GAZA CITY — Ketika Hamas mendeklarasikan diri sebagai gerakan perlawanan bersenjata pada Desember 1987, ia tidak lahir dari kekosongan. Selama lebih dari empat dekade sebelumnya, Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) telah membangun jejaring dakwah, pendidikan, dan amal di Jalur Gaza — jejaring yang sempat nyaris punah pada akhir 1960-an, kemudian dibangun ulang dengan restu tidak langsung dari otoritas pendudukan Israel sendiri, sebelum akhirnya melahirkan gerakan yang kini mengendalikan Gaza secara politik.
AWAL MASUK KE PALESTINA (1943–1949)
Kapan tepatnya Ikhwanul Muslimin pertama kali hadir di Palestina masih diperdebatkan di kalangan sejarawan. Sebagian besar sumber akademik menempatkan pembukaan cabang resmi Palestina pada Oktober 1945 di Yerusalem, di bawah kepemimpinan Said Ramadan — utusan pendiri Ikhwan, Hassan al-Banna, yang mendirikan organisasi induk di Ismailia, Mesir, pada Maret 1928. Namun sejarawan lain, seperti Khaled Hroub dalam bukunya Hamas: A Beginner’s Guide, menyebut aktivitas awal Ikhwan di Palestina, termasuk di Gaza, sudah dimulai sejak 1943–1944.
Terlepas dari perbedaan itu, pertumbuhan keanggotaan berlangsung sangat cepat begitu cabang resmi berdiri. Dalam satu tahun sejak dibuka, Ramadan berhasil menghimpun sekitar 15 ribu anggota di seluruh Palestina, dan pada 1947 jumlahnya melampaui 20 ribu. Cabang Gaza sendiri resmi berdiri pada 1946, dan menjadi organisasi induk yang empat dekade kemudian melahirkan Hamas.
Sebagian besar mobilisasi awal ini diarahkan untuk persiapan perang, bukan aktivitas keagamaan semata. Ikhwan Palestina ikut bertempur dalam Perang 1948 bersama sukarelawan yang dikirim cabang-cabang Ikhwan dari negara lain, dan dikenal karena sikap keras menolak segala bentuk penyelesaian damai atas persoalan Palestina.
TERJEPIT DI BAWAH ADMINISTRASI MESIR (1949–1967)
Popularitas Ikhwan akibat keterlibatannya dalam perang tidak bertahan lama. Pada 8 Desember 1948, pemerintah Mesir melarang Ikhwanul Muslimin secara nasional, dan pada 12 Februari 1949 Hassan al-Banna dibunuh di Kairo dalam kasus yang pelakunya tidak pernah teridentifikasi secara resmi. Akibat larangan ini, anggota Ikhwan di Jalur Gaza — yang berstatus warga negara Mesir setelah wilayah itu diadministrasikan Kairo pascaperang — menghadapi risiko penangkapan, meski militer Mesir saat itu enggan kehilangan tenaga sukarelawan yang mereka andalkan di garis depan.
Mesir mengadministrasikan Jalur Gaza selama hampir dua dekade, dari Mei 1948 hingga Juni 1967, dengan jeda empat bulan akibat pendudukan Israel pada 1956–1957 setelah Krisis Suez. Sepanjang periode ini, Ikhwanul Muslimin hanya beroperasi secara terbuka di Gaza dalam dua jendela waktu singkat: 1946–1948 dan 1952–1954. Jendela kedua ditutup paksa setelah percobaan pembunuhan terhadap Presiden Gamal Abdel Nasser pada Oktober 1954, yang memicu pelarangan ulang Ikhwan di Mesir sekaligus represi terhadap cabang-cabangnya, termasuk di Gaza.
Secara resmi terlarang, Ikhwan Gaza bertahan dengan menyamar sebagai organisasi keagamaan dan pendidikan bernama Jamiat al-Tawhid (Perkumpulan Tauhid). Represi yang berkepanjangan membuat organisasi ini semakin terisolasi dan mengambil sikap kuietis secara politik — menghindari konfrontasi langsung dengan penguasa maupun dengan Israel — sangat kontras dengan cabang Tepi Barat yang diakui resmi oleh pemerintah Yordania dan menikmati kebebasan bergerak yang jauh lebih luas.
Dampak represi ini nyaris fatal bagi organisasi. Berdasarkan catatan akademik, keanggotaan Ikhwan di Jalur Gaza merosot hingga titik terendah hanya sekitar 50 orang pada 1969 — dua tahun setelah pendudukan Israel dimulai. Pada periode inilah seorang guru muda bernama Ahmad Yasin, yang bergabung dengan Ikhwan secara semidiam-diam sejak 1955 semasa sekolah menengah dan mulai mengajar di Gaza sejak 1958, mulai dikenal luas di kalangan jamaah masjid.
KEBANGKITAN LEWAT MUJAMA AL-ISLAMI (1967–1979)
Setelah Perang Enam Hari 1967, Israel menduduki Gaza untuk kedua kalinya sejak 1956. Yasin melanjutkan aktivitas dakwahnya dari mimbar Masjid Abbas di kamp pengungsi Shati, dan pada 1968 ia dipilih memimpin Ikhwanul Muslimin di Jalur Gaza — organisasi yang saat itu nyaris tak berdaya setelah dua dekade represi Mesir.
Titik balik terjadi pada awal 1970-an. Yasin bersama sejumlah rekan dekatnya — di antaranya Ibrahim al-Yazuri, Abdul Aziz al-Rantisi, dan Mahmoud al-Zahar — mendirikan Mujama al-Islamiya (Pusat Islam), jaringan amal berbasis zakat, klinik, klub pemuda, taman kanak-kanak, dan program distribusi pangan. Organisasi ini resmi diresmikan September 1973 di sebuah masjid di Gaza, dan memanfaatkan momentum kebangkitan itu untuk mengintensifkan rekrutmen anggota Ikhwan yang jumlahnya sempat nyaris punah.
Peresmian Mujama dihadiri gubernur militer Israel untuk Gaza, Jenderal Shmuel Gonen — kehadiran yang bukan kebetulan. Sejumlah pejabat Israel di masa itu secara terbuka mengakui kebijakan mereka mentoleransi, bahkan mendanai, kelompok Islamis di Gaza sebagai penyeimbang terhadap PLO dan faksi-faksi kiri sekuler. Brigadir Jenderal Yitzhak Segev, yang menjabat gubernur militer Gaza pada awal 1980-an, mengakui kepada jurnalis New York Times David K. Shipler — sebagaimana ditulis dalam buku Shipler, Arab and Jew (1986) — bahwa pemerintah Israel memberinya anggaran khusus yang sebagian disalurkan ke masjid-masjid, sebagai bagian dari strategi melemahkan pengaruh PLO dan kelompok komunis di Gaza.
Pengakuan serupa datang dari Avner Cohen, mantan pejabat urusan keagamaan Israel yang bertugas di Gaza selama lebih dari dua dekade. Kepada Wall Street Journal pada 2009, Cohen menyebut Hamas sebagai hasil ciptaan tidak langsung Israel sendiri, dan mengaku pernah menulis laporan resmi pada pertengahan 1980-an yang memperingatkan atasannya agar tidak memainkan taktik adu-domba dengan mendukung kaum Islamis melawan kaum nasionalis sekuler Palestina — peringatan yang menurutnya diabaikan.
Di bawah payung toleransi ini, Yasin memperluas jangkauan organisasinya. Ia mendirikan al-Jam’iyya al-Islamiyya pada 1976 dan berperan dalam pendirian Universitas Islam Gaza pada 1978. Pada September 1979, Mujama al-Islami yang saat itu beranggotakan sekitar 2.000 orang memperoleh izin resmi sebagai lembaga amal dari otoritas pendudukan Israel — yang menilai membiarkan aktivisme sosial kaum Islamis akan membantu melemahkan popularitas PLO di Gaza.
EKSPANSI DAN GESEKAN SOSIAL (1979–1983)
Pengakuan resmi 1979 membuka ruang gerak yang jauh lebih luas bagi Mujama untuk membangun masjid, klub, sekolah, dan perpustakaan di seluruh Gaza. Ekspansi ini dibiayai antara lain oleh dana dari Arab Saudi dan negara-negara Teluk, meski angka pasti kenaikan jumlah masjid selama periode ini berbeda-beda antarsumber dan tidak dapat dipastikan secara tunggal.
Ekspansi ini tidak selalu berjalan damai. Pada Januari 1980, kelompok yang berafiliasi dengan Mujama memicu kerusuhan terhadap kantor-kantor Bulan Sabit Merah Palestina, kalangan kiri di Gaza, dan toko-toko yang dianggap tidak islami. Kepada New York Times pada Maret 1981, Segev menggambarkan suasana Gaza saat itu sebagai penuh kecurigaan antarwarga, sembari mengonfirmasi bahwa militer Israel turut mendanai kelompok fundamentalis Islam untuk membendung pengaruh PLO. Sepanjang akhir 1970-an hingga 1980-an, Mujama juga dilaporkan menekan perempuan perkotaan terdidik di Gaza agar mengenakan hijab.
Di dalam tubuh Mujama sendiri mulai muncul generasi baru anggota yang tumbuh besar di kamp-kamp pengungsian, dengan sentimen nasionalisme Palestina dan militansi yang jauh lebih kuat dibanding generasi pendiri yang cenderung kuietis. Tekanan dari generasi muda ini semakin besar setelah sebagian pendukung Ikhwan justru beralih ke kelompok baru bernama Jihad Islam Palestina, yang didirikan Fathi Shaqaqi dan Abd al-Aziz Awda pada Oktober 1981 sebagai pecahan dari Ikhwanul Muslimin yang secara eksplisit mengkritik sikap pasif organisasi induknya dan langsung mengambil jalur kekerasan bersenjata melawan Israel.
Menghadapi persaingan ini, pada 1983 sejumlah delegasi Ikhwan dari berbagai wilayah — termasuk tokoh yang kelak memimpin Hamas seperti Khaled Mashal dan Musa Abu Marzouk — berkumpul dalam sebuah konferensi di Amman, Yordania. Pertemuan ini menjadi titik balik kebijakan: Mujama al-Islami di Gaza memutuskan mengadopsi kebijakan baru yang menggabungkan islamisasi dengan militansi nasionalis anti-Israel, dan sejak saat itu organisasi mulai mengumpulkan senjata secara diam-diam.
KONFRONTASI DENGAN ISRAEL (1984–1985)
Pergeseran kebijakan ini membawa konsekuensi langsung. Pada Juni 1984, aparat keamanan Israel menemukan tumpukan senjata di salah satu masjid milik Yasin. Ia ditangkap dan divonis 13 tahun penjara — meski kemudian dibebaskan lebih awal, pada Mei 1985, sebagai bagian dari pertukaran 1.150 tahanan Palestina dan Lebanon dengan tiga tentara Israel, yang dikenal sebagai Kesepakatan Jibril.
Sekembalinya dari penjara, Ikhwan Gaza melanjutkan persiapan diam-diam menuju konfrontasi bersenjata dengan Israel. Pada periode ini, organisasi membentuk aparat keamanan internal bernama Majd, yang bertugas menegakkan norma sosial Islam, mengawasi masyarakat Palestina, serta mengidentifikasi dan menghukum warga yang dicurigai berkolaborasi dengan otoritas pendudukan.
INTIFADA DAN LAHIRNYA HAMAS (Desember 1987)
Intifada Pertama meletus pada 8–9 Desember 1987, dipicu insiden kecelakaan lalu lintas di Gaza yang menewaskan empat warga Palestina dan memicu gelombang protes di seluruh wilayah pendudukan. Ikhwanul Muslimin — yang popularitasnya mulai tergerus Jihad Islam yang lebih dulu melancarkan aksi kekerasan — menghadapi pilihan sulit: ikut bertransformasi menuju perlawanan bersenjata atau kehilangan basis dukungannya.
Menurut sejumlah sumber, tujuh pemimpin Ikhwan yang dipimpin Syekh Ahmad Yasin berkumpul pada 9 Desember 1987 dan menyepakati kerangka organisasi baru yang memungkinkan Ikhwan melancarkan jihad melawan pendudukan — meski satu catatan menyebut pertemuan itu berlangsung di sebuah rumah di kamp pengungsi Bureij, sementara sumber akademik lain menyebut lokasinya di Gaza City; perbedaan ini belum dapat dipastikan secara tunggal. Nama Hamas, akronim dari Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Gerakan Perlawanan Islam), pertama kali muncul ke publik lewat komunike yang disebarkan beberapa hari kemudian — sumber-sumber menyebut tanggal berbeda, antara 11 hingga 14 Desember, tergantung wilayah penyebarannya di Gaza atau Tepi Barat.
Di antara tokoh yang hadir dalam pembentukan awal Hamas, selain Yasin, tercatat nama-nama yang kelak menjadi pemimpin gerakan tersebut: Abdul Aziz al-Rantisi, Mahmoud al-Zahar, Ibrahim al-Yazuri, dan Abdul Fatah Dukhan, di antara beberapa lainnya. Piagam Hamas kemudian diterbitkan pada Agustus 1988, menetapkan kerangka ideologis gerakan — perpaduan antara nasionalisme Palestina dan tujuan Islamis, disertai penolakan eksplisit terhadap negosiasi kompromi dengan Israel.
WARISAN YANG BERTAHAN HINGGA KINI
Empat dekade setelah cabang Gaza Ikhwanul Muslimin nyaris punah pada akhir 1960-an, jaringan masjid, klinik, dan sekolah yang dibangun Mujama al-Islamiya menjadi fondasi sosial bagi gerakan yang kelak mengambil alih kendali penuh atas Jalur Gaza pada Juni 2007 — sebagaimana telah diulas dalam kolom sejarah sebelumnya di gazamedia.net. Kebijakan toleransi dan pendanaan tidak langsung yang pernah diberikan otoritas pendudukan Israel kepada Mujama pada 1970-an dan 1980-an — yang diakui terbuka oleh sejumlah pejabat Israel sendiri seperti Yitzhak Segev dan Avner Cohen — kerap disebut kembali dalam perdebatan publik setiap kali eskalasi kekerasan terjadi di Gaza, termasuk setelah serangan 7 Oktober 2023 dan perang yang mengikutinya.
