Oleh: Azky Zidane Qoimul Haq
(Mahasiswa Sastra Arab UGM, Peneliti Geopolitik Timur Tengah)
Sejak penandatanganan Perjanjian Camp David 1979, Mesir secara konsisten memantapkan posisinya sebagai sekutu kunci sekaligus corong regional utama bagi kepentingan geopolitik Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah. Perjanjian damai tersebut—yang dibayar oleh nyawa Anwar Sadat dan isolasi sementara Mesir di Dunia Arab—menandai babak baru relasi Arab-Israel. Sejak saat itulah Kairo bertindak sebagai pionir normalisasi dengan Israel sekaligus mediator tunggal andalan Washington dalam setiap penyelesaian krisis regional. Belakangan, lanskap aliansi monolitik ini mulai tergerus secara perlahan. Perjanjian Abraham yang diinisiasi oleh Trump pada 2020 silam, yang menginstitusionalisasi kerja sama informal antara negara-negara Teluk dan Israel, merupakan kutub awal penggerusan posisi semata wayang Mesir sebagai mediator dan sekutu utama AS.
Dinamika konflik AS-Israel dan Iran selama 5 bulan ke belakang, disertai dengan gaya kebijakan luar negeri Trump yang berubah-ubah nan tak menentu, memicu kekhawatiran sekutu AS di kawasan atas ancaman Iran yang kian membahayakan stabilitas domestik dan ekonominya. Hal ini dirasakan betul oleh Arab Saudi yang cukup intens mendapati serangan retaliasi dari Iran beserta resistance proxy-nya. Faktor inilah pula yang mendorong Riyadh untuk membentuk payung keamanan regional yang lebih mandiri, salah satunya dengan digagasnya Pakta Pertahanan Mekkah yang ditandatangani pada 7 Agustus silam oleh tiga middle powers: Turki, Pakistan, dan tentu Arab Saudi. Kendati pihak partisipan kesepakatan ini mendeklarasikan bahwa pakta ini murni sebagai bentuk instrumen pertahanan dan tidak dimaksudkan untuk menargetkan pihak manapun, dilihat dari latar belakang anatomi anggotanya, kesepakatan ini jelas ditujukan untuk membendung ancaman regional ketiga anggotanya. Dari sudut pandang Saudi, tentulah Iran dan Israel ancaman utamanya.
Tak lama setelah itu, pada hari Minggu 16 Agustus, Trump menyatakan kegembiraannya atas kesepakatan ini. Melalui unggahannya di Truth Social, ia menyebutkan bahwa “perjanjian tersebut menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah sedang memperkuat persatuan, dan berbagai negara akan dapat melindungi dirinya sendiri dengan cara yang lebih nyata dan efektif.” Persetujuan Trump tersebut dapat dilihat sebagai bentuk burden-sharing Washington untuk menjaga stabilitas regional. Artinya, AS tidak perlu lagi seorang diri mendikte sekutunya untuk menjaga kepentingan geopolitiknya berkat adanya “kemandirian” tersebut. Pembagian beban inilah yang pada gilirannya menjalankan perannya sebagai kutub kedua penggerus posisi Mesir dalam dinamika regional.
Tidak hanya posisi Mesir, hal tersebut juga merupakan penanda resmi berakhirnya dominasi aliansi keamanan kawasan Timur Tengah yang dipimpin tunggal oleh AS. Sebagai penjelasan, meskipun dokumen Abraham Accords tahun 2020 tidak menyebutkan pakta militer, implementasinya di lapangan telah melahirkan aliansi militer konkret di bawah payung AS. Pada tahun 2022, Kongres AS meloloskan DEFEND Act, yang mengintegrasikan sistem pertahanan udara Israel dengan negara-negara Arab penandatangan Abraham Accords di bawah komando CENTCOM (AS). Maka, penyebutan perjanjian ini sebagai “kutub keamanan” merupakan konsekuensi praktis di lapangan. Ada dua poros keamanan, yang pertama dipimpin oleh aktor luar kawasan (AS), yang kedua dipimpin oleh aktor regional (Saudi). Dari latar belakang ini, bagaimana posisi Mesir dalam pergolakan tarik menarik dua kutub keamanan ini? Jawabannya dapat dilihat dari bagaimana dinamika terkini Mesir dengan negara tetangga kawasannya.
Mesir dan Teman Sunninya
Secara alamiah, tepatnya teoritis-identitas, kehadiran Pakta Pertahanan Mekkah yang digawangi oleh sesama negara mayoritas Muslim-Sunni seharusnya menjadi jangkar aliansi yang natural bagi Kairo. Namun, realitas geopolitik tidak menempatkan—atau mungkin tidak selalu—identitas sebagai determinan aliansi politik. Tak lama setelah penandatanganan Pakta, Menteri Luar Negeri Turki, Fidan, sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mesir dan mendorong Kairo untuk mengikuti Pakta Pertahanan ini. Namun demikian, tanggapan Kairo tidak seoptimis itu. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengatakan pada hari Jumat bahwa “Kairo sedang mempelajari pakta tersebut dengan sangat serius” dan bahwa memutuskan apakah akan bergabung, “membutuhkan studi mendalam berdasarkan konstitusi dan komitmen hukum Mesir.”
Lain Turki, lain Saudi. Di luar pertimbangan hukum, sumber Middle East Eye mengungkapkan adanya keengganan elit Riyadh untuk mengikutsertakan Kairo dalam pakta ini, setidaknya untuk saat ini. Keogahan Saudi ini berakar pada kedongkolannya atas ketiadaan tindakan resiprokal yang memadai dari Mesir. Pasalnya, sejak naiknya Sisi ke tampuk kekuasaan, Saudi merupakan salah satu pendukung keuangan terbesar rezim Sisi—bahkan mencapai $25 miliar, khususnya di saat-saat kritis. Namun, Riyadh merasa jengkel sebab bantuan tersebut dibalas dengan peran Mesir yang minim dan tidak dapat diandalkan dalam perang Arab Saudi dengan Houthi Yaman dan posisinya selama peran AS dan Israel melawan Iran. Dari ketegangan ini, mudah untuk melihat bahwa dalam waktu dekat Mesir tidak akan mengikuti pakta pertahanan ini.
Di samping itu, kendati belum ada respons lebih lanjut dari pejabat Mesir, posisi Kairo selama konflik AS-Israel melawan Iran dapat dicirikan pada prinsip untuk “seminimal mungkin melakukan konfrontasi langsung”, baik secara retoris maupun menggunakan jalan militer. Mesir lebih memaksimalkan upaya mediasi jalur belakang (back-channel diplomacy) melalui instrumen intelijennya untuk berkomunikasi ke semua pihak tetapi tapi tidak terlalu dekat. Orientasi ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) untuk tidak menimbulkan ancaman eksistensial bagi Israel yang akan memicu konfrontasi langsung di perbatasan serta (2) prioritas utama Mesir yang tengah melakukan restrukturisasi ekonomi besar-besaran (termasuk badan “Future of Egypt” milik militer) dan berjuang menjaga momentum investasi asing untuk proyek kota generasi keempat di tengah inflasi domestik yang memicu kerentanan sosial. Keterlibatan yang terlalu dalam dalam konflik regional, akan membahayakan kepentingan domestik Kairo dan rezim Sisi. Dalam konteks ini, tak heran jika Riyadh banyak menyesalkan upaya minim Kairo untuk membalas bantuan.
Mengingat sifat pakta pertahanan ini yang “menargetkan” secara pasif ancaman regional para anggotanya, posisi Mesir akan ikut terseret dalam pusaran permusuhan ini dan justru akan menghilangkan posisi abu-abu strategis Kairo yang selama ini dipertahankan untuk bisa berkomunikasi ke semua pihak. Selain itu, dari sudut pandang Mesir, mengikuti pakta ini juga berarti menyerahkan diri kepada kepemimpinan regional Saudi—sesuatu yang tidak diinginkan Kairo. Ketimbang terikat sana-sini, Mesir lebih gencar mengutamakan restrukturisasi ekonominya yang sebagian besar bergantung pada investasi asing. Di saat Saudi mempersulit aliran dana, UEA justru menyuntikkan dana segar secara masif ke Mesir melalui mega proyek ikonik seperti investasi kota baru Ras El Hekma. Pendekatan kapital UEA yang fleksibel ini sangat kontras dengan Saudi yang kini menuntut akuisisi aset ketat dan reformasi struktural.
Kemitraan ekonomi kedua negara melesat tajam dengan nilai perdagangan bilateral mencapai 9,7 miliar. Mesir bahkan mencatat surplus ekspor yang sangat masif ke pasar UEA, memperkuat posisi Abu Dhabi sebagai jangkar utama pemulihan ekonomi Kairo. Abu Dhabi yang juga sedang bersitegang dengan Riyadh—dicirikan mulai dari pecah kongsinya di Yaman hingga keluarnya UEA dari OPEC—dimanfaatkan oleh Kairo sebagai jalur alternatif pendanaan bagi kepentingan ekonominya, terlebih di tengah banyaknya kutub-kutub keamanan baru yang mengikis pengaruh strategis Kairo sebagai mediator di masa depan. Baik Abu Dhabi maupun Kairo sama-sama tidak nyaman dengan ambisi kepemimpin Saudi di kawasan. Dari titik inilah Kairo masih lebih memilih bertahan dengan kerangka pertahanan dengan AS.
Kartu AS Mesir
Meskipun dinamika burden-sharing AS dan kemunculan Poros Mekkah secara sistemik mengikis relevansi diplomatik Kairo, terdapat satu elemen fundamental yang membuat Mesir mustahil didepak sepenuhnya dari kalkulasi keamanan global: determinisme geografis. Ketika pengaruh politik suatu negara bisa menyusut, keunggulan letak geografis bersifat permanen. Mesir memegang “kartu as” mutlak sebagai gatekeeper atau penjaga gerbang logistik dan stabilitas di episentrum konflik Timur Tengah. Sekalipun di masa depan AS tidak lagi menempatkan Kairo sebagai prioritas utama dalam arsitektur aliansinya, Washington dan Israel akan selalu disandera oleh ketergantungan terhadap stabilitas domestik Mesir. Kairo menyadari hal ini dan menggunakan posisinya bukan sebagai kekuatan ofensif, melainkan sebagai instrumen “ancaman pasif” (passive deterrence) yang dihindari oleh Barat.
Kartu as pertama dan paling krusial adalah kendali fisik Mesir atas satu-satunya pintu keluar-masuk non-Israel di Jalur Gaza, yaitu Gerbang Rafah, serta Koridor Philadelphia di perbatasan Sinai. Sepanjang sejarah ketegangan regional, AS dan Israel sangat bergantung pada militer Mesir untuk menyaring aliran logistik, mencegah penyelundupan senjata, dan mengelola jutaan populasi Palestina agar tidak meluap ke luar kawasan. Jika Mesir merasa kepentingannya diabaikan dalam peta politik baru, Kairo cukup menggunakan strategi pembiaran (strategic non-cooperation)—misalnya dengan melonggarkan pengawasan perbatasan atau membiarkan krisis pengungsi meluap secara masif ke wilayah luar. Skenario “ancaman pasif” ini akan langsung mengubah demografi dan eskalasi keamanan di perbatasan selatan Israel menjadi kekacauan total merepotkan kendali IDF (Angkatan Pertahanan Israel) maupun Washington.
Kartu as kedua terletak pada penguasaan mutlak atas Terusan Suez, urat nadi utama bagi perdagangan barang global, pasokan energi Barat, hingga mobilisasi armada militer multilateral. Di tengah situasi geopolitik maritim yang tidak stabil, gangguan terkecil saja pada regulasi, tarif, atau birokrasi perizinan melintas yang diterapkan oleh Otoritas Terusan Suez (SCA) akan langsung memicu guncangan inflasi ekonomi global. Terlebih lagi, untuk membangun payung pertahanan udara terintegrasi yang utuh di Timur Tengah (seperti proyek integrasi radar DEFEND Act milik AS), Barat secara logistik membutuhkan stasiun radar dan koridor wilayah udara Mesir. Tanpa keterlibatan komando militer Mesir di kompleks The Octagon, jaringan pertahanan udara yang diinisiasi AS untuk membendung Iran akan mengalami cacat geografis yang fatal di sisi barat kawasan.
Doktrin kebijakan luar negeri Sisi, yang mengedepankan stabilitas domestik dan survivalisme rezim, merefleksikan keputusan keputusannya. Alih-alih berpihak ke kanan atau kiri, untuk saat ini Mesir lebih nyaman dalam posisi abu-abu strategis. Kendati demikian, seiring berkembangnya dinamika kawasan yang berpotensi semakin intens dan mulai tergerusnya pengaruh kepemimpin AS di regional, Mesir pada gilirannya harus secara tepat untuk memutuskan langkah desisif dalam menentukan masa depan keamanan nasionalnya, dengan cara apapun. Terlebih tanda-tanda ketidakamanan tersebut sempat muncul pada Juli silam, ketika sebuah ledakan dan kebakaran terjadi pada kapal tanker penyimpanan gas alam milik Amerika Serikat di Pelabuhan Damietta, Mesir. Di samping pertimbangan keamanan, Mesir juga harus melakukan restrukturisasi ekonomi secara disiplin dan inklusif.
Notes:
Aboudouh, A. (2026). Should Egypt join the Mecca Pact? In Chatham House – International Affairs Think Tank. Chatham House.
https://www.chathamhouse.org/2026/08/should-egypt-join-mecca-pact
Azhari, T. (2026, August 18). Exclusive-Saudi Arabia tightens anti-crime oversight on UAE-bound bank transfers. AL-MONITOR: The Middle Eastʼs Leading Independent News Source Since 2012.
https://www.al-monitor.com/originals/2026/08/exclusive-saudi-arabia-tightens-anti-cri me-oversight-uae-bound-bank-transfers
Cook, S. A. (2026). The U.S.-led middle east order is over. The mecca agreement proves it.
In Cfr.org. Council on Foreign Relations.
https://www.cfr.org/articles/the-u-s-led-middle-east-order-is-over-the-mecca-agreeme nt-proves-it
Faisal Edroos. (2026, August 11). Saudi Arabia opposed Egypt’s inclusion in mecca agreement, sources say. Middle East Eye.
https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-opposed-egypts-inclusion-mecca-ag reement-sources-say
Guzansky, Y. (2026). From quiet competition to open rivalry: Saudi–UAE relations. In INSS. https://www.inss.org.il/publication/saudi-arabia-uae-2026/
Hamza Hendawi. (2026, August 14). Egypt considering legal issues around joining latest regional defence pact. The National.
Imsirovic, A. (2026). UAE’s departure from OPEC tells a story about the limited future of oil production. https://doi.org/10.64628/ab.h4xqdhyyu
Karim Haggag. (2026). Egypt as a middle power: Short-term efficacy vs. long-term fragility.
The Belfer Center for Science and International Affairs.
https://www.belfercenter.org/research-analysis/egypt-middle-power-short-term-efficac y-vs-long-term-fragility#in-this-section-nav-1
Loft, P. (2026). The UAE exits OPEC and Saudi-UAE tensions in 2026. In House of Commons Library.
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10833/
Omar, A. (2026). Egypt’s discrete role in the ceasefire with Iran. Carnegie Endowment for International Peace.
https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2026/04/egypt-discrete-role-in-the-ceasefire-with-iran
Prerna BalaEddy. (2026). Egypt’s foreign policy and the limits of underbalancing theory – project on middle east political science. Project on Middle East Political Science. https://pomeps.org/egypts-foreign-policy-and-the-limits-of-underbalancing-theory
Reuters Staff. (2026, July 27). Egypt to restructure military-linked “future of Egypt” economic body. Reuters.
Riyadh 2030. (2026, March 23). Saudi-UAE rivalry 2026 — Economic competition, strategic divergence, and the reshaping of Gulf Power Dynamics. The Vanderbilt Portfolio.
Riyadh 2030 — The Vanderbilt Terminal for Saudi Expo 2030 and Vision 2030. https://riyadh2030.ai/intelligence/saudi-uae-rivalry-2026/
VOA. (2012, April 9). Serangan baru ledakkan jaringan Pipa Gas Mesir. VOA Indonesia.
https://www.voaindonesia.com/a/serangan_baru_ledakkan_jaringan_pipa_gas_mesir/ 177299.html
Zaman, A. (2026). Fidan heads to Egypt amid questions over Saudi Arabia-Turkey-Pakistan pact. In AL-MONITOR: The Middle Eastʼs leading independent news source since 2012.
https://www.al-monitor.com/originals/2026/08/fidan-heads-egypt-amid-questions-over-saudi-arabia-turkey-pakistan-pact
