HomeBeritaIndonesia dan 15 Negara Dukung Sanksi Inggris-Australia atas Permukiman Israel

Indonesia dan 15 Negara Dukung Sanksi Inggris-Australia atas Permukiman Israel

JAKARTA — Indonesia bersama 15 negara Arab dan Islam menyambut sanksi Inggris dan Australia terhadap perusahaan, organisasi, dan individu yang terlibat dalam perluasan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Sikap itu tertuang dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri yang dirilis Kamis (19/11/2026), yang juga mengecam eskalasi militer Israel di Gaza.

Sanksi dari London dan Canberra

Inggris mengumumkan sanksinya pada Selasa (17/11). Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan konstruksi dan pengembang properti Israel yang membangun permukiman di Tepi Barat. London juga menyanksi Tzav 9, kelompok yang menurut pemerintah Inggris kerap menghadang truk bantuan kemanusiaan menuju Gaza.

Sehari kemudian, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengumumkan sanksi terhadap tiga individu dan empat organisasi, di antaranya tokoh gerakan pemukim Daniella Weiss dan perusahaan konstruksi Eyal Hari Yehuda. “Untuk pertama kalinya, sanksi Australia menyasar perusahaan konstruksi yang terlibat dalam pembangunan permukiman,” kata Wong, seperti dikutip SBS News.

Israel menolak sanksi Inggris. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar menyebutnya “tindakan bermusuhan yang menyasar perusahaan swasta yang taat hukum” dan berjanji mengambil langkah balasan.

Isi Pernyataan Bersama

Menurut daftar yang dimuat Arab News dan Al Arabiya, pernyataan itu diteken menteri luar negeri Indonesia, Arab Saudi, Yordania, Mesir, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, Niger, Palestina, Libya, Maladewa, Turki, Kuwait, Aljazair, Somalia, dan Oman. Para menteri menyambut keputusan Inggris dan Australia menjatuhkan sanksi atas aktivitas permukiman ilegal Israel, termasuk terhadap perusahaan yang terlibat dalam pembangunannya.

Mereka juga menyambut sanksi Inggris terhadap organisasi yang menghalangi penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Para menteri berharap langkah itu mendorong lebih banyak anggota komunitas internasional untuk mengikutinya.

Pernyataan itu menyatakan dukungan bagi sanksi terhadap entitas dan individu yang bertanggung jawab atas aktivitas permukiman, termasuk rencana E1, serta meminta Israel menghentikan seluruh aktivitas permukiman. Para menteri juga merujuk pendapat nasihat Mahkamah Internasional (ICJ) 19 Juli 2024, yang mewajibkan negara-negara tidak mengakui pendudukan Israel yang tidak sah dan tidak memberi bantuan yang ikut mempertahankannya.

Sorotan atas Gaza

Dalam pernyataan yang sama, para menteri “mengecam eskalasi militer Israel di Gaza” dan meminta Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik Gaza dilaksanakan sepenuhnya dan segera. Mereka menegaskan Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari Wilayah Palestina yang Diduduki.

Pernyataan itu terbit sehari setelah pasukan Israel menggelar operasi darat di Gaza tengah pada Rabu (18/11), yang pertama diumumkan Israel sejak gencatan senjata berlaku 10 Oktober 2025. Militer Israel menyatakan operasi itu berakhir pada Kamis (19/11).

Para menteri juga menegaskan kembali dukungan bagi solusi dua negara, dengan negara Palestina merdeka berdasarkan garis 4 Juni 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Langkah ini bukan yang pertama bagi Indonesia. Pada September 2026, Indonesia bersama tujuh negara Islam menyambut larangan Inggris atas impor barang dari permukiman Israel.

ARTIKEL TERKAIT

Terkini