Jakarta, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti sikap Israel yang menolak berdirinya Palestina sebagai negara merdeka serta proposal perdamaian 15 poin yang dibahas dalam Board of Peace (BoP). HNW mendesak tekanan internasional terhadap Israel diperkuat agar perdamaian dan kemerdekaan Palestina dapat diwujudkan.
HNW mengatakan penolakan yang disampaikan Perdana Menteri Israel pada 10 Agustus lalu kembali menunjukkan sikap Israel yang dinilainya anti terhadap berdirinya negara Palestina merdeka.
Menurutnya, sikap tersebut juga memperlihatkan upaya untuk menggagalkan berbagai usaha mencapai perdamaian, langkah tersebut diperlukan agar perdamaian kawasan tetap diwujudkan dengan hadirnya Palestina sebagai negara merdeka melalui skema solusi dua negara, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
“Negara-negara anggota BoP ini juga perlu serta mendesak agar Donald Trump dan dunia internasional melakukan tekanan yang lebih efektif dan lebih kuat, dan bila perlu disertai dengan ancaman sanksi yang tegas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8).
Tekanan tersebut, kata HNW, diperlukan agar Israel melaksanakan kesepakatan damai, membuka bantuan kemanusiaan, serta mendukung pembangunan kembali Gaza.
“Sikap arogan dan penolakan Israel itu selain membuka kembali kedoknya, sejatinya juga justru menampar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan inisiator dan pemimpin dari BoP, sehingga sudah sewajarnya bila tekanan terhadap Israel, terutama atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus semakin efektif dilakukan sendiri oleh Donald Trump,” katanya.
HNW turut mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang melalui juru bicaranya telah menyesalkan dan menolak sikap Israel yang dinilai anti-perdamaian tersebut.
Ia berharap Kemlu RI dapat memainkan peran lebih maksimal dalam mengorkestrasi tekanan dunia internasional terhadap Israel, sesuai kewenangan yang diberikan Presiden Prabowo.
HNW mendorong delapan negara pendukung BoP, yakni Turki, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania, mengambil langkah yang lebih efektif setelah mengeluarkan pernyataan bersama pada 16 Agustus.
Ia berharap Kemlu RI dapat memainkan peran lebih maksimal dalam mengorkestrasi tekanan dunia internasional terhadap Israel, sesuai kewenangan yang diberikan Presiden Prabowo.
“Apalagi dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, saatnyalah Pemerintah Indonesia untuk membuktikan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina serta janjinya kepada para Pimpinan Ormas Islam, serta menjawab kritikan banyak pihak di dalam negeri, terutama para aktivis Pro Palestina, terkait sikap Indonesia yang bergabung sebagai anggota BoP,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak seharusnya tinggal diam ketika rencana perdamaian yang digagas BoP justru ditolak Israel.
HNW juga menilai kelompok perlawanan di Palestina cenderung responsif dan menerima proposal perdamaian tersebut. Karena itu, ia menyebut persoalan utama berada pada sikap Israel yang dinilainya menolak berbagai bentuk perdamaian.
“Jadi, inti persoalannya adalah sikap Israel yang memang anti segala bentuk perdamaian, dan berusaha untuk terus menguasai dan menjajah Jalur Gaza dan bahkan memperluas wilayah jajahannya ke kawasan Palestina di luar Gaza seperti Tepi Barat dan Yerusalem,” imbuhnya.
Menurut HNW, jika kondisi tersebut dibiarkan, hal itu tidak hanya melanggengkan penjajahan, tetapi juga menghapus cita-cita kemerdekaan Palestina yang saat ini telah diakui oleh 157 negara anggota PBB.
HNW berharap momentum peringatan kemerdekaan Indonesia juga dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan negara-negara pendukung BoP, khususnya Amerika Serikat.
Ia menilai Presiden AS Donald Trump perlu diingatkan bahwa upaya perdamaian yang digagasnya justru mendapat penolakan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Presiden Donald Trump perlu diingatkan, bahwa ‘usahanya’ untuk menciptakan perdamaian itu justru dihalangi dan ditolak oleh PM Netanyahu yang konon dikenal dekat dan mendengarkan Donald Trump, tokoh yang menginisiasi pembentukan BOP, langkah politik yang disetujui menjadi Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB,” tuturnya.
HNW kemudian mendorong agar persoalan tersebut dikembalikan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB apabila Israel menolak atau tidak mematuhi rencana perdamaian BoP sesuai mandat DK PBB. Menurutnya, langkah tersebut dapat membuka jalan bagi pemberian sanksi tegas terhadap Israel.
“Dan karena sikap Israel yang kali ini tidak sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat, maka kali ini juga Amerika Serikat mestinya tidak lagi mempergunakan hak veto-nya untuk membela Israel,” pungkasnya.
Ia berharap langkah tersebut dapat mendorong masuknya bantuan kemanusiaan, penghentian serangan militer, pembangunan kembali Gaza, serta terwujudnya negara Palestina yang merdeka.
