HomeAnalisis dan OpiniGanti Perdana Menteri Bukan Ganti Nasib: Kemerdekaan Palestina Tak Boleh Menunggu Hasil...

Ganti Perdana Menteri Bukan Ganti Nasib: Kemerdekaan Palestina Tak Boleh Menunggu Hasil Tawar-Menawar Koalisi Israel

Di Yerusalem Barat, para politisi menghitung kursi menjelang tenggat 6 Desember. Di Gaza, hujan deras sejak 6 November merobohkan bangunan yang sudah rusak akibat perang dan menggenangi tenda-tenda pengungsian. Menurut laporan OCHA (badan kemanusiaan PBB) per 13 November, sekitar 46.000 rumah tangga terdampak dan lebih dari 40.000 hunian darurat rusak. Sehari sebelumnya, Kepala Urusan Kemanusiaan PBB Tom Fletcher menegaskan bahwa menunggu terbentuknya pemerintahan baru Israel bukan alasan yang bisa diterima untuk menunda pengiriman perlengkapan musim dingin. Dua pemandangan itu menunjukkan satu hal: nasib rakyat Palestina tidak boleh digantungkan pada drama koalisi di Israel, siapa pun pemenangnya. Yang mereka butuhkan adalah kemerdekaan dan kedaulatan penuh, bukan sekadar pergantian wajah penguasa pendudukan.

Konteks singkat

Dalam pemilu 27 Oktober, blok oposisi pimpinan mantan Kepala Staf Militer Gadi Eisenkot memperoleh 48 dari 120 kursi Knesset dan masih kekurangan 13 kursi untuk mayoritas. Presiden Isaac Herzog memberinya mandat membentuk pemerintahan dengan batas waktu 6 Desember, yang bisa diperpanjang hingga 14 hari. Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu tidak tinggal diam. Ia bertemu Naftali Bennett, salah satu tokoh blok oposisi, selama dua setengah jam, yang oleh kantornya disebut “pengarahan keamanan” tetapi oleh kubu Eisenkot dipandang sebagai upaya memecah blok, menurut laporan Al Jazeera yang mengutip media Israel.

Pertama: “blok perubahan” bukan blok perubahan bagi Palestina

Al Jazeera mencatat bahwa seluruh anggota blok ini, setidaknya pada awalnya, mendukung perang di Gaza dan serangan Israel ke sejumlah negara kawasan. Eisenkot sendiri duduk di kabinet perang Netanyahu setelah 7 Oktober 2023. Bennett dan Avigdor Lieberman sama-sama pernah berada di pemerintahan Netanyahu, dan keduanya berhaluan kanan. Satu-satunya figur yang menyuarakan jalan berbeda adalah Yair Golan, pendukung solusi dua negara yang terbuka mengkritik kekerasan pemukim di Tepi Barat. Namun ia berada di pinggir blok. Perubahan di Israel hari ini lebih banyak soal gaya kepemimpinan, wajib militer kaum ultra-Ortodoks, dan ambisi pribadi, bukan soal mengakhiri pendudukan.

Kedua: suara Palestina diperlukan, tetapi tidak diakui

Pekan lalu, blok Eisenkot memenangkan pemungutan suara 63 lawan 50 untuk menyusun Komite Pengaturan Knesset dengan dukungan faksi-faksi yang dipimpin warga Palestina di Israel. Namun Lieberman dan Bennett menolak koalisi dengan mereka. Ketika Golan menyatakan antusias bekerja sama, gagasan itu ditolak seluruh blok dan, menurut Al Jazeera, memancing ancaman “perang saudara” dari demonstran sayap kanan. Pelajarannya jelas: bahkan warga Palestina yang berkewarganegaraan Israel diperlakukan sebagai mitra yang tidak boleh duduk di meja. Jika mereka saja demikian, bagaimana mungkin rakyat Palestina di wilayah pendudukan berharap diperlakukan setara melalui kotak suara Israel, yang tidak mereka pilih dan tidak mewakili mereka?

Ketiga: pendudukan berjalan terus, siapa pun yang berkuasa

Di Tepi Barat, data PBB dan Human Rights Watch memperlihatkan arah yang berlawanan dengan retorika “perubahan”. OCHA mencatat rata-rata 6,6 serangan pemukim per hari yang menimbulkan korban, kerusakan properti, atau keduanya. Angka itu tertinggi sejak pencatatan dimulai. HRW melaporkan 107 komunitas Palestina terusir sebagian atau seluruhnya sejak Januari 2023, sementara organisasi Israel Peace Now menghitung 65 pos permukiman baru sepanjang 2026 hingga 1 Agustus. Di Gaza, gencatan senjata yang berlaku sejak Oktober 2025 belum menghentikan serangan udara dan tembakan yang masih memakan korban sipil, menurut laporan OCHA. Tidak satu pun tokoh oposisi arus utama berjanji membongkar mesin ini. Padahal Mahkamah Internasional (ICJ) dalam opini penasihatnya pada 2024 telah menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum, dan negara-negara diminta tidak membantu melanggengkannya.

Mengakui kompleksitas

Tentu tidak adil menyamaratakan semua pihak. Ada warga Israel yang turun ke jalan menentang perang, ada politisi seperti Golan yang berani berbeda, dan Eisenkot sendiri kehilangan putranya dalam pertempuran di Gaza pada Desember 2023. Serangan 7 Oktober 2023 juga meninggalkan trauma nyata di masyarakat Israel, dan penderitaan itu patut diakui. Mungkin pula pemerintahan yang tidak bergantung pada partai-partai pemukim paling ekstrem akan lebih terbuka pada akses bantuan. Tetapi perbaikan teknis semacam itu bukan penyelesaian. Memberi lebih banyak truk bantuan kepada rakyat yang wilayahnya diduduki tidak sama dengan menghormati hak mereka menentukan nasib sendiri.

Implikasi: tekanan datang dari luar, bukan dari kalkulasi koalisi

Karena itu tumpuan harus bergeser ke komunitas internasional. Pekan lalu, 53 negara dalam inisiatif Gaza Call to Action mendesak pemerintahan Israel berikutnya membuka Gaza bagi bantuan tanpa hambatan. Seruan itu penting, tetapi seruan tanpa konsekuensi tidak akan mengubah perilaku. Putusan ICJ menuntut tindak lanjut nyata: menghentikan perdagangan dan dukungan yang memelihara permukiman ilegal, serta menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran. Media pun punya tanggung jawab. Pemberitaan yang terlalu sibuk pada intrik Knesset berisiko menjadikan Palestina sekadar latar belakang dari politik orang lain.

Penutup

Siapa pun yang akhirnya duduk di kursi perdana menteri Israel, pertanyaan pokoknya tidak berubah: kapan rakyat Palestina hidup merdeka di tanah mereka, dengan kedaulatan penuh dan tanpa pendudukan? Kemerdekaan adalah hak, bukan hadiah yang menunggu persetujuan koalisi mana pun. Bagi pembaca di Indonesia, pesan Pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa menuntut konsistensi: suarakan solusi yang berpijak pada hukum internasional, dukung bantuan kemanusiaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan jangan biarkan pergantian nama di Knesset dibaca sebagai pergantian nasib di Gaza dan Tepi Barat.

ARTIKEL TERKAIT

Terkini