TEPI BARAT — Menteri Keuangan Israel sekaligus tokoh sayap kanan, Bezalel Smotrich, mengumumkan rencana pembangunan 1.000 unit rumah baru di permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Pengumuman tersebut disampaikan pada Rabu, sehari setelah 12 negara Barat menyatakan akan memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap barang yang berasal dari permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina.
Smotrich mengumumkan rencana tersebut melalui platform media sosial X. Ia mengatakan sekitar 1.665 dunam atau 411,5 acre lahan telah ditambahkan ke kawasan permukiman Kida dan Havat, sehingga membuka jalan bagi pembangunan sekitar 1.000 unit hunian baru.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai “langkah bersejarah lainnya dalam revolusi permukiman.”
Legalitas Permukiman Kembali Diproses
Smotrich juga mengatakan pemerintah Israel mulai memproses pengesahan status Kida dan Havat setelah kedua kawasan tersebut berdiri selama lebih dari dua dekade.
“Setelah lebih dari 25 tahun, permukiman Kida dan Havat akhirnya mencapai tahap ketika pemerintah mulai memajukan prosedur untuk melegalkan status mereka,” kata Smotrich, sebagaimana dikutip Middle East Monitor.
Kida didirikan pada 2003, sedangkan Havat berdiri pada 2001. Pemerintah Israel sebelumnya telah memutuskan untuk mengubah keduanya menjadi permukiman yang diakui secara resmi, masing-masing pada Desember dan Maret.
Smotrich, yang juga merupakan pemimpin Partai Religious Zionism, selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh paling vokal dalam mendorong perluasan permukiman Israel di Tepi Barat.
12 Negara Barat Siapkan Pembatasan Perdagangan
Pengumuman pembangunan permukiman baru tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap kebijakan permukiman Israel.
Sehari sebelumnya, Inggris, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia mengumumkan rencana untuk memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap barang yang berasal dari permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Langkah tersebut menjadi salah satu bentuk tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Israel terkait pembangunan serta perluasan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.
Namun, keputusan tersebut tampaknya tidak menghentikan rencana pemerintah Israel untuk memperluas permukiman. Sebaliknya, pengumuman Smotrich menunjukkan bahwa agenda pembangunan permukiman tetap menjadi prioritas bagi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Ratusan Ribu Pemukim Tinggal di Tepi Barat
Israel menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sejak 1967. Masyarakat internasional secara luas menganggap permukiman Israel yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki sebagai ilegal berdasarkan hukum internasional, sementara Israel menolak posisi tersebut.
Menurut data Palestina yang dikutip Middle East Monitor, sekitar 750.000 pemukim Israel saat ini tinggal di 156 permukiman dan 360 pos permukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Pemerintah Netanyahu juga menyatakan bahwa sejak berkuasa pada akhir 2022, Israel telah menyetujui pendirian 104 permukiman baru serta membangun 160 pos pertanian di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Perluasan permukiman tersebut terus menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam konflik Israel-Palestina. Bagi Palestina, pembangunan permukiman mempersempit ruang bagi terbentuknya negara Palestina yang berdaulat dan berkelanjutan.
Sementara itu, keputusan 12 negara Barat untuk membatasi perdagangan dari permukiman Israel menandai meningkatnya tekanan internasional terhadap kebijakan tersebut.
Di tengah tekanan itu, pengumuman pembangunan 1.000 unit hunian baru oleh Smotrich memperlihatkan bahwa pemerintah Israel masih melanjutkan ekspansi permukiman di Tepi Barat. (cky)
