HomeAnalisis dan Opini19 Kursi yang Dicap "Teroris": Hak Palestina Tak Bisa Digantungkan pada Hitungan...

19 Kursi yang Dicap “Teroris”: Hak Palestina Tak Bisa Digantungkan pada Hitungan Koalisi Israel

Pada pagi hari pemungutan suara, 27 Oktober lalu, polisi Israel menggerebek rumah tiga aktivis partai Ra’am di Negev dan menahan mereka dengan tuduhan membeli suara. Sepanjang hari itu, Benjamin Netanyahu dan Likud menggembar-gemborkan penangkapan tersebut sebagai bukti bahwa pemilu sedang “dicuri”. Belakangan terungkap bahwa informasi yang memicu penggerebekan datang dari kepala staf Netanyahu sendiri, Ido Norden, yang menelepon kantor kepala kepolisian semalam sebelumnya. Jaksa Agung kini memeriksa apakah intelijen itu sengaja ditanam. Di hari yang sama, kepala Shin Bet David Zini meminta izin menyadap lima anggota Knesset Arab. Permintaan itu ditolak karena tidak disertai bukti.

Begitulah sambutan yang diterima warga Palestina di Israel ketika untuk pertama kalinya mereka memegang kunci kekuasaan. Pelajarannya pahit tapi jelas: selama hak politik rakyat Palestina bergantung pada izin dan hitungan koalisi Israel, hak itu akan terus diperlakukan sebagai ancaman. Jalan keluarnya bukan menambah kursi di parlemen pihak lain, melainkan kedaulatan penuh Palestina.

Ketika suara Arab dianggap “terlalu” berarti

Hasil akhir pemilu menempatkan blok Netanyahu di 53 kursi dan oposisi di 48. Dua partai Arab, Joint List (11 kursi) dan Ra’am (8 kursi), meraih rekor 19 kursi setelah partisipasi pemilih Arab melonjak ke kisaran 80 persen. Keduanya merekomendasikan Gadi Eisenkot, sehingga ia mengantongi 67 rekomendasi dan mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan. Komite Pemilihan Pusat mengesahkan hasilnya tanpa menemukan bukti kecurangan.

Jawaban kubu kanan adalah gelombang hasutan. Netanyahu berulang kali menyebut pemerintahan yang bergantung pada partai Arab sebagai pemerintahan yang disokong “pendukung terorisme”. Wartawan Middle East Eye, Lubna Masarwa, menggambarkan suasana di lapangan: berbicara bahasa Arab di tempat umum kini jadi bahan perdebatan di televisi, dan para perempuan Palestina takut naik transportasi umum.

Hasutan datang dari puncak kekuasaan

Ini bukan ulah segelintir orang di media sosial. Dalam beberapa pekan terakhir, perangkat negara ikut digerakkan. Kantor perdana menteri diduga memasok informasi yang berujung pada penangkapan. Kepala Shin Bet berusaha menyadap dan menginterogasi pemimpin partai Arab atas tuduhan campur tangan asing. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menuntut Jaksa Agung dicopot karena menolak permintaan itu. Hasilnya? Polisi akhirnya menyatakan tidak menemukan dasar pelanggaran pendanaan pemilu maupun pelanggaran keamanan. Tuduhan “pemilu dicuri” ternyata kosong, tetapi sudah terlanjur menyebar dan membentuk opini publik.

Sejarah yang berulang, dengan taruhan lebih besar

Para pemimpin oposisi Israel sendiri mengingatkan soal Yitzhak Rabin. Yigal Amir, pembunuhnya pada 1995, mengaku kepada polisi bahwa ia tidak tahan melihat pemerintahan Rabin bergantung pada lima kursi Arab. Sebulan sebelum penembakan, Netanyahu berpidato dalam unjuk rasa di Yerusalem yang dipenuhi poster Rabin berseragam SS. Seorang remaja bernama Itamar Ben-Gvir tampil di televisi memamerkan ornamen mobil dinas Rabin sambil mengancam akan “menjangkau” sang perdana menteri.

Kini Ben-Gvir membawahi polisi, dan kursi Arab bukan lagi lima, melainkan 19. Baliho pemimpin partai Demokrat, Yair Golan, dicoret dengan tulisan “dicari hidup atau mati”. Yang sering terlupa: Oslo, yang dibunuh oleh peluru Amir, pun bukan kemerdekaan. Kesepakatan itu hanya menawarkan otonomi terbatas tanpa negara. Bahkan konsesi parsial semacam itu sudah dianggap pengkhianatan.

Yang dikriminalisasi adalah aspirasi Palestina itu sendiri

Platform Joint List menyerukan negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Itu adalah posisi yang sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB. Ketika 19 wakil rakyat terpilih dan sekitar 840 ribu pemilihnya dicap “pendukung teror”, yang sebenarnya dikriminalisasi adalah aspirasi kenegaraan Palestina itu sendiri.

Jika warga Palestina yang memegang kewarganegaraan dan hak pilih saja diperlakukan seperti ini begitu suara mereka menentukan, apa yang bisa diharapkan oleh jutaan warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang tidak punya hak pilih sama sekali atas kebijakan yang mengatur hidup mereka?

Mengakui kerumitannya

Gambaran ini tentu tidak hitam-putih. Eisenkot bukan juru selamat Palestina. Ia mantan kepala staf militer yang dikenal sebagai perumus “doktrin Dahiya”, strategi penggunaan kekuatan berlebihan terhadap wilayah sipil. Bloknya pun semula berjanji tidak akan bersandar pada partai Arab. Joint List sendiri mengakui bahwa mendukungnya “bukan keputusan mudah”, dan tujuannya pragmatis: menyingkirkan Netanyahu. Di sisi lain, ada perlawanan nyata dari dalam masyarakat Israel. Jaksa Agung menolak penyadapan tanpa bukti, komisi pemilu menolak klaim kecurangan, dan puluhan ribu orang turun ke jalan memperingati Rabin sambil mengecam hasutan. Tetapi membela demokrasi bagi sebagian warga sambil terus menduduki jutaan orang lain tetap merupakan kontradiksi yang belum dijawab.

Implikasi bagi dunia

Mahkamah Internasional pada Juli 2024 menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina melanggar hukum dan harus diakhiri secepat mungkin. Peristiwa pasca-pemilu ini memperlihatkan mengapa resep “integrasi dan partisipasi” saja tidak pernah cukup. Partisipasi bisa dicabut, disadap, atau dicap teror kapan saja oleh pihak yang memegang kekuasaan.

Bagi media, termasuk media Indonesia, ada pelajaran penting: label “pendukung teror” yang dilemparkan politisi tidak boleh dikutip begitu saja tanpa konteks. Bahasa semacam itu sudah pernah menjadi pengantar kekerasan politik, dan kini dipakai lagi.

Penutup

Sembilan belas kursi di Knesset adalah pencapaian luar biasa dari warga Palestina yang menolak dibungkam. Tetapi reaksi terhadap pencapaian itu justru membuktikan batasnya: suara Palestina diterima hanya selama ia tidak menentukan apa-apa. Karena itu, perjuangan tidak boleh berhenti pada kursi parlemen, apalagi pada janji koalisi yang bisa runtuh kapan saja. Yang dibutuhkan adalah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh, tempat rakyatnya tidak perlu meminta izin untuk sekadar didengar. Dunia, termasuk Indonesia, harus terus mendesak ke arah itu, bukan puas dengan konsesi yang setiap saat bisa ditarik kembali.

ARTIKEL TERKAIT

Terkini