Dari lapangan Piala Dunia hingga ruang sidang Den Haag, Palestina belum pernah sepopuler ini di mata dunia — namun pertanyaan tentang siapa yang berhak menulis kisahnya sendiri belum juga terjawab
Pada 11 Juni 2026, saat Piala Dunia dibuka di Mexico City, ratusan demonstran membentuk bendera Palestina raksasa dari tubuh mereka sendiri sambil berbaris menuju Stadion Azteca — meski Palestina sama sekali tidak lolos ke turnamen itu. Beberapa hari kemudian di Seattle, saat Mesir bertanding melawan Iran, bendera Palestina berkibar di belakang gawang sementara suporter meneriakkan dukungan untuk Gaza. Bosnia dan Herzegovina, bangsa yang pernah selamat dari genosidanya sendiri di Srebrenica, mengisi stadion dengan koor “Free Palestine” untuk bangsa lain yang tengah mengalami hal serupa.
Palestina tidak punya tim di lapangan, tetapi menjadi salah satu kehadiran paling menonjol sepanjang turnamen itu. Ini bukan kebetulan tunggal. Ia bagian dari pola tiga tahun terakhir, di mana bendera Palestina berubah dari sekadar simbol protes atas kekerasan di Gaza menjadi gestur global menentang ketidakadilan dan penjajahan secara lebih luas.
Artikel ini mengangkat premis yang bersifat argumentatif, bukan sekadar laporan fakta: bahwa visibilitas global Palestina yang belum pernah setinggi ini justru berjalan beriringan dengan ancaman paling serius terhadap kemampuan Palestina untuk bercerita tentang dirinya sendiri. Premis ini kami uji lewat data yang bisa diverifikasi — jumlah korban, situs warisan budaya yang hancur, status hukum internasional — namun kesimpulan tentang apa artinya bagi masa depan Palestina tetap merupakan tafsir, bukan fakta tunggal yang final. Kami akan menandai secara eksplisit di sepanjang tulisan ini, mana yang tercatat dan mana yang masih diperdebatkan.
Bagian pertama pertanyaan itu sudah lama diajukan: akankah Palestina merdeka? Bagian kedua, yang lebih jarang dibahas, sama pentingnya: siapa yang akan punya kuasa untuk menuturkan kisah itu — kepada dunia, dan kepada generasi Palestina berikutnya?
Bendera yang Menang Tanpa Tim
Kemenangan simbolik Palestina di Piala Dunia 2026 bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merefleksikan pergeseran opini publik yang lebih luas dan bisa diukur. Survei Gallup yang dirilis akhir Februari 2026 mencatat, untuk pertama kalinya sejak lembaga itu mulai menanyakan pertanyaan ini pada 2001, proporsi warga Amerika yang bersimpati kepada Palestina (41 persen) sedikit melampaui yang bersimpati kepada Israel (36 persen) — meski Gallup sendiri mencatat selisih lima poin itu secara statistik tidak signifikan, dan setahun sebelumnya Israel masih unggul telak 46 berbanding 33 persen.
Temuan ini penting justru karena keterbatasannya diakui secara terbuka oleh lembaga surveinya sendiri — ini pergeseran tren, bukan pembalikan opini yang mutlak. Pergeseran itu paling tajam di kalangan pemilih independen dan generasi muda Amerika, sementara warga berusia di atas 55 tahun tetap lebih condong ke Israel, meski dengan margin yang menyusut ke titik terendah sejak 2005.
Perang Kedua: Menghancurkan Arsip, Membungkam Saksi
Di balik sorotan simpati global itu, UNESCO — lembaga PBB untuk pendidikan, sains, dan kebudayaan — mencatat kerusakan terverifikasi pada 164 situs warisan budaya di Gaza per 24 Maret 2026: 14 situs keagamaan, 128 bangunan bersejarah, sembilan monumen, delapan situs arkeologi, dua museum, dan tiga gudang penyimpanan benda budaya bergerak. Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut angka sesungguhnya jauh lebih tinggi, di atas 300 situs — perbedaan yang wajar mengingat UNESCO baru bisa melakukan verifikasi langsung di lapangan secara terbatas setelah gencatan senjata 10 Oktober 2025, dan sebagian besar penilaiannya masih mengandalkan citra satelit jarak jauh.
Seluruh 12 universitas di Gaza dilaporkan hancur, dan pakar-pakar PBB mempertanyakan apakah kehancuran sistematis dunia pendidikan itu memenuhi unsur “scholasticide” — istilah yang masih diperdebatkan dalam hukum internasional dan belum punya definisi hukum yang mapan, sehingga penggunaannya di sini bersifat deskriptif, bukan putusan pengadilan.
Wartawan Palestina menanggung beban serupa. Komite Perlindungan Wartawan (CPJ) mencatat, per 25 Juni 2026, sedikitnya 209 jurnalis dan pekerja media Palestina di Gaza tewas sejak Oktober 2023 — angka yang justru direvisi turun dari hitungan sebelumnya setelah CPJ mengeluarkan sejumlah nama yang belakangan diidentifikasi sebagai kombatan dalam obituari resmi Hamas dan Jihad Islam Palestina. Perlu dicatat secara jujur: proses revisi ini menunjukkan bahwa data korban jurnalis, seperti data korban sipil pada umumnya, adalah angka yang bergerak dan harus dibaca dengan atribusi sumber, bukan sebagai fakta final. Yang tidak diperdebatkan adalah kesimpulan CPJ bahwa perang ini adalah periode paling mematikan bagi jurnalis yang pernah tercatat sejak lembaga itu berdiri pada 1992.
Meruntuhkan arsip dan meratakan kampus sebuah bangsa bukan kerusakan sampingan sebuah perang — ia bagian dari upaya melenyapkan bangsa itu sendiri.
Ruang Sidang: Front Kedua yang Rumit
Palestina juga tengah menempuh jalur hukum internasional, dengan hasil yang jauh dari tuntas. Mahkamah Internasional (ICJ) masih menimbang gugatan genosida yang diajukan Afrika Selatan dan didukung lebih dari selusin negara lain. Mahkamah Pidana Internasional (ICC), pada 21 November 2024, menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang.
Namun surat perintah itu, hingga kini, lebih banyak membatasi ruang gerak diplomatik ketimbang benar-benar menyeret keduanya ke ruang sidang. Secara hukum, 125 negara anggota Statuta Roma wajib menangkap Netanyahu bila ia menginjakkan kaki di wilayah mereka — tetapi Hungaria secara terbuka mengundangnya berkunjung, dan sejumlah negara lain menyatakan kesediaan serupa, menunjukkan kesenjangan mencolok antara kewajiban hukum dan praktik politik riil. Ini bukan detail kecil: ia menggarisbawahi argumen yang juga muncul dalam forum-forum akademik bahwa hukum internasional, alih-alih menjadi wasit netral, kerap dijalankan secara selektif — tegas terhadap pihak yang dianggap lawan, longgar terhadap sekutu.
Angka yang Tak Pernah Selesai Dihitung
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat jumlah korban tewas sejak Oktober 2023 mencapai 73.651 jiwa per 5 September 2026, dengan 174.575 orang luka-luka — angka yang terus bergerak setiap hari meski gencatan senjata telah berjalan hampir setahun. Namun angka resmi ini sendiri kemungkinan besar merupakan batas bawah, bukan hitungan final. Survei rumah tangga skala besar yang dipublikasikan di jurnal The Lancet Global Health — Gaza Mortality Survey — memperkirakan 75.200 kematian akibat kekerasan hanya hingga Januari 2025 saja, sekitar 35 persen lebih tinggi dibanding hitungan resmi Kementerian Kesehatan untuk periode yang sama.
Kami sengaja tidak membulatkan angka ini menjadi satu figur tunggal yang seolah final. Yang bisa dinyatakan dengan yakin: skala kematian di Gaza sangat besar, tercatat oleh lebih dari satu metode penghitungan independen, dan kemungkinan lebih tinggi dari yang selama ini paling banyak dikutip media — bukan lebih rendah.
Setiap angka korban yang dibulatkan menjadi tajuk berita menyembunyikan satu kemungkinan yang lebih mengganggu: hitungan sesungguhnya bisa jadi lebih tinggi, dan kita mungkin tidak akan pernah tahu jumlah pastinya.
Dekolonisasi Ingatan, Bukan Sekadar Jargon Kampus
Pada Juni 2026, Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture menggelar konferensi tahunan ke-12 di Universitas Amsterdam, menghadirkan panel bertajuk “Decoloniality in Palestine: Law and Narrative Sovereignty” dengan pakar hukum pidana internasional Alette Smeulers, spesialis Konvensi Genosida Marieke de Hoon, dan teolog Palestina Mitri Raheb. Panel ini berangkat dari premis bahwa hukum internasional di Palestina berfungsi bukan sebagai wasit netral, melainkan sebagai salah satu medan pertarungan itu sendiri — sebuah tesis interpretatif, bukan dalil yang disepakati universal, dan patut dicatat bahwa sejumlah ahli hukum internasional lain berpendapat kerangka “dekolonial” berisiko menyederhanakan perdebatan yurisdiksi dan bukti yang sebenarnya rumit secara teknis.
Terlepas dari perdebatan kerangka teoretis itu, temuan lapangannya sulit dibantah: institusi-institusi Barat, selama beberapa dekade, cenderung memperlakukan narasi Israel sebagai fakta yang tak perlu dipertanyakan, sementara narasi Palestina diperlakukan sebagai opini yang harus dibuktikan berulang-ulang. Pola ini pula yang mendorong lahirnya seri buku baru, “Palestine: Past, Present and Future Narratives”, yang secara eksplisit menyasar apa yang disebut para penyusunnya sebagai tradisi pengetahuan yang berpusat pada Eropa.
Menara di Atas Reruntuhan
Pertanyaan tentang siapa yang bercerita kini juga menjelma pertanyaan tentang siapa yang membangun kembali. “Board of Peace” — badan yang dipimpin Presiden AS Donald Trump, beranggotakan tokoh-tokoh seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio, mantan PM Inggris Tony Blair, dan menantu Trump, Jared Kushner — dibentuk Januari 2026 untuk mengawasi rekonstruksi Gaza, tanpa representasi Palestina di tingkat eksekutifnya. Kushner memaparkan “rencana induk” Gaza di Davos, Januari 2026, menjanjikan jalur pertumbuhan ekonomi hingga 10 miliar dolar AS pada 2035 — visi yang oleh para pengkritiknya, termasuk akademisi yang menyusunnya sendiri, dinilai lebih menyerupai proposal properti ketimbang rencana pemerintahan, dan disusun tanpa konsultasi berarti dengan warga Gaza.
Di sisi lain, Hamas mengumumkan pembubaran Komite Daruratnya pada 6 Juli 2026, menyerahkan otoritas administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang dipimpin teknokrat Palestina, Ali Shaath. Langkah ini penting untuk dicatat secara jujur dari dua sisi: sejumlah analis menilainya sebagian besar simbolis, karena Hamas tidak menyebut kesediaannya melucuti senjata — syarat kunci yang terus dituntut Israel dan Board of Peace sebelum rekonstruksi skala besar dapat dimulai. NCAG sendiri, meski telah dibentuk sejak Januari 2026, baru bisa mulai bekerja setelah pengumuman itu, karena sebelumnya terganjal keberatan Israel atas kehadirannya di lapangan.
Membangun kembali sebuah wilayah sambil menempatkan penduduknya di luar meja perundingan bukanlah pemulihan — ia penghapusan dengan cara lain.
Siapa yang Berhak Menulis Ulang Ceritanya
Di tengah dua tarikan itu — badan rekonstruksi tanpa kursi eksekutif untuk Palestina, dan otoritas Palestina yang belum sepenuhnya mengonsolidasikan langkahnya sendiri — upaya menyelamatkan ingatan justru berjalan dalam skala kecil dan sunyi. UNESCO baru berhasil menggalang 5,7 juta dolar AS dari kebutuhan 116,5 juta dolar AS yang diperkirakan untuk menstabilkan situs warisan, memulihkan akses pendidikan, dan menopang sektor media di Gaza — kesenjangan pendanaan yang jauh lebih besar dari kesenjangan perhatian publik.
Kedaulatan naratif, dalam konteks ini, bukan konsep abstrak. Ia berbentuk sangat konkret: siapa yang memutuskan reruntuhan mana yang dipugar, arsip mana yang didigitalkan lebih dulu, dan cerita siapa yang dianggap layak dipercaya tanpa perlu pembuktian berulang. Pengalaman Mostar dan Mosul menunjukkan rekonstruksi bisa menyembuhkan bila dipimpin komunitas yang memilikinya; pengalaman Palmyra menunjukkan sebaliknya, ketika pemugaran berubah jadi panggung kekuasaan politik pihak luar.
Palestina tidak membutuhkan orang lain untuk memenangkan simpati dunia atas dirinya; ia membutuhkan dunia yang memberi ruang bagi Palestina untuk bicara bagi dirinya sendiri.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Alihkan perhatian dari viralitas ke verifikasi.
Sebelum membagikan angka korban atau kerusakan situs budaya, cek apakah sumbernya adalah lembaga primer seperti UN OCHA, UNESCO, atau CPJ — dan perhatikan apakah angka tersebut masih berupa estimasi awal atau sudah diverifikasi silang, seperti kesenjangan 35 persen antara data Kementerian Kesehatan Gaza dan studi Lancet Global Health yang dibahas di atas.
- Dukung penggalangan dana yang menutup kesenjangan riil, bukan simbolik.
Kesenjangan pendanaan UNESCO untuk warisan dan pendidikan Gaza — 5,7 juta dari kebutuhan 116,5 juta dolar AS — adalah salah satu contoh nyata di mana bantuan kemanusiaan lewat lembaga tepercaya seperti INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, MER-C, atau Sahabat Al-Aqsha bisa diarahkan langsung pada kebutuhan yang terverifikasi, bukan sekadar donasi emosional musiman.
- Dorong keterwakilan Palestina yang bermakna, bukan sekadar simbolik.
Awasi dan sebarkan laporan independen tentang sejauh mana Board of Peace benar-benar melibatkan otoritas Palestina yang sah dalam keputusan rekonstruksi — misalnya lewat pemantauan yang dilakukan lembaga HAM seperti Amnesty International Indonesia, sebagai penyeimbang atas rencana investasi yang selama ini disusun tanpa suara warga Gaza.
Penutup: Pertanyaan yang Belum Bisa Kami Jawab
Piala Dunia telah usai sejak Juli 2026, dan sorotannya perlahan meredup seperti sorotan besar lain sebelumnya. Yang tersisa bukan kepastian, melainkan dua lintasan yang berjalan berdampingan: dukungan publik global untuk Palestina yang secara terukur terus tumbuh, dan mesin penghapusan material — arsip yang terbakar, universitas yang rata dengan tanah, kuburan yang dibongkar — yang juga belum berhenti sepenuhnya bahkan setelah gencatan senjata.
Kami tidak tahu apakah kedua lintasan ini akan bertemu pada titik di mana simpati global benar-benar berubah menjadi kekuatan politik yang memaksa perubahan struktural — representasi nyata dalam badan rekonstruksi, penegakan surat perintah ICC yang selama ini lebih banyak macet di atas kertas, atau pendanaan warisan budaya yang sepadan dengan skala kerusakannya. Sejarah kawasan ini penuh momentum simpati yang menguap sebelum sempat menjadi kebijakan.
Yang bisa kami nyatakan dengan lebih yakin adalah ini: kedaulatan naratif tidak diberikan oleh algoritma media sosial atau sorak sorai stadion, betapapun tulusnya. Ia dibangun, perlahan dan sering kali sunyi, oleh archivist yang menyelamatkan pecahan artefak dari reruntuhan, oleh akademisi yang menolak menjadi corong bagi narasi yang bukan miliknya, dan oleh warga Gaza sendiri yang memutuskan apa yang layak diingat dan apa yang layak dilupakan.
Pertanyaan yang jujur, dan yang belum bisa kami jawab hari ini, adalah: ketika sorotan dunia akhirnya bergeser ke krisis berikutnya — dan sejarah menunjukkan itu hanya soal waktu — akankah Palestina sudah cukup memegang kendali atas ceritanya sendiri untuk terus didengar, atau akankah ia kembali diceritakan oleh orang lain?
