Rabu, 18 November 2026, sehari setelah Dewan Perdamaian (Board of Peace) memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa gencatan senjata di Gaza bisa runtuh, tank-tank Israel melintasi “Garis Kuning” di Gaza tengah, di area antara kamp pengungsi Nuseirat dan Bureij. Militer Israel menyebutnya operasi untuk menghancurkan terowongan yang mengancam pasukannya, dan menyatakannya selesai pada Kamis. Hamas menyebutnya pelanggaran terang-terangan. Satu insiden, memang. Tetapi laporan Dewan itu sendiri mengakui bahwa jarak antara yang disepakati dan yang terjadi di lapangan adalah risiko utama proses ini. Tulisan ini berargumen bahwa akar masalahnya bukan kurangnya niat baik atau dana, melainkan model “perdamaian” yang memperlakukan Palestina sebagai wilayah untuk dikelola, bukan bangsa untuk dimerdekakan. Selama kedaulatan penuh tidak menjadi tujuan akhir, gencatan senjata hanyalah jeda.
Konteks singkat
Gencatan senjata berlaku sejak 10 Oktober 2025. Sebulan kemudian, Resolusi 2803 Dewan Keamanan merestui rencana 20 butir Presiden Donald Trump dan menetapkan Dewan Perdamaian, yang diketuai Trump sendiri, sebagai otoritas transisi hingga akhir 2027. Samir Habashneh, mantan menteri dalam negeri Yordania, dalam opininya di Al Jazeera menilai Dewan Keamanan praktis telah menyerahkan urusan Palestina kepada badan ini, dan wibawa PBB terus menyusut. Penilaian itu layak diuji dengan data.
Pertama: gencatan senjata yang tak menghentikan kematian
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 1.658 warga Palestina tewas oleh serangan Israel sejak gencatan senjata; hitungan AFP dari data yang sama menyebut lebih dari 1.600. Kementerian itu berada di bawah otoritas Hamas, namun PBB menilai angkanya dapat diandalkan. Militer Israel mengaku menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza. Sekitar 1,4 juta orang masih tinggal di hunian darurat, dan lebih dari 150.000 tenda tertahan di luar Gaza menunggu izin masuk. Pada 12 November, 53 negara dan organisasi mendesak Israel membuka akses bantuan tanpa hambatan, sebab bantuan belum mencapai level yang diwajibkan Resolusi 2803 sendiri.
Kedua: dana dijanjikan, rumah tak dibangun, pemiliknya tak diajak bicara
Donor menjanjikan sekitar 18 miliar dolar AS lewat Dewan Perdamaian, tetapi dari 280 juta dolar yang ditagih untuk tahap awal, sebagian besar belum terpakai per September. Kebutuhan rekonstruksi diperkirakan sekitar 71 miliar dolar. Pejabat Dewan sebelumnya menyatakan uang tak bisa dibelanjakan sebelum pasukan internasional atau polisi Palestina terlatih masuk dan pelucutan senjata Hamas dimulai; pasukan itu hingga kini belum dikerahkan. Komite teknokrat Palestina yang semestinya menjalankan pemerintahan harian bekerja dari Kairo karena Israel tak mengizinkannya masuk, dan Dewan sendiri mencatat hal itu. Di sini persoalannya terang: keputusan Dewan membutuhkan persetujuan Trump, sementara akses orang Palestina ke tanah mereka sendiri ditentukan pihak yang menduduki. Itu bukan kedaulatan. Itu perwalian.
Ketiga: Tepi Barat menunjukkan akar masalahnya adalah pendudukan
Di Tepi Barat tak ada perang yang diumumkan, tetapi tak ada ketenangan. OCHA mencatat rata-rata 6,6 serangan pemukim per hari yang menimbulkan korban atau kerusakan, tertinggi sejak pencatatan dimulai. Human Rights Watch melaporkan 107 komunitas terusir seluruhnya atau sebagian sejak Januari 2023, sementara pos-pos permukiman baru bertambah, 65 di antaranya pada 2026 hingga awal Agustus menurut Peace Now. Kantor HAM PBB menyebut pasukan keamanan Israel kerap bertindak bersama para pemukim. Mahkamah Internasional sejak Juli 2024 sudah menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum. Setahun setelah Inggris, Prancis, dan sejumlah negara lain mengakui Negara Palestina, kenyataan di lapangan justru menjauhi kenyataan negara itu. Perdamaian yang hanya menyentuh Gaza sambil membiarkan Tepi Barat dicaplok pelan-pelan bukanlah perdamaian.
Sisi lain yang tak boleh diabaikan
Gambaran ini tak lengkap tanpa kerumitannya. Serangan 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251, dan luka itu nyata bagi masyarakat Israel. Israel menyatakan serangannya merespons pelanggaran gencatan senjata; militernya menyebut tujuh prajurit dan satu kontraktor sipil tewas sejak gencatan senjata. Laporan Dewan Perdamaian pun menuntut Hamas menyerahkan senjata dan menilai kedua pihak belum memenuhi komitmen. Perpecahan Hamas dengan Otoritas Palestina yang dipimpin Fatah melemahkan posisi Palestina, dan pemilu Israel 27 Oktober menyisakan kebuntuan: blok Netanyahu kehilangan mayoritas, tetapi lawannya pun tak meraihnya. Kekhawatiran keamanan warga Israel itu sah. Namun setahun terakhir menunjukkan bahwa keamanan yang dijaga dengan garis demarkasi, tank, dan pembatasan bantuan tidak membuat siapa pun lebih aman.
Implikasi lebih luas
Habashneh menggambarkan dunia hari ini sebagai perang yang dicicil: konflik regional yang tampak terpisah namun saling bertaut, di tengah institusi internasional yang kian tak berdaya. Palestina adalah ujian paling terang. Dewan Keamanan mengesahkan resolusi yang mewajibkan bantuan setidaknya setara level Januari 2025, lalu membiarkan standar itu terlewati tanpa konsekuensi. Bila hukum internasional hanya berlaku ketika nyaman bagi yang kuat, negara-negara lain belajar bahwa aturan itu tak bisa diandalkan.
Bagi Indonesia ada pelajaran khusus. Jakarta bergabung dengan Dewan Perdamaian dan menjanjikan hingga 8.000 pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Internasional; Kementerian Luar Negeri berkata kehadiran itu semata untuk mendukung pemulihan dan perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurut AP, komitmen itu ditangguhkan tanpa batas waktu sekitar sepekan setelah serangan AS-Israel ke Iran pada 28 Februari. Penangguhan ini bisa menjadi pijakan: ikut serta dalam skema apa pun mesti bersyarat pada mandat yang jelas, penghentian serangan, dan jalan tegas menuju kemerdekaan, bukan menjadi penjaga status quo.
Penutup
Dewan Perdamaian sendiri menulis bahwa gencatan senjata yang tak memberi hasil nyata tak bisa bertahan tanpa batas. Benar, dan alasannya sederhana: manusia tak bisa hidup dari jeda. Rakyat Palestina tidak membutuhkan pengelola yang lebih ramah. Mereka berhak atas negara, dengan perbatasan, pemerintahan, dan masa depan yang mereka tentukan sendiri.
Bagi pembaca, media, dan pemerintah, tugasnya konkret: menuntut tenggat dan peta jalan kedaulatan, bukan sekadar tahap administrasi berikutnya; mengawasi apakah dana benar-benar sampai ke tenda dan rumah; dan memastikan Tepi Barat tak hilang dari pemberitaan. Musim dingin kedua di tenda dan reruntuhan akan segera tiba. Pertanyaannya, apakah dunia menyaksikannya, atau ikut membiarkannya?


