Pada 7 Agustus 2026, di kota suci Mekkah, tiga pemimpin dari tiga negara berpenduduk mayoritas Muslim menandatangani sebuah pakta pertahanan bersama yang oleh sejumlah analis langsung disandingkan dengan NATO. Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah: serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Penandatanganan berlangsung sehari setelah Sharif, didampingi Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan Jenderal Asim Munir, menunaikan umrah di Mekkah — simbolisme yang tak berlebihan untuk disebut penegasan solidaritas di tengah rentetan perang yang melibatkan Iran, Lebanon, Suriah, Yaman, dan Gaza.
Perjanjian ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia menyusul Perjanjian Pertahanan Strategis bilateral yang lebih dulu diteken Arab Saudi dan Pakistan pada 17 September 2025, dan muncul di tengah perang AS-Israel terhadap Iran sejak akhir Februari 2026, ditambah eskalasi baru Arab Saudi-Houthi di Yaman. Bagi kita di Indonesia, yang hampir tiga tahun menyaksikan genosida di Gaza tanpa jeda berarti, pertanyaan wajar muncul: apakah pakta ini titik balik, atau sekadar gestur simbolis tiga kekuatan dengan kepentingan sendiri-sendiri?
Artikel ini mengajukan tesis argumentatif, bukan kesimpulan final: bahwa Perjanjian Mekkah adalah produk akumulasi kekecewaan terhadap Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan, sekaligus reaksi atas ekspansi sepihak rezim Zionis di kawasan. Tesis ini punya batas yang perlu digarisbawahi sejak awal: pakta di atas kertas tidak otomatis berarti kesatuan sikap yang solid, dan tiga negara penanda tangan punya kepentingan yang jauh dari seragam. Bagian berikut memisahkan mana fakta yang terverifikasi lintas sumber, dan mana pembacaan analitis yang belum tentu terbukti benar.
Tiga Motif yang Bertemu di Satu Meja, Bukan Satu Tujuan yang Sama
Pakistan, Turki, dan Arab Saudi punya nominal GDP jauh berbeda — data IMF 2026 mencatat Pakistan sekitar 452 miliar dolar AS, Turki sekitar 1,64 triliun dolar AS, dan Arab Saudi sekitar 1,39 triliun dolar AS. Ketimpangan ekonomi ini mencerminkan ketimpangan motif. Pakistan, yang menghadapi dua pemberontakan internal dan defisit perdagangan kronis, juga melihat pakta ini sebagai peluang ekonomi: kekuatan militernya, termasuk status satu-satunya negara berkekuatan nuklir di dunia Muslim, menjadi aset yang bisa “disewakan” untuk imbalan investasi dari Riyadh.
Ini bukan solidaritas ideologis semata. Bekas Sekretaris Luar Negeri India, Kanwal Sibal, menyebut pakta ini perkembangan yang sangat merugikan kepentingan India, dan mendesak New Delhi memperluas opsi strategisnya bersama UEA, Israel, Yunani, dan Siprus. Penilaian senada datang dari analis strategis India lain, Brahma Chellaney, yang menyebut langkah ini mencerminkan bukan kekuatan Pakistan — yang menurutnya berada di ambang krisis keuangan — melainkan ambisi Arab Saudi mengikat mitra yang sangat bergantung demi jaminan nuklir sekaligus tenaga militer. Dua penilaian independen ini pengingat bahwa pakta ini juga pengungkit Pakistan atas rival abadinya, terlepas retorika persatuan Islam yang menyertainya. Turki mengejar pencegah nuklir sebagai jawaban ancaman berulang rezim Zionis, sekaligus daya tekan agar Israel menarik pasukan dari selatan Suriah. Arab Saudi mencari pengungkit atas Iran dan Houthi (resmi Ansar Allah), yang belakangan memblokade Selat Bab al-Mandab dan membombardir ladang minyak di wilayah kerajaan.
Ketika Washington Berhenti Menjadi Jaminan
Faktor yang menyatukan tiga kepentingan berbeda ini adalah persepsi bersama bahwa Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump, tidak lagi bisa diandalkan sebagai penjamin keamanan — sekaligus tidak mampu atau tidak berkehendak mengerem sekutu utamanya, rezim Zionis. Pola ini berulang dalam beberapa bulan terakhir. Israel dan oposisi domestik Amerika secara efektif membatalkan nota kesepahaman Trump-Iran Juni 2026, yang seharusnya menghentikan operasi militer di berbagai front termasuk Lebanon. Israel kemudian meneken kesepakatan terpisah dengan Kepresidenan Lebanon — bukan pemerintah Lebanon — yang memungkinkannya melanjutkan pendudukan di Lebanon selatan.
Pola serupa terjadi pada kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi, di mana Trump tiba-tiba menyisipkan syarat normalisasi dengan Israel yang sebelumnya bukan bagian perundingan — menurut laporan Middle East Eye, hasil lobi Israel. Yang paling telak adalah nasib kesepakatan “Dewan Perdamaian” Gaza: dokumen yang semula menyebut senjata berat Hamas dicatat dan disimpan setelah penarikan penuh pasukan rezim Zionis, ditulis ulang menjadi penarikan dan pelucutan senjata simultan — sebelum akhirnya Netanyahu terbuka menolak rencana itu, menyatakan militer Israel “tidak akan menarik diri sampai Hamas benar-benar dilucuti.”
“Mereka melakukan genosida, dan bahkan setelah itu, tidak ada yang terjadi” — peringatan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan soal ilusi kekebalan yang selama ini dinikmati rezim Zionis.
Peringatan itu terverifikasi di dua sumber independen — laporan opini Middle East Eye dan liputan berita terpisah Türkiye Today pada tanggal yang sama — layak dibaca sebagai posisi resmi, bukan opini tunggal kolumnis. Namun tetap perlu dibedakan antara fakta bahwa Fidan mengucapkannya, dengan kebenaran substansi klaimnya: isolasi internasional terhadap Israel telah berulang kali diramalkan sejak 2023 tanpa benar-benar terwujud. Fidan, menurut Türkiye Today, juga menyebut Mesir sebagai kandidat kuat anggota baru pakta — menunjukkan Turki melihat Perjanjian Mekkah bukan produk akhir, melainkan cikal bakal blok yang lebih luas.
Beban Sejarah Sabra dan Shatila yang Menghantui Gaza
Bagian paling menohok dari argumen di balik Perjanjian Mekkah adalah kekhawatiran bahwa sejarah tahun 1982 di Beirut bisa terulang di Gaza. Ketika PLO mundur dari Beirut, mereka meminta jaminan keselamatan bagi warga Palestina yang tertinggal di kamp pengungsi, dijanjikan lewat surat utusan khusus AS, Philip Habib. Pada 16-18 September 1982, setelah pasukan Israel mengizinkan milisi Falangis Lebanon masuk ke kamp Sabra dan Shatila, terjadi pembantaian warga sipil Palestina dan Lebanon. Jumlah syuhada masih diperdebatkan: penyelidikan resmi Israel mencatat 700-800 orang, Bulan Sabit Merah Palestina menyebut lebih dari 2.000, sejumlah sejarawan menaksir hingga 3.500 jiwa.
Diplomat Amerika Charles Hill, ketika ditanya soal tanggung jawab AS atas tragedi itu, mengakui negaranya secara moral telah mengecewakan PLO meski tak melanggar komitmen secara hukum formal. Paralel ini penting, tapi perlu dijaga agar tidak dilebih-lebihkan: Gaza 2026 tidak identik dengan Beirut 1982 — ada Dewan Perdamaian, ada pengawasan internasional yang jauh lebih intens lewat media sosial dan lembaga PBB, dan ada Mesir yang berkepentingan langsung menjaga stabilitas perbatasan. Namun logika dasarnya tetap relevan sebagai peringatan: jaminan lisan dari kekuatan luar, tanpa penegakan yang bisa dipaksakan, terbukti rapuh ketika kepentingan pihak yang menguasai lapangan berubah.
Kekuatan yang Terukur, Ujian yang Datang Lebih Cepat dari Dugaan
Secara nominal, gabungan kekuatan tiga negara ini memang besar — dan kali ini terukur, bukan taksiran kasar. Menurut Indeks Global Firepower 2026 yang diolah Al Jazeera, ketiganya menggabungkan hampir 1,4 juta personel aktif, 3.415 pesawat militer, 6.046 tank, dan 344 aset angkatan laut. Rinciannya timpang: Pakistan menyumbang personel dan tank terbanyak (660.000 personel, 2.677 tank), Turki unggul di laut (192 aset) dan industri drone, sementara Arab Saudi menyumbang anggaran pertahanan terbesar (63,9 dari total 124,4 miliar dolar AS) namun kekuatan daratnya paling kecil (1.085 tank). Analis keamanan Andreas Krieg menyebut kombinasi ini saling melengkapi: modal dari Riyadh, industri pertahanan dari Ankara, pengalaman tempur dan nuklir dari Islamabad.
Namun kekuatan di atas kertas ini diuji jauh lebih cepat dari dugaan. Kurang dari 48 jam setelah penandatanganan, pada malam 9 Agustus 2026, Houthi melancarkan dua gelombang serangan rudal balistik dan drone ke kota pelabuhan Mokha di Yaman — wilayah yang dikuasai pasukan yang didukung Arab Saudi, bukan wilayah Saudi sendiri. Militer Yaman, dikonfirmasi Reuters, Al Jazeera, Al Arabiya, dan Arab News, menyebut tujuh tewas (empat personel militer, tiga sipil) dan 30 luka-luka pada gelombang pertama, dengan sumber medis di Mokha kepada AFP menyebut angka kematian naik menjadi 11 jiwa setelah gelombang kedua kurang dari 24 jam kemudian. Insiden ini pengingat: deklarasi pertahanan bersama di atas kertas belum tentu menghasilkan efek gentar nyata dalam hitungan hari, dan mitra Saudi dalam pakta ini masih kesulitan melindungi front terdekatnya sendiri di Yaman.
Iran Tidak Menunjukkan Tanda Akan Melunak
Pakta Mekkah juga lahir di tengah kebuntuan Washington-Teheran soal Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, pada 8 Agustus 2026 — dikonfirmasi seragam oleh CNN, CNBC, NBC News, Al Arabiya, dan kantor berita Iran Tasnim — menetapkan syarat sebelum selat dibuka penuh: penghentian permanen agresi terhadap Iran dan sekutunya, pencabutan blokade laut dan penarikan pasukan AS, kompensasi perang, dan pencairan aset Iran yang dibekukan. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan hal senada sehari kemudian, menyebut perundingan dengan Oman soal jalur pelayaran sebagai “persoalan teknis” yang tak berarti selat sudah dibuka. Sikap tegas ini layak dibaca objektif, bukan dengan simpati berlebih: sebagian syarat realistis dari sudut korban serangan, sebagian lain (kompensasi penuh) sulit dipenuhi Washington dalam waktu dekat — jalan keluar diplomatik tampaknya masih jauh.
Cara Beijing Membaca Ketidakpastian Washington
Tiongkok, lewat kantor berita resminya Xinhua, merespons pakta ini dengan bingkai tajam: “Amerika tidak bisa diandalkan.” Xinhua mengutip Yan Xuetong, dekan emeritus Institut Hubungan Internasional Universitas Tsinghua, yang menyebut negara-negara Arab kini meragukan kekuatan sekaligus kesediaan Washington melindungi mereka. Kutipan spesifik ini hanya tercatat lewat satu rantai pemberitaan (Xinhua, dikutip MEE), belum terkonfirmasi kata demi kata ke sumber independen kedua. Namun narasi besarnya — Beijing membingkai pakta ini sebagai bukti kemunduran hegemoni AS — dikonfirmasi terpisah oleh Global Times dan South China Morning Post, yang keduanya independen menyebut pakta ini membuka ruang bagi Beijing memperluas pengaruh di kawasan. Sikap Beijing sebaiknya tetap dibaca objektif, bukan simpatik: ia punya kepentingan strategis mempromosikan narasi ini, bagian dari kompetisi naratif global, bukan analisis netral. Belum ada pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dan Beijing belum menunjukkan tanda akan menggantikan peran keamanan Amerika secara langsung.
Gaza yang Diplomasinya Berulang Kali Dikhianati
Pakta Mekkah lahir di tengah situasi Gaza yang jauh dari tenang meski gencatan senjata telah diumumkan sejak Oktober 2025. Menurut Laporan Situasi UNRWA berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang digunakan Health Cluster PBB, per 12 Juli 2026 tercatat sedikitnya 73.231 warga Palestina tewas di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, dengan 173.686 lainnya terluka — termasuk 1.084 korban jiwa yang jatuh setelah gencatan senjata diumumkan. Angka ini perlu dibaca hati-hati secara metodologis: berasal dari satu sumber utama yang sulit diverifikasi independen penuh, sehingga sebaiknya diperlakukan sebagai perkiraan minimum yang terus bergerak, bukan angka final.
Di Tepi Barat yang diduduki, OCHA mencatat 1.111 warga Palestina — termasuk sedikitnya 243 anak-anak Palestina — tewas sejak 7 Oktober 2023 hingga 13 Juli 2026, dengan 65 di antaranya tewas sejak awal 2026 saja. Sejumlah pejabat Israel, menurut laporan yang sama, tidak menutupi ambisi mendorong “migrasi sukarela” berskala besar dari Gaza — istilah eufemistik yang oleh pengamat hukum internasional, termasuk yang berbasis di Indonesia seperti Hikmahanto Juwana, dikategorikan berpotensi melanggar prinsip larangan pemindahan paksa penduduk sipil dalam hukum humaniter internasional.
Gencatan senjata yang diumumkan pada Oktober 2025 tidak menghentikan kematian di Gaza — ia hanya mengubah kecepatannya.
Argumen paling kuat yang bisa diajukan untuk Perjanjian Mekkah bukanlah bahwa ia akan segera menghentikan langkah rezim Zionis di Al-Quds, Gaza, Lebanon, atau Suriah. Argumen yang lebih realistis: pakta ini, jika benar-benar dioperasionalkan dan bukan sekadar dokumen seremonial, berpotensi mempersempit ruang gerak Israel secara bertahap. Namun ini tetap kemungkinan, bukan kepastian — pakta-pakta pertahanan regional di Timur Tengah punya rekam jejak panjang gagal diimplementasikan ketika kepentingan nasional berbenturan, sebagaimana ditunjukkan serangan Houthi ke front Saudi sendiri hanya dua hari setelah penandatanganan.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Menyalurkan bantuan lewat lembaga yang memiliki jalur verifikasi ke lapangan
Dengan 73.231 korban jiwa dan 173.686 korban luka tercatat di Gaza per 12 Juli 2026 (Kementerian Kesehatan Gaza via Health Cluster PBB), kebutuhan kemanusiaan masih jauh dari selesai meski gencatan senjata sudah diumumkan. Zakat dan infak bisa disalurkan lewat BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat untuk program Gaza, serta MER-C dan Adara Foundation untuk bantuan medis anak-anak Palestina korban perang.
- Mendorong akuntabilitas hukum internasional, bukan sekadar simpati
Merujuk 1.111 korban tewas di Tepi Barat sejak 2023 (OCHA, 13 Juli 2026) dan indikasi kebijakan pemindahan paksa penduduk Gaza, publik Indonesia bisa mendukung kerja pemantauan akademisi hukum internasional seperti Hikmahanto Juwana dan Heribertus Jaka Triyana, serta Amnesty Indonesia di bawah Usman Hamid, dalam mendokumentasikan pelanggaran untuk proses hukum internasional.
- Membaca angka korban dan klaim geopolitik dengan kehati-hatian yang sama
Angka kekuatan militer 6.046 tank dalam Indeks Global Firepower 2026, korban Houthi ke Mokha yang naik dari 7 menjadi 11 jiwa semalam, dan rentang korban Sabra-Shatila (700-3.500 jiwa tergantung sumber) menunjukkan pentingnya mengecek sumber primer sebelum menyebarkan klaim — baik soal kekuatan militer maupun jumlah syuhada di Gaza.
Penutup: Pakta yang Belum Teruji
Ada dua cara membaca Perjanjian Mekkah. Pertama, sebagai momentum bersejarah: untuk pertama kalinya sejak genosida Gaza dimulai hampir tiga tahun lalu, tiga kekuatan regional dunia Muslim mengikat diri secara formal, alih-alih terus bertanya retoris “apa yang bisa kita lakukan, memulai perang dengan Israel?” Kedua, sebagai pengakuan kegagalan diplomasi bertahun-tahun: setelah saluran multilateral dan nota kesepahaman runtuh dalam hitungan bulan, yang tersisa hanyalah logika kekuatan kasar — siapa yang punya tank dan rudal, bukan siapa yang punya argumen moral paling kuat.
Kedua bacaan itu bisa benar sekaligus. Justru di situlah ironi terbesarnya: pakta yang lahir dari kemarahan atas ekspansi rezim Zionis dan ketidakpercayaan pada Washington, pada akhirnya tetap harus diuji dengan ukuran yang sama seperti pakta-pakta sebelumnya — akankah ia ditegakkan ketika benar-benar dibutuhkan, atau berakhir sebagai dokumen seremonial lain.
Bagi kita di Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar dunia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sejak era Bung Hatta, pakta ini bukan sekadar berita luar negeri yang jauh. Ia pengingat bahwa solidaritas simbolis perlu diimbangi tekanan diplomatik yang konsisten dan bantuan kemanusiaan yang terverifikasi — sebab kekuatan regional yang menandatangani pakta di Mekkah pun masih kesulitan melindungi front terdekatnya sendiri, hanya dua hari setelah tinta penandatanganan mengering.
Pertanyaan jujur untuk kita ajukan bersama, yang jawabannya belum bisa dipastikan siapa pun hari ini: akankah Perjanjian Mekkah benar-benar mengubah kalkulasi rezim Zionis di Gaza, Lebanon, dan Suriah dalam beberapa bulan ke depan — atau akankah ia bernasib sama dengan Nota Kesepahaman Iran-AS dan Dewan Perdamaian Gaza, yang tintanya belum kering namun sudah ditulis ulang sepihak oleh pihak yang merasa tak perlu takut konsekuensi apa pun?
