Dari Gaza hingga Teheran, superioritas senjata tak lagi berarti superioritas pengaruh — dan Al-Quds Brigades yang menyerah pada 2 Agustus 2026 membuktikannya
Pada 9 Agustus 2026, Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu menolak rencana penarikan pasukan dari Gaza, hanya tujuh hari setelah sayap bersenjata Jihad Islam Palestina, Al-Quds Brigades, menyatakan menerima rencana pelucutan senjata yang diusung Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump. Penolakan itu datang di tengah gencatan senjata yang sudah berjalan sepuluh bulan sejak 10 Oktober 2025, namun menurut Kantor Media Pemerintah di Gaza, telah dilanggar sedikitnya 3.795 kali oleh pasukan pendudukan hingga pertengahan Juli 2026 — dengan lebih dari 1.259 warga Palestina tewas justru setelah gencatan senjata itu resmi berlaku. Di titik inilah paradoks yang membingkai tulisan ini menjadi paling telanjang: rezim yang secara militer nyaris tak tertandingi di kawasan ini, yang telah melumpuhkan Hamas, membunuh jajaran pimpinan Hizbullah, menduduki sebagian wilayah Gaza, Lebanon, dan Suriah, serta menghancurkan program rudal dan nuklir Iran, kini justru kesulitan memaksakan kehendaknya sendiri atas satu jalur sempit di pesisir Mediterania yang sudah ia kuasai secara militer.
Tulisan ini adalah analisis argumentatif, bukan laporan faktual semata — dan bagian ini perlu dinyatakan sejak awal. Tesis yang diajukan meminjam kerangka pemikir Italia Antonio Gramsci tentang perbedaan antara dominasi (kemampuan memaksa melalui kekerasan) dan hegemoni (kepemimpinan yang diterima secara sukarela). Kerangka ini kami gunakan untuk membaca ulang dua setengah tahun perang yang meluas dari Gaza ke Lebanon, Suriah, Yaman, dan Iran. Yang faktual dalam tulisan ini adalah data dan kronologi yang telah diverifikasi silang dari berbagai sumber; yang argumentatif adalah kesimpulan bahwa kemenangan-kemenangan taktis tersebut, alih-alih membangun hegemoni regional, justru mempercepat erosinya.
Pertanyaan intinya sederhana namun jarang diajukan secara jujur: apakah kekuatan militer yang superior secara otomatis berubah menjadi kepemimpinan regional? Kami berpihak dalam isu Palestina — menolak normalisasi bahasa yang menyamarkan pendudukan sebagai keniscayaan, dan menyebut wilayah yang diduduki secara paksa sejak 1967 sebagai wilayah pendudukan. Namun untuk isu-isu di luar Palestina — termasuk perhitungan strategis Iran, Rusia, atau Tiongkok — kami mengupayakan sikap analitis, bukan pemuliaan, karena data yang sama juga memuat kegagalan, kontradiksi, dan kalkulasi kepentingan di pihak-pihak tersebut.
Kemenangan Taktis yang Tak Kunjung Jadi Kepemimpinan Strategis
Sejak serangan 7 Oktober 2023, rezim Zionis telah melancarkan kampanye militer paling luas dalam sejarah modernnya: invasi darat Gaza, ofensif berulang di Rafah dan Khan Younis, pengeboman Lebanon yang menewaskan jajaran pimpinan Hizbullah, pendudukan sebagian wilayah Suriah pascajatuhnya rezim Bashar al-Assad, dan dua putaran perang terbuka dengan Iran — satu berlangsung 12 hari pada Juni 2025, satu lagi bereskalasi menjadi 40 hari penutupan penuh Bandara Ben Gurion antara akhir Februari hingga 9 April 2026. Di atas kertas, ini adalah rentetan kemenangan taktis yang jarang tertandingi kekuatan mana pun di kawasan.
Namun kemenangan taktis bukan hegemoni. Dominasi, dalam bahasa Gramsci, hanya mampu melarang dan menghancurkan; ia tak mampu meyakinkan, membangun, atau memimpin. Sorotan kritis juga perlu diarahkan ke pihak-pihak yang selama ini menjadi sasaran serangan rezim Zionis: fragmentasi internal faksi-faksi bersenjata Palestina — perpecahan antara Hamas, Jihad Islam, dan faksi-faksi kecil lain soal syarat pelucutan senjata — turut memperlambat transisi pascaperang dan memberi rezim Zionis dalih untuk menunda kewajibannya sendiri dalam kerangka gencatan senjata.
Ekonomi yang Unggul di Permukaan, Bergantung di Bawahnya
Sektor teknologi tinggi menyumbang sekitar 17 persen produk domestik bruto Israel, dengan pangsa ekspor mencapai rekor 57 persen pada awal 2025. Dua transaksi raksasa mempertegas citra ini: akuisisi perusahaan keamanan siber Wiz oleh Google senilai 32 miliar dolar AS yang rampung awal 2026, disusul akuisisi CyberArk oleh Palo Alto Networks senilai 25 miliar dolar AS yang tuntas Februari 2026. Namun dua kesepakatan inilah yang justru mengekspos paradoksnya: puncak keberhasilan industri teknologi Israel adalah peleburannya ke dalam ekosistem korporasi Amerika Serikat — keunggulan di satu ruang dalam istana besar yang dimiliki pihak lain, bukan kepemilikan atas istana itu sendiri.
Otoritas Inovasi Israel sendiri mencatat stagnasi lapangan kerja dan penurunan jumlah startup baru. Sekitar 90 ribu warga Israel meninggalkan negara itu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih sepanjang 2025 — tren yang dimulai sejak krisis reformasi yudisial domestik awal 2023, jauh sebelum satu pun roket Hamas ditembakkan dalam perang Gaza. Data ini penting disebutkan secara berimbang: ia menunjukkan bahwa kerapuhan struktural Israel bersifat internal dan mendahului perang, bukan semata konsekuensi tekanan eksternal yang bisa disederhanakan sebagai narasi kemenangan pihak lawan.
Keunggulan dalam satu ruang istana bukanlah kepemilikan atas istananya — dan itulah batas antara superioritas teknis dan kepemimpinan sesungguhnya.
Ruang Sidang Internasional: Legitimasi yang Runtuh Perlahan
Pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang. Mahkamah Internasional (ICJ) tengah memproses gugatan genosida yang diajukan Afrika Selatan, sementara komisi penyelidik PBB pada akhir 2025 menyimpulkan bahwa tindakan rezim Zionis di Gaza memenuhi unsur genosida berdasarkan Konvensi 1948. Hingga pertengahan 2026, sekitar 157 hingga 159 dari 193 negara anggota PBB — sumber-sumber berbeda memberi angka yang sedikit bervariasi tergantung metode penghitungan — telah mengakui kedaulatan Palestina, meningkat dari 146 negara pada akhir 2024.
Soal angka korban di Gaza, kehati-hatian metodologis perlu ditegakkan: Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 73.387 warga Palestina tewas sejak Oktober 2023 hingga 11 Agustus 2026, termasuk sekitar 21.500 anak-anak Palestina — angka ini berasal dari otoritas kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas dan belum diverifikasi secara independen penuh oleh lembaga netral, meski metodologinya secara umum dinilai kredibel oleh epidemiolog independen dan lembaga seperti UN OCHA dalam laporan-laporan sebelumnya. Angka ini karenanya disajikan sebagai estimasi otoritatif yang tersedia saat ini, bukan angka final yang tak terbantahkan.
Kritik juga layak diarahkan pada tata kelola pascaperang di pihak Palestina sendiri: Komite Nasional Administrasi Gaza yang dibentuk Januari 2026 di bawah pengawasan Dewan Perdamaian hingga kini belum diizinkan benar-benar mengelola Jalur Gaza, sebagian karena kebuntuan politik antar faksi Palestina soal siapa yang berhak memegang otoritas transisi — persoalan yang tak bisa sepenuhnya dibebankan pada rezim Zionis semata.
Opini Dunia Berbalik, dari Washington hingga Jakarta
Survei Pew Research Center musim semi 2025 terhadap 24 negara mencatat median 62 persen responden bersikap tidak favorable terhadap Israel, berbanding 29 persen yang favorable — dengan Indonesia mencatat penolakan hingga 80 persen. Namun data yang lebih baru dan lebih luas, survei Pew musim semi 2026 terhadap 36 negara, menunjukkan tren itu justru memburuk bagi citra rezim Zionis: median responden tidak favorable naik menjadi 67 persen, sementara favorable turun menjadi 25 persen. Kenaikan sikap negatif tercatat signifikan di 13 dari 24 negara yang datanya bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, termasuk lonjakan sembilan poin di Argentina, Jerman, dan Italia.
Di Amerika Serikat sendiri — sekutu utama rezim Zionis — pandangan tidak favorable naik dari 53 persen pada 2025 menjadi 60 persen pada 2026. Survei Gallup terpisah bahkan mencatat, untuk pertama kalinya sejak lembaga itu mulai bertanya pada 2001, warga Amerika kini lebih bersimpati kepada rakyat Palestina (41 persen) dibanding Israel (36 persen). Pergeseran ini layak dibaca dengan proporsional: ia mencerminkan kelelahan opini publik global terhadap durasi dan skala kekerasan, bukan otomatis dukungan penuh terhadap seluruh agenda politik faksi-faksi Palestina — dua hal yang sering dicampuradukkan dalam wacana publik di kedua kubu.
Ketika 67 persen dunia menyatakan sikap tidak favorable, itu bukan lagi kritik pinggiran — itu adalah keretakan konsensus yang selama puluhan tahun menopang posisi rezim Zionis di panggung internasional.
Diplomasi Kawasan Berjalan Tanpa Rezim Zionis di Kemudi
Gencatan senjata Gaza yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 lahir dari rencana dua puluh poin yang dinegosiasikan Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat — bukan diprakarsai Tel Aviv. Fase kedua yang diumumkan 14 Januari 2026 dan kesepakatan pelucutan senjata Hamas yang diklaim Dewan Perdamaian pada 31 Juli 2026 juga digodok lewat jalur diplomasi Kairo-Doha-Washington. Arab Saudi tetap menolak normalisasi tanpa jalan pasti menuju kenegaraan Palestina, sementara negosiasi nuklir Iran-AS berjalan tanpa melibatkan Tel Aviv sama sekali. Turki dan Pakistan makin aktif memainkan peran diplomatik regional, dan koridor dagang alternatif yang melewati Mesir dan Teluk terus bertambah, mengurangi ketergantungan pada pelabuhan Haifa.
Namun objektivitas menuntut pengakuan bahwa dominasi militer rezim Zionis tetap menjadi variabel yang tak bisa diabaikan siapa pun dalam kalkulasi diplomatik ini — Mesir dan Qatar bernegosiasi justru karena kapasitas rezim Zionis untuk melanjutkan eskalasi tetap nyata, sebagaimana ditunjukkan 3.795 pelanggaran gencatan senjata sepihak yang tercatat hingga Juli 2026. Kekuatan untuk mengganggu bukan berarti tak ada kekuatan sama sekali; ia hanya bukan kekuatan yang cukup untuk memimpin.
Payung Amerika yang Menopang, dan yang Mulai Retak
Ketergantungan keamanan rezim Zionis pada Washington mendekati taraf eksistensial, dengan total bantuan lebih dari 130 miliar dolar AS sejak 1948. Selama perang dengan Iran, militer AS menembakkan ratusan pencegat demi melindungi Israel, menguras hampir separuh stok sistem Thaad milik Pentagon, sementara sekitar 80 persen inventaris rudal Arrow milik Israel sendiri terkuras hanya dalam hitungan minggu. Ini adalah pencegah yang sangat mumpuni di dalam arsitektur keamanan Amerika yang mahal — bukan kekuatan mandiri yang tak tertembuskan.
Namun perlu dicatat secara adil: komitmen AS terhadap keamanan rezim Zionis, meski menjadi beban fiskal dan sorotan domestik yang meningkat di kalangan pemilih muda Demokrat, sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda pelemahan struktural di tingkat kebijakan resmi Gedung Putih maupun Kongres. Prediksi bahwa payung ini akan segera melemah tetap bersifat spekulatif, bukan tren yang sudah terverifikasi datanya.
Gaza Hari Ini: Ketika Pelucutan Senjata Dijadikan Dalih Menunda Kewajiban
Kembali ke titik tolak tulisan ini: penolakan Netanyahu pada 9 Agustus 2026 untuk menarik pasukan dari Garis Kuning yang membelah dua Jalur Gaza — garis yang menyisakan penduduk Gaza hidup di kurang dari separuh wilayah asal Jalur itu — terjadi persis ketika Al-Quds Brigades telah memberi lampu hijau bagi pelucutan senjata pada 2 Agustus 2026. Dalih yang diajukan Netanyahu, bahwa penarikan pasukan baru akan terjadi setelah Hamas benar-benar dilucuti, memindahkan beban pembuktian sepenuhnya ke pihak Palestina sambil menahan kewajiban rezim Zionis sendiri di bawah kerangka gencatan senjata yang telah disepakati bersama Washington, Kairo, dan Doha.
Ini bukan berarti tuntutan pelucutan senjata itu sendiri tak berdasar — pemerintah mana pun, termasuk pemerintah teknokratis Palestina yang direncanakan, secara wajar akan kesulitan menjalankan otoritas sipil selama kelompok bersenjata non-negara tetap beroperasi paralel di wilayahnya. Namun proporsionalitas menuntut kita bertanya: mengapa kewajiban rezim Zionis untuk menarik diri dari wilayah pendudukan pascagencatan senjata tidak diberi tenggat yang sama ketatnya dengan tuntutan pelucutan senjata yang dibebankan kepada faksi-faksi Palestina?
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Dukung jalur akuntabilitas hukum internasional. Surat perintah ICC per 21 November 2024 dan proses ICJ soal genosida membutuhkan tekanan diplomatik berkelanjutan agar 157–159 negara yang telah mengakui Palestina juga menindaklanjuti dengan sanksi konkret. Ikuti dan dukung kerja pemantauan pakar hukum internasional Indonesia seperti Hikmahanto Juwana dan Heribertus Jaka Triyana (UGM), serta advokasi Usman Hamid dan Amnesty International Indonesia.
- Salurkan bantuan kemanusiaan yang terukur. Dengan 1.259 warga Palestina tewas dan 4.146 terluka akibat serangan yang terjadi setelah gencatan senjata 10 Oktober 2025 mulai berlaku, kebutuhan rekonstruksi dan layanan medis Gaza tetap mendesak di tengah Fase Dua yang tersendat. Salurkan zakat, infak, dan bantuan kemanusiaan melalui INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, atau Adara Foundation yang memiliki jalur distribusi terverifikasi ke Gaza.
- Lawan disinformasi dengan literasi data. Pergeseran opini publik global — dari 62 persen tidak favorable pada 2025 menjadi 67 persen pada 2026 menurut Pew — hanya bermakna jika diiringi konsumsi informasi yang akurat, bukan sekadar viral. Biasakan memeriksa sumber angka korban dan pelanggaran gencatan senjata langsung dari basis data UN OCHA, laporan lembaga think-tank seperti J Street atau Gisha, sebelum menyebarkannya lebih jauh.
Penutup: Kekuatan yang Menang Perang, Belum Tentu Menang Kawasan
Sejarah kekuasaan regional dari Baghdad kuno hingga Washington modern menunjukkan pola yang berulang: dominasi tanpa hegemoni bisa bertahan selama puluhan tahun sebelum akhirnya terurai, dan krisis legitimasi adalah syarat perlu bagi kemunduran, bukan syarat cukup. Selama fragmentasi melanda masyarakat Palestina dan kawasan Arab lebih luas gagal bertindak kolektif, kekuatan telanjang rezim Zionis — betapa pun tanpa legitimasi — tetap bisa menjadi keunggulan struktural, bukan kelemahan.
Namun jaringan diplomasi dan ekonomi, seperti air, mengalir mencari celah di sekitar penghalang — tapi hanya di tempat yang salurannya sudah lebih dulu digali. Mesir, Qatar, Turki, dan kini bahkan koridor dagang yang sengaja melewati Haifa, sedang menggali saluran-saluran itu satu demi satu, bukan karena mereka menolak kekuatan rezim Zionis, melainkan karena mereka tak lagi bersedia mengorganisasi kepentingan mereka di sekelilingnya.
Bagi anak-anak Palestina yang lahir di bawah Garis Kuning yang membelah Gaza hari ini, pertanyaan tentang dominasi versus hegemoni terasa jauh dari ruang kelas atau tenda pengungsian mereka. Tapi jawabannya akan menentukan apakah generasi berikutnya tumbuh di wilayah pendudukan yang permanen, atau di negara yang akhirnya diizinkan berdiri di atas pengakuan 157 negara yang sudah mereka kantongi.
Pertanyaan yang tersisa, dan yang jujur harus kami akui belum terjawab: akankah payung strategis Washington yang mulai retak di tepi-tepinya benar-benar melemah dalam satu dekade ke depan, ataukah rezim Zionis akan menemukan cara baru mempertahankan dominasi tanpa hegemoni untuk satu generasi lagi? Tak ada yang bisa menjawabnya dengan pasti hari ini — termasuk kami.
