Di panggung megah Festival Film Venesia, sebuah film berdurasi 80 menit membuat penonton berdiri dan bertepuk tangan selama lebih dari dua puluh menit—bukan karena keindahan sinematiknya semata, melainkan karena kengerian yang ia ungkap. NAZA, karya sutradara Israel Yuval Abraham dan Rachel Szor, menyajikan sesuatu yang selama ini coba dibantah oleh narasi resmi: pengakuan dari mulut sendiri puluhan perwira intelijen dan tentara Israel bahwa pembunuhan massal warga sipil di Gaza bukan efek samping perang, melainkan hasil dari sistem yang dirancang. Di tengah gegap gempita pujian kritikus dunia, Abraham mengingatkan sesuatu yang lebih penting dari film itu sendiri: kebenaran ini telah didokumentasikan sejak hari pertama oleh jurnalis Palestina, dan lebih dari 200 dari mereka tewas untuk melakukannya. Fakta ini menegaskan kembali satu hal—pengakuan dunia atas penderitaan Gaza tidak akan berarti apa pun tanpa berujung pada satu tujuan konkret: kemerdekaan penuh dan kedaulatan Palestina.
Ketika Algoritma Menentukan Siapa yang Boleh Mati
NAZA mengambil namanya dari akronim militer Israel—nezek agavi—istilah yang secara dingin merujuk pada jumlah korban sipil yang “diperhitungkan” sebagai kerusakan ikutan sebelum sebuah serangan udara dijalankan. Film ini dibangun dari kesaksian sekitar dua puluh empat perwira intelijen dan tentara Israel, yang wajah dan suaranya disamarkan demi keamanan mereka, mengungkap bagaimana sistem berbasis kecerdasan buatan, pemantauan telepon, dan skema bernilai poin dipakai untuk menentukan target—lalu mengeksekusinya di rumah mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan apakah anak-anak dan keluarga turut berada di dalamnya. Salah satu narasumber bahkan mengaku pernah menyetujui serangan dengan ambang batas korban sipil yang diperkirakan lebih dari 200 jiwa. Ini bukan tuduhan dari pihak luar; ini pengakuan dari dalam mesin perang itu sendiri.
Argumen Inti: Dari Kesaksian Menuju Akuntabilitas
Pertama, film ini meruntuhkan argumen bahwa korban sipil di Gaza adalah konsekuensi tak terhindarkan dari perang melawan kelompok bersenjata. Ketika sistem penargetan dirancang dengan ambang toleransi korban sipil yang begitu tinggi dan dijalankan secara sistematis, itu bukan lagi “kesalahan perang”—itu kebijakan.
Kedua, peran jurnalis Palestina dalam mendokumentasikan kenyataan ini sejak awal patut mendapat pengakuan yang jauh lebih besar dari yang selama ini diberikan. Data yang beredar soal jumlah jurnalis yang gugur di Gaza memang berbeda-beda antarlembaga—Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) sempat mencatat sekitar 200-an nama sebelum melakukan peninjauan ulang metodologi yang kontroversial, sementara Serikat Jurnalis Palestina mencatat angka yang jauh lebih tinggi, di atas 270 orang. Betapapun angka pastinya diperdebatkan, satu hal disepakati luas: perang ini adalah periode paling mematikan bagi jurnalis sejak lembaga-lembaga pemantau media mulai mencatat data pada awal 1990-an. Mereka bekerja tanpa perlindungan yang dinikmati jurnalis asing, yang hingga kini masih dibatasi ketat aksesnya ke Gaza oleh militer Israel.
Ketiga, gencatan senjata yang mulai berlaku sejak Oktober 2025 tidak menghentikan pola kekerasan ini. Laporan lapangan menggambarkan situasi “bukan perang, bukan pula damai”—ribuan pelanggaran tercatat dalam beberapa bulan pertama gencatan senjata, dengan ratusan warga sipil, termasuk jurnalis, tetap tewas akibat serangan yang berlanjut. Total korban jiwa di Gaza sejak Oktober 2023 diperkirakan otoritas kesehatan setempat telah menembus angka di atas 70 ribu jiwa, dengan ratusan ribu lainnya luka-luka—dan sejumlah kajian independen menduga angka riil bisa jauh lebih tinggi dari catatan resmi.
Mengakui Kompleksitas
Penting untuk jujur bahwa data korban dalam konflik ini—termasuk jumlah jurnalis yang tewas—bukan angka final dan mati, melainkan angka yang bergerak dan kerap direvisi, sebagaimana ditunjukkan oleh kontroversi seputar metodologi CPJ setelah muncul obituari resmi dari kelompok bersenjata Palestina yang menyebut sejumlah nama dalam daftar korban juga berstatus kombatan. Pihak Israel pun memiliki argumen sendiri: bahwa upaya menghindari korban sipil telah dilakukan, dan bahwa kelompok bersenjata memanfaatkan kepadatan permukiman sipil sebagai perisai—klaim yang dibantah keras oleh pihak Palestina. Mengakui kerumitan ini bukan berarti menyamakan posisi penjajah dan yang dijajah, melainkan menjaga agar perjuangan atas nama kebenaran tidak kehilangan kredibilitasnya sendiri.
Implikasi yang Lebih Luas
Ketika warga negara Israel sendiri—termasuk peraih Oscar seperti Abraham dan Szor lewat karya sebelumnya, No Other Land—memutuskan membongkar sistem kekerasan negaranya sendiri, itu adalah sinyal bahwa tembok penyangkalan mulai retak dari dalam. Namun tepuk tangan dua puluh menit di karpet merah Venesia tidak akan menghentikan satu pun serangan di Gaza. Hukum internasional menyediakan kerangka untuk menuntut akuntabilitas atas dugaan kejahatan perang dan genosida, tetapi penegakannya bergantung pada kemauan politik negara-negara besar yang selama ini melindungi Israel dari konsekuensi. Solidaritas global, termasuk dari publik dan media di Indonesia, memiliki peran nyata: menekan agar forum-forum hukum internasional bekerja, dan menolak narasi yang mereduksi genosida menjadi sekadar “konflik dua pihak yang setara”.
Penutup
Film-film seperti NAZA penting bukan karena mereka mengungkap sesuatu yang baru bagi rakyat Gaza—mereka sudah tahu, dan telah membayar dengan nyawa jurnalis mereka sendiri untuk mewartakannya sejak hari pertama. Film ini penting karena ia memaksa dunia, khususnya publik Israel dan sekutu-sekutunya, untuk berhenti berpura-pura tidak tahu. Tetapi pengakuan tanpa tindakan hanyalah katarsis kosong. Yang dibutuhkan Palestina bukan sekadar simpati festival film atau laporan investigasi yang mengesankan—melainkan penghentian pendudukan, pertanggungjawaban hukum yang nyata, dan pengakuan penuh atas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pertanyaannya sekarang: setelah dunia menonton, apakah dunia bersedia bertindak?
