkan, bukan fakta yang disepakati bersama — kerap menandai pola investasi infrastruktur China di negara berkembang sebagai berpotensi menciptakan ketergantungan finansial jangka panjang; sebagian akademisi lain membantah generalisasi itu dengan menunjuk pada negosiasi ulang utang yang berhasil di berbagai kasus. Ketiga, seperti terlihat pada anjloknya volume Khalifa Port akibat krisis Hormuz, investasi yang “sulit dicabut” tetap bisa kehilangan nilai ekonominya tanpa perlu dicabut sama sekali — cukup lewat instabilitas regional yang sebagian besar berada di luar kendali Beijing maupun Washington.
Yang Sebenarnya Sedang Diperebutkan
Pertanyaan yang lebih tepat diajukan, sebagaimana disarankan Al-Jaber, mungkin bukan berapa banyak pangkalan yang dimiliki sebuah negara di suatu kawasan, melainkan seberapa sulit negara itu dicabut dari sistem regional. Amerika Serikat tetap tertanam dalam di Teluk lewat hubungan pertahanan, kerja sama intelijen, lembaga keuangan, universitas, perusahaan teknologi, dan kemitraan diplomatik. China sedang membangun bentuk integrasi lain — lewat perdagangan, infrastruktur, teknologi non-chip, dan investasi yang menghasilkan kepentingan jangka panjang.
Kedua kerangka itu sama-sama punya bukti pendukung dan sama-sama punya celah. Arah mana yang akan menang sebagian akan ditentukan oleh dinamika yang belum tuntas saat artikel ini ditulis: hasil pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump yang disebut sejumlah pengamat regional bakal menjadi faktor lebih besar bagi arah strategi Teluk-China dibanding pertemuan-pertemuan bilateral yang telah berlangsung sepanjang tahun — namun jadwal pastinya, pada saat penulisan ini, belum dikonfirmasi secara resmi oleh kedua pemerintah.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Pelajari pola “aset yang sulit dicabut”, bukan hanya retorika kemitraan. Bagi pembaca yang mengikuti isu investasi dan kebijakan luar negeri Indonesia, penurunan volume 44,3 persen di CSP Abu Dhabi akibat krisis Hormuz adalah pelajaran konkret: proyek infrastruktur strategis China di Indonesia — pelabuhan, kawasan industri, jalur kereta — perlu dinilai bukan hanya dari besaran investasi, tetapi juga dari eksposurnya terhadap gejolak geopolitik kawasan mitra dagang.
- Pantau kesenjangan lisensi chip AS antara UEA dan Arab Saudi sebagai preseden. Perbedaan perlakuan Washington terhadap G42 (bebas lisensi sejak Juli 2026) dan HUMAIN (dibatasi sekitar 35.000 akselerator per otorisasi kasus per kasus) adalah indikator nyata bagaimana Amerika Serikat memberi ganjaran dan hukuman berdasarkan kedekatan sebuah negara dengan China — pola yang relevan dipelajari oleh pembuat kebijakan teknologi Indonesia yang juga tengah merundingkan akses chip dan investasi pusat data.
- Ikuti hasil pertemuan Xi Jinping–Donald Trump sebagai penanda arah, bukan hanya kunjungan bilateral. Karena para pengamat kawasan menilai pertemuan puncak itu berpotensi lebih menentukan arah strategi Teluk-China dibanding rangkaian kunjungan pemimpin Qatar dan UEA ke Beijing sepanjang 2026, pembaca yang ingin memahami ke mana multipolaritas ini bergerak sebaiknya memantau hasil pertemuan tersebut begitu jadwalnya resmi diumumkan, alih-alih menyimpulkan arah jangka panjang hanya dari kunjungan-kunjungan yang telah terjadi.
Penutup: Multipolaritas yang Belum Selesai Diuji
Ada godaan untuk membaca rangkaian kunjungan pemimpin Teluk ke Beijing sepanjang 2026 sebagai tanda bahwa poros dunia sedang bergeser secara permanen. Godaan yang sama besar adalah membaca setiap serangan rudal ke Al Udeid atau setiap penurunan volume pelabuhan akibat krisis Hormuz sebagai bukti bahwa tatanan lama masih tak tergoyahkan. Kenyataan yang lebih membosankan, dan karena itu lebih jujur, adalah bahwa kedua kekuatan besar itu sedang membangun bentuk pengaruh yang berbeda dan sebagian tumpang tindih, di kawasan yang sengaja tidak ingin memilih salah satu di antara keduanya.
Bagi Qatar, UEA, dan Arab Saudi, hedging bukan sekadar taktik diplomatik, melainkan respons rasional terhadap satu tahun yang menunjukkan betapa mahalnya ketergantungan berlebihan pada satu aktor — baik itu Washington yang pangkalannya bisa ditembus rudal, maupun Beijing yang volumenya di pelabuhan andalan bisa anjlok separuh dalam enam bulan.
Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lain yang menyaksikan dari kejauhan, pola ini menawarkan cermin sekaligus peringatan: bahwa diversifikasi mitra strategis bisa menjadi bentuk kedaulatan, tetapi juga bisa menjadi sumber kerentanan baru jika tidak dikelola dengan pemahaman yang jernih tentang di mana sebenarnya leverage masing-masing kekuatan besar berhenti.
Pertanyaan yang belum terjawab, dan barangkali memang belum bisa dijawab hari ini, adalah apakah keseimbangan ganda semacam ini benar-benar bisa bertahan sebagai kondisi permanen — atau ia hanya jeda sementara sebelum satu kekuatan besar, pada satu titik krisis yang belum terjadi, akhirnya memaksa Teluk untuk memilih.
