Membaca Tiga Bulan ke Depan Gaza di Antara Dua Pemilu, Senjata yang Belum Diletakkan, dan Pasukan Penjaga yang Baru Berjumlah 200 Orang
Senin, 6 Juli 2026, di Rumah Sakit Al-Aqsa, Deir el-Balah, Ismail Al-Thawabta — kepala kantor media pemerintahan Hamas — mengumumkan sesuatu yang tak terbayangkan sejak 2007: pembubaran badan pemerintahan sipil yang dikuasai kelompok itu hampir dua dekade. Kendali administratif Jalur Gaza, katanya, akan dialihkan ke Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), badan teknokrat berbasis di Kairo yang dibentuk di bawah pengawasan Dewan Perdamaian pimpinan Presiden AS Donald Trump. Namun pada hari yang sama, di Kota Gaza dan Khan Younis, serangan udara rezim Zionis tetap menghantam permukiman warga Palestina, menewaskan sedikitnya enam orang, termasuk sepasang suami-istri yang tertimbun reruntuhan apartemen mereka. Sembilan bulan setelah gencatan senjata diumumkan pada 10 Oktober 2025, Gaza berdiri di persimpangan yang ganjil: sebuah proses damai berjalan di atas kertas kesepakatan, sementara di tanah wilayah pendudukan, anak-anak Palestina masih menjadi syuhada dalam serangan yang tak pernah benar-benar berhenti.
Pertanyaan yang kini mengambang di ruang-ruang diplomasi dari Kairo hingga Washington adalah: setelah Hamas melepaskan kendali sipil, siapa sebenarnya yang akan mengisi ruang kekuasaan itu dalam tiga bulan ke depan? Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (17 November 2025) mengesahkan “Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza” yang digagas AS, menetapkan gencatan senjata, otorisasi Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi, serta pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Delapan bulan berjalan, laporan resmi Dewan Perdamaian ke Dewan Keamanan pada Mei 2026 mengklaim gencatan senjata dan pembebasan seluruh sandera sebagai capaian utama — sembari mengakui penolakan Hamas melucuti senjata sebagai ganjalan terbesar.
Artikel ini adalah sebuah analisis prediktif, bukan ramalan pasti. Tiga bulan ke depan — Agustus hingga Oktober 2026 — akan diwarnai oleh setidaknya lima variabel yang saling mengunci: nasib NCAG, buntunya perundingan pelucutan senjata, kecepatan (atau ketiadaan) pengerahan ISF, pemilu umum Israel yang telah dijadwalkan 27 Oktober 2026, serta gejolak regional yang belum sepenuhnya reda pasca-Perang Iran 2026. Kami menyatakan sejak awal: bagian yang membahas skenario ke depan bersifat argumentatif berdasarkan tren yang teramati, bukan kepastian faktual. Data korban, angka bantuan, dan kronologi peristiwa yang dikutip di bawah ini telah diverifikasi silang ke sumber PBB dan media internasional; angka yang masih bergerak akan disajikan sebagai rentang dengan atribusi sumber, bukan sebagai angka final.
NCAG: Kekuasaan yang Diumumkan, Belum Sepenuhnya Berpindah
Menurut laporan Al Jazeera dan sejumlah media Timur Tengah, Hamas menyerahkan mandat pemerintahan sipil kepada NCAG — komite teknokrat 15 anggota yang disusun di bawah payung Dewan Perdamaian. Juru bicara Hamas Hazem Qassem menyebut langkah ini sengaja diambil untuk menghapus dalih bagi rezim Zionis melanjutkan operasi militer di Gaza. Ketua komite darurat Hamas sebelumnya, Mohammed Al-Farra, secara resmi mengajukan pengunduran diri untuk memuluskan transisi ini. Di atas kertas, ini adalah langkah politik paling signifikan Hamas sejak 2007.
Namun ada dua catatan kritis yang layak digarisbawahi. Pertama, NCAG belum benar-benar “masuk” ke Gaza secara fisik dan operasional — ia masih berbasis di Kairo, dan Hamas sendiri menyatakan berharap komite itu segera bisa beroperasi di lapangan. Kedua, sejumlah analis Timur Tengah mempertanyakan apakah pengumuman ini murni langkah kenegarawanan atau juga kalkulasi taktis Hamas untuk mengalihkan tekanan internasional tanpa benar-benar melepaskan pengaruh keamanannya — mengingat isu pelucutan senjata, unsur kekuasaan paling substantif, sama sekali belum disepakati. Tiga bulan ke depan akan menjadi ujian apakah NCAG bisa membangun kapasitas administratif nyata di lapangan yang porak-poranda, atau tetap menjadi badan simbolis yang eksis lebih banyak di atas kertas Kairo ketimbang di jalanan Gaza City.
Pengalihan kekuasaan yang diumumkan dari podium konferensi pers belum tentu sama dengan kekuasaan yang benar-benar berpindah tangan di lapangan yang hancur.
Simpul Gordian Bernama Pelucutan Senjata
Jika ada satu isu yang paling mungkin menentukan apakah gencatan senjata ini bertahan atau kolaps dalam tiga bulan ke depan, itu adalah pelucutan senjata. Menurut laporan Chatham House dan Council on Foreign Relations, Hamas secara pribadi telah menunjukkan keterbukaan untuk membekukan atau menyimpan sebagian senjata ofensifnya, namun menolak pelucutan penuh tanpa jaminan jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri bagi Palestina — sesuatu yang belum ada satu pun partai besar Israel bersedia menawarkan secara terbuka. Di sisi lain, otoritas rezim Zionis dan ISF bersikeras bahwa demiliterisasi total adalah syarat mutlak sebelum penarikan pasukan Israel lebih lanjut dari Jalur Kuning (Yellow Line) — garis yang menurut sejumlah laporan mencakup separuh hingga tujuh puluh persen wilayah Gaza.
Perlu dicatat, posisi Hamas soal senjata juga mengandung kontradiksi internal yang layak disorot secara objektif: kelompok itu menjadikan “perlawanan bersenjata” sebagai inti identitas politiknya sejak berdiri, sehingga pelucutan menyeluruh — bahkan bila ditawarkan konsesi politik — akan sulit diterima faksi-faksi militannya sendiri tanpa memicu perpecahan internal. Ini bukan sekadar taktik negosiasi terhadap rezim Zionis, melainkan juga pertaruhan terhadap kohesi gerakan itu sendiri.
Pasukan Multinasional 200 Personel untuk Wilayah Seluas Ini?
Baru pada Minggu, 26 Juli 2026 — dua hari sebelum tulisan ini dibuat — kabinet keamanan rezim Zionis memberikan persetujuan awal bagi masuknya ISF ke Gaza, dengan kekuatan awal sekitar 200 personel dari “negara-negara sahabat” seperti Uganda dan Maroko, menurut laporan Al Jazeera dan Times of Israel. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menolak keputusan ini, berargumen Hamas belum memenuhi komitmen pelucutan senjata. Indonesia disebut media internasional telah menjanjikan kontribusi hingga 8.000 personel dan akan menjabat wakil komandan ISF di bawah komandan asal AS, Mayor Jenderal Jasper Jeffers — sebuah peran yang patut dicermati publik Indonesia sendiri, mengingat besarnya tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut.
Kesenjangan antara ambisi dan realitas di sini cukup mencolok: komandan ISF sendiri pernah menyatakan harapan kekuatan itu bisa mencapai 20.000 personel, sementara persetujuan yang baru keluar hanya untuk seperseratus dari angka tersebut, dan tanpa kepastian jadwal penempatan. ISF pun akan beroperasi “dalam koordinasi penuh” dengan militer rezim Zionis — sebuah klausul yang oleh sejumlah sumber keamanan Israel sendiri (dilaporkan Walla dan dikutip Jerusalem Post) dikhawatirkan justru membatasi ruang gerak IDF dan berpotensi memperkuat posisi Hamas di lapangan, bukan sebaliknya. Kontradiksi ini menunjukkan betapa rapuhnya konsensus di antara para pihak yang seharusnya menjaga gencatan senjata itu sendiri.
Dua Kotak Suara, Dua Nasib yang Saling Berkelindan
Yang jarang disorot dalam liputan harian soal Gaza adalah bahwa jendela tiga bulan ke depan ini akan diwarnai oleh dua pemilu yang sama-sama krusial. Pertama, pemilu umum Israel yang telah dikonfirmasi koalisi Knesset akan digelar 27 Oktober 2026 — pemilu pertama sejak serangan 7 Oktober 2023. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menurut sejumlah survei yang dikutip Time dan Steptoe, menghadapi tantangan serius dari mantan Kepala Staf IDF Gadi Eisenkot dan mantan PM Naftali Bennett, dengan koalisi kanan-religiusnya diproyeksikan gagal meraih 61 kursi mayoritas. Kedua, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menetapkan 28 November 2026 sebagai tanggal pemilu legislatif Palestina pertama dalam lebih dari dua puluh tahun.
Kedua pemilu ini saling memengaruhi secara tidak langsung namun signifikan. Tekanan elektoral domestik membuat Netanyahu kecil kemungkinan mengambil langkah yang bisa dibingkai lawan politiknya sebagai “lunak” terhadap Hamas — termasuk penarikan IDF lebih lanjut atau pelonggaran blokade — di tengah masa kampanye. Sebaliknya, penyelenggaraan pemilu legislatif Palestina di Gaza pada akhir November menghadapi keraguan serius soal kelayakan teknis: infrastruktur pemilu yang hancur, rivalitas lama Hamas–Fatah yang belum terselesaikan, dan pertanyaan mendasar soal siapa yang berwenang menyelenggarakannya di tengah kekosongan otoritas sipil yang jelas. Sikap objektif mengharuskan kita mencatat: sejarah menetapkan tanggal pemilu di kawasan ini — termasuk yang pernah diumumkan Otoritas Palestina sebelumnya — punya rekam jejak panjang tertunda atau batal.
Sulit membayangkan Netanyahu mengambil risiko politik menjelang kotak suara, dan sama sulitnya membayangkan pemilu Gaza terselenggara mulus di atas reruntuhan yang belum juga dibangun kembali.
Rekonstruksi Senilai USD 70 Miliar yang Masih di Atas Kertas
Menurut estimasi Program Pembangunan PBB (UNDP) yang dirilis Oktober 2025, kebutuhan rekonstruksi Gaza mencapai sekitar USD 70 miliar, dengan tingkat kehancuran bangunan mencapai 84 persen secara keseluruhan dan hingga 92 persen di sejumlah wilayah Kota Gaza. Sembilan bulan pasca-gencatan senjata, realisasi di lapangan jauh tertinggal dari kebutuhan tersebut. Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza — sumber yang perlu dibaca dengan kehati-hatian karena berasal dari otoritas de facto setempat dan belum diverifikasi independen oleh lembaga internasional — hanya sekitar 23.019 dari 54.000 truk bantuan yang dijanjikan (43 persen) yang benar-benar masuk ke Gaza antara Oktober 2025 dan Januari 2026.
Sementara itu, badan-badan PBB melaporkan sinyal positif terbatas: kebutuhan pangan dasar dilaporkan telah terpenuhi seratus persen untuk pertama kalinya sejak 2023, meski tantangan utama kini bergeser ke krisis hunian. Data terbaru Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), yang dirujuk dalam Laporan Situasi UNRWA edisi Juli 2026, mencatat total 73.231 warga Palestina tewas dan 173.686 terluka sejak 7 Oktober 2023 hingga 12 Juli 2026 — termasuk 1.123 korban jiwa sejak gencatan senjata diberlakukan hingga pertengahan Juli 2026. Angka ini bersumber dari Kementerian Kesehatan Gaza yang beroperasi di bawah otoritas de facto setempat; PBB sendiri mencatat angka ini sebagai data yang dilaporkan, bukan yang sepenuhnya diverifikasi independen, meski selama ini dipakai secara luas dalam pengarahan resmi termasuk oleh sejumlah pejabat militer Israel sendiri.
Front Regional yang Mengintai: Iran, Lebanon, dan Perhatian yang Terbelah
Prediksi apa pun soal Gaza tiga bulan ke depan tidak bisa dilepaskan dari konteks regional yang jauh lebih luas dan bergejolak. Perang Iran 2026, yang dimulai akhir Februari dengan serangan gabungan AS-Israel, sempat menyeret kawasan ke dalam krisis Selat Hormuz dan perang Lebanon yang menewaskan lebih dari 2.000 orang serta menggusur lebih dari satu juta warga sipil. Gencatan senjata Iran yang dimediasi Pakistan pada April 2026 sempat runtuh kembali pada awal Juli setelah Iran menyerang sejumlah kapal komersial, dan Presiden Trump sendiri sempat menyebut gencatan senjata itu ‘berakhir’ sebelum kembali membuka jalur perundingan.
Volatilitas regional ini punya dua kemungkinan dampak yang berlawanan terhadap Gaza. Di satu sisi, ia bisa menyerap perhatian diplomatik dan sumber daya militer rezim Zionis, sehingga secara tidak sengaja meredakan tekanan di Gaza. Namun di sisi lain, sejumlah analis Chatham House mencatat kekhawatiran yang lebih realistis: ketika dunia teralihkan oleh front Iran-Lebanon, justru tidak ada pihak — baik Israel maupun Hamas — yang merasakan tekanan cukup besar untuk benar-benar mendorong maju perundingan fase kedua di Gaza. Dengan kata lain, distraksi regional berisiko melanggengkan status quo yang setengah damai-setengah konflik ini, bukan menyelesaikannya.
Tiga Skenario untuk Agustus–Oktober 2026
Berdasarkan tren yang teramati di atas, kami menyusun tiga skenario non-eksklusif untuk tiga bulan ke depan — bukan sebagai prediksi tunggal yang pasti, melainkan rentang kemungkinan berdasarkan bobot bukti yang tersedia saat tulisan ini dibuat.
Skenario dasar (paling mungkin menurut tren saat ini): status quo yang lamban namun bertahan. ISF diperluas secara bertahap namun tetap jauh dari target 20.000 personel; NCAG membangun kehadiran administratif terbatas tanpa otoritas keamanan penuh; perundingan pelucutan senjata tetap buntu tanpa kesepakatan formal, namun juga tanpa kolaps total gencatan senjata; serangan sporadis rezim Zionis terus terjadi dengan pola yang mirip sembilan bulan terakhir; dan pemilu Israel 27 Oktober berlangsung tanpa perubahan drastis kebijakan Gaza dalam jangka pendek, sementara kesiapan pemilu Palestina 28 November masih diragukan hingga akhir periode ini.
Skenario optimistis: kesepakatan parsial soal “pembekuan” (bukan pelucutan total) sebagian senjata Hamas tercapai menjelang Oktober, membuka jalan bagi penarikan IDF terbatas dari sebagian Jalur Kuning dan percepatan arus bantuan rekonstruksi; ISF memperluas kehadirannya melampaui Rafah. Skenario pesimistis: kebuntuan pelucutan senjata dipakai sebagai dalih oleh faksi garis keras di kabinet Israel — didorong tekanan Ben-Gvir dan Smotrich menjelang pemilu — untuk melancarkan operasi militer terbatas baru; ISF tertunda tanpa batas waktu jelas; dan eskalasi ulang di front Iran atau Lebanon menyeret kembali perhatian serta sumber daya militer rezim Zionis, yang berisiko memperbesar kemungkinan pelanggaran gencatan senjata di Gaza secara sepihak.
Bukan ramalan pasti, melainkan pembobotan tren: kebuntuan yang bertahan lebih mungkin terjadi dalam tiga bulan ke depan dibanding terobosan besar maupun kolaps total.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Di tengah ketidakpastian struktural ini, ada langkah konkret yang bisa diambil pembaca di Indonesia — bukan sekadar imbauan generik, melainkan merujuk data spesifik yang telah dipaparkan di atas.
- Salurkan bantuan melalui jalur yang mengisi kesenjangan 43 persen truk bantuan.
Dengan realisasi bantuan yang masih jauh dari janji, dukungan bisa disalurkan melalui MER-C, Sahabat Al-Aqsha, Adara Foundation, atau lembaga zakat seperti INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat yang memiliki jalur distribusi langsung ke Gaza, mengingat kebutuhan hunian kini menjadi prioritas mendesak menurut laporan OCHA terbaru.
- Pantau dan kawal peran 8.000 pasukan Indonesia dalam ISF.
Mengingat Indonesia dijadwalkan menjadi wakil komandan ISF dengan kontribusi pasukan terbesar kedua setelah tuan rumah penempatan, publik dan lembaga seperti Hikmahanto Juwana atau Heribertus Jaka Triyana (UGM) di bidang hukum internasional perlu terus mendesak transparansi soal mandat, aturan keterlibatan (rules of engagement), dan independensi pasukan ini dari komando rezim Zionis.
- Ikuti dan dorong pengawasan independen atas dua pemilu yang tumpang tindih.
Baik pemilu Israel 27 Oktober maupun rencana pemilu legislatif Palestina 28 November akan menentukan arah kebijakan Gaza pasca-tiga bulan ke depan; organisasi HAM seperti Amnesty Indonesia (Usman Hamid) dan pemantau internasional perlu didorong mengawal kelayakan teknis serta kebebasan pemilu Palestina, mengingat sejarah panjang penundaan pemilu di kawasan ini.
Penutup: Damai yang Belum Menemukan Bentuknya
Ada satu paralel yang sulit dihindari ketika membaca perkembangan sembilan bulan terakhir: setiap kali sebuah langkah besar diumumkan — pembubaran pemerintahan Hamas, pengesahan fase kedua, persetujuan ISF — realitas di lapangan bergerak jauh lebih lambat, atau bahkan berlawanan arah. Warga Gaza yang kembali ke reruntuhan rumah mereka di Kota Gaza tidak merasakan perbedaan berarti antara sebelum dan sesudah pengumuman-pengumuman tersebut, selain drone yang tetap terdengar di langit dan ledakan penghancuran yang terus berlanjut.
Namun akan keliru pula jika kita menyimpulkan bahwa tidak ada apa pun yang bergerak. Pembubaran otoritas sipil Hamas, sekecil apa pun implementasinya di lapangan, adalah pergeseran politik nyata yang sulit dibayangkan terjadi setahun lalu. Persetujuan awal ISF, meski hanya 200 personel, adalah preseden kelembagaan yang — jika diperluas secara konsisten — bisa menjadi fondasi struktur keamanan pasca-perang yang lebih permanen. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada gerakan, melainkan apakah kecepatan gerakan itu cukup untuk mendahului tekanan politik domestik Israel yang memuncak menjelang 27 Oktober, dan cukup untuk mendahului kesabaran warga Gaza yang telah menunggu rekonstruksi senilai USD 70 miliar yang belum juga terwujud.
Kita, sebagai pembaca dari Indonesia — negara yang kini punya kepentingan langsung lewat 8.000 pasukan yang dijanjikan untuk ISF — tidak berada di posisi netral untuk sekadar menonton dari jauh. Tetapi menonton dengan jernih, tanpa buru-buru menyimpulkan arah akhir dari proses yang masih berjalan setengah jalan, adalah langkah pertama yang jujur.
Maka pertanyaan yang tersisa untuk tiga bulan ke depan bukanlah apakah gencatan senjata akan bertahan atau runtuh secara total — kedua ekstrem itu tampak sama-sama kurang mungkin berdasarkan tren saat ini. Pertanyaan yang lebih jujur, dan lebih sulit dijawab, adalah: akankah dunia — termasuk kita — menerima kebuntuan yang berlarut-larut ini sebagai bentuk baru dari “normal”, ataukah titik kritis menjelang dua pemilu di penghujung Oktober dan November akan memaksa salah satu pihak mengambil langkah yang benar-benar mengubah arah? Kita belum tahu jawabannya, dan siapa pun yang mengklaim kepastian penuh soal itu pada titik ini kemungkinan besar sedang berspekulasi lebih jauh dari yang bisa dijustifikasi data yang ada.
