GAZA CITY — Antara berakhirnya Perang Arab-Israel 1948 dan pecahnya Perang Enam Hari 1967, Jalur Gaza berada di bawah kekuasaan Mesir selama hampir dua dekade. Bukan sebagai wilayah yang dianeksasi, bukan pula sebagai negara merdeka — melainkan sebagai daerah pendudukan militer yang statusnya sengaja dibiarkan menggantung.
Sepanjang periode ini, penduduk Gaza tidak pernah menerima kewarganegaraan Mesir. Mereka menyandang status tanpa negara sementara jumlah mereka membengkak akibat gelombang pengungsi dari perang 1948, dan kelak akan membengkak lagi setelah 1967.
Pemerintahan yang Dipindah ke Kairo
Pada 22 September 1948, di tengah Perang Arab-Israel, Liga Arab memproklamasikan Pemerintahan Seluruh Palestina (All-Palestine Government) yang berkedudukan di Gaza City, dipimpin Perdana Menteri Ahmed Hilmi Pasha di bawah kepresidenan Hajj Amin al-Husseini. Pemerintahan ini didirikan di Gaza City, namun tiga bulan kemudian, pada Desember 1948, dipindahkan ke Kairo dan tidak pernah diizinkan kembali ke Gaza — menjadikannya pemerintahan dalam pengasingan.
Kewenangan pemerintahan ini kian menyusut. Setelah Revolusi Mesir 1952, otoritasnya semakin terkikis, dan Liga Arab menempatkannya secara resmi di bawah naungan Mesir. Pada 1953, pemerintahan ini secara nominal dibubarkan, kecuali jabatan perdana menteri. Pembubaran penuhnya baru terjadi pada 1959, ketika Presiden Gamal Abdel Nasser secara resmi menghapusnya — namun Mesir tidak mencaplok Gaza. Wilayah itu tetap berada di bawah kekuasaan militer sambil menunggu penyelesaian masalah Palestina.
Status Tanpa Negara
Sistem administrasi yang berlaku bercorak represif namun terbatas. Selama dua puluh tahun kekuasaan Mesir, Gaza tidak lebih dari sebuah wilayah cadangan. Penduduk Palestina dipertahankan tanpa kewarganegaraan sehingga tanpa negara, dan tidak diberi kendali nyata atas pemerintahan lokal — meski mereka diizinkan mengenyam pendidikan di universitas-universitas Mesir dan sesekali memilih pejabat setempat.
Sebagai identitas resmi, Kairo menerbitkan dokumen perjalanan Mesir bagi warga Gaza — bukan paspor kewarganegaraan. Dokumen ini memberi akses perjalanan terbatas, tetapi tidak pernah setara dengan status warga negara. Pola ini kelak menjadi cikal bakal persoalan kewarganegaraan yang membelit pengungsi Gaza hingga puluhan tahun setelahnya.
Di ranah legislatif, Mesir membentuk struktur semu-parlementer. Undang-Undang Dasar Gaza 1957 mendirikan Dewan Legislatif Palestina yang bisa mengesahkan undang-undang, namun setiap produk hukumnya harus disetujui oleh Administrator Tinggi Mesir. Dewan ini baru menggelar pemilihan pada 1962 dengan 22 anggota terpilih, dan bertahan hingga dibubarkan otoritas Israel pada 1967.
Titik Balik 1955: Serangan Gaza dan Perlombaan Senjata
Sepanjang awal 1950-an, perbatasan Gaza-Israel relatif tenang dibanding front lain. Keadaan berubah pada akhir Februari 1955. Antara 28 Februari hingga 1 Maret 1955, pasukan Israel melancarkan Operasi Anak Panah Hitam yang menyasar tentara Mesir di Gaza. Sebanyak 38 tentara Mesir tewas dan 30 luka-luka, sementara delapan tentara Israel tewas dan 13 luka-luka.
Serangan ini mengubah kalkulasi politik Nasser secara fundamental. Nasser kemudian mengklaim operasi ini menjadi pendorong utama kesepakatan senjata dengan Cekoslowakia, meski Mesir sebelumnya sudah menjajaki kontrak serupa yang tak pernah terealisasi. Data korban Israel menunjukkan tren yang jelas: rata-rata 7-8 warga Israel tewas akibat infiltrasi per tahun sepanjang 1951-1954, melonjak drastis menjadi 48 orang pada 1955.
Kesepakatan senjata dengan Cekoslowakia — yang secara substansi merupakan senjata buatan Soviet — diumumkan Nasser pada 27 September 1955. Perjanjian ini ditandatangani atas nama Cekoslowakia, bukan Uni Soviet secara langsung, sebagai upaya menghindari reaksi internasional negatif saat Mesir tengah menanti pendanaan internasional untuk pembangunan Bendungan Tinggi Aswan. Gaza, dengan demikian, menjadi salah satu pemicu langsung masuknya pengaruh Blok Timur ke Timur Tengah.
Empat Bulan di Bawah Israel
Ketegangan ini bermuara pada Krisis Suez 1956. Setelah Mesir menasionalisasi Terusan Suez, Israel — bersama Inggris dan Prancis — menyerang Mesir pada akhir Oktober 1956, termasuk merebut Jalur Gaza. Pada 1-3 November 1956, pasukan Israel menguasai seluruh Jalur Gaza kecuali beberapa titik pertahanan yang segera jatuh pula. PBB memperkirakan 447 hingga 550 warga sipil Palestina tewas di tangan tentara Israel selama minggu-minggu awal pendudukan.
Dua insiden paling berdarah terjadi di Khan Yunis dan Rafah. Pada 3 November 1956, tentara Israel membunuh sedikitnya 275 orang di Khan Yunis dan kamp pengungsi di dekatnya, menurut laporan resmi UNRWA — meski sumber Palestina menyebut angka lebih tinggi. Sembilan hari kemudian, pada 12 November 1956, sekitar 111 warga Palestina tewas dalam insiden serupa di Rafah, dekat perbatasan Mesir-Gaza.
Pendudukan Israel atas Gaza berlangsung relatif singkat namun meninggalkan luka mendalam. Pemerintahan militer Israel berjalan selama empat bulan, hingga 8 Maret 1957, ketika di bawah tekanan internasional — terutama dari Amerika Serikat — Israel menarik diri dari Gaza sekaligus menuntaskan penarikan dari Semenanjung Sinai. Pasukan penjaga perdamaian PBB (UNEF) dari Denmark dan Kolombia kemudian ditempatkan di kawasan tersebut, menggantikan pasukan Israel yang menolak keberadaan kekuatan PBB di wilayah yang mereka kuasai. Mesir kembali mengambil alih administrasi Gaza pada Maret 1957 dan mempertahankannya hingga 1967.
Menuju 1967
Satu dekade terakhir kekuasaan Mesir ditandai oleh menguatnya identitas politik Palestina yang independen dari Kairo. Ketika Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) didirikan pada 1964, Nasser menyatakan organisasi itu akan memegang otoritas atas Gaza — namun kewenangan itu tak pernah benar-benar diberikan dalam praktiknya. Setahun kemudian, wajib militer diberlakukan untuk Tentara Pembebasan Palestina.
Populasi Gaza terus membengkak sepanjang periode ini akibat pertumbuhan alami dan status pengungsi yang tak kunjung terselesaikan. Delapan kamp pengungsi yang mulanya didirikan oleh organisasi Quaker American Friends Service Committee di atas lahan yang dialokasikan administrasi Mesir kemudian diserahkan ke UNRWA, yang mulai beroperasi penuh pada 1 Mei 1950. Menjelang 1967, perkiraan jumlah penduduk Gaza bervariasi menurut sumber. Estimasi menjelang perang menunjukkan populasi antara 385.000 hingga 450.000 jiwa; sensus Israel 1967 mencatat 354.700 jiwa, sementara estimasi Mesir untuk 1966 menyebut angka 454.900 jiwa — selisih yang mencerminkan lemahnya pencatatan sipil di era pra-1967.
Ketika Perang Enam Hari pecah pada Juni 1967, dua dekade administrasi Mesir yang menempatkan Gaza dalam status hukum yang ambigu — dikuasai tapi tak dianeksasi, dilindungi tapi tak diberi kewarganegaraan — berakhir seketika, digantikan oleh pendudukan militer Israel yang akan berlangsung jauh lebih lama.
