GAZA CITY — Pada sore hari 8 Desember 1987, sebuah truk militer Israel menabrak dua kendaraan yang membawa buruh Palestina di persimpangan Erez, perbatasan utara Jalur Gaza. Empat pekerja dari kamp pengungsi Jabalia tewas, tujuh lainnya luka berat. Peristiwa yang oleh militer Israel disebut kecelakaan itu diyakini sebagian besar warga Gaza sebagai balas dendam disengaja — enam hari sebelumnya, seorang warga Israel tewas ditikam di pasar Gaza.
Keesokan harinya, 9 Desember 1987, kerusuhan pecah di Jabalia. Tentara Israel menembak mati Hatem al-Sisi, pemuda 17 tahun yang melempar bom molotov ke arah patroli tentara. Dalam hitungan hari, protes menjalar ke seluruh Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Dunia kemudian menyebutnya Intifada — dari bahasa Arab yang berarti “mengguncang diri” atau “bangkit.”
Selama Desember 1987 saja, tercatat 288 demonstrasi, sekitar dua ribu penangkapan, dua puluh sembilan warga Palestina tewas, dan total tiga puluh enam hari jam malam diberlakukan di berbagai wilayah pendudukan. Di Gaza sendiri, sepanjang tahun pertama intifada, 142 warga Palestina tewas — 77 oleh tembakan langsung, 37 akibat menghirup gas air mata — tanpa satu korban jiwa pun di pihak Israel pada periode dan wilayah tersebut.
Bara yang Sudah Menyala Sebelum Truk Itu Menabrak
Insiden Erez adalah pemicu, bukan penyebab. Selama tahun 1987, terutama sejak Desember 1986, protes-protes di Tepi Barat dan Gaza yang berujung kematian atau penahanan sudah berlangsung berulang. Beberapa anggota Jihad Islam Palestina bahkan mengklaim intifada sesungguhnya dimulai 6 Oktober 1987, saat baku tembak antara tentara Israel dan militan yang lolos dari penjara Gaza pecah di kota tersebut — meski klaim ini tidak diterima mayoritas sejarawan.
Pada 1987, pendudukan Israel atas Gaza dan Tepi Barat telah berjalan dua puluh tahun sejak Perang Enam Hari 1967. Menurut catatan organisasi hak asasi manusia Israel B’Tselem, sekitar 400.000 dari setengah juta penduduk Gaza saat itu adalah pengungsi, banyak yang tinggal di kamp tanpa perumahan atau fasilitas layak. Sekitar 100.000 warga Gaza menyeberang setiap hari untuk bekerja sebagai buruh murah di Israel tanpa jaminan sosial.
Yang membuat intifada berbeda dari gelombang perlawanan sebelumnya adalah sifatnya: tidak dikomando satu tokoh atau organisasi tunggal. Kepemimpinan lapangan datang dari faksi-faksi berafiliasi PLO — Fatah, Front Populer, Front Demokratik, dan Partai Komunis Palestina — yang bersama membentuk Unified National Leadership of the Uprising (UNLU). Kepemimpinan PLO di pengasingan Tunis sendiri, menurut sejumlah catatan sejarah, awalnya tidak siap dan skeptis intifada akan bertahan lama.
Kepemimpinan Bawah Tanah: Empat Faksi, Satu Selebaran
Karena kepemimpinan PLO di Tunis tak kuasa mengendalikan langsung apa yang terjadi di lapangan, struktur baru terbentuk secara organik: Unified National Leadership of the Uprising (UNLU), atau dalam bahasa Arab al-Qiyada al-Muwahhada. UNLU pertama kali mengeluarkan komunike resminya pada 8 Januari 1988, sebulan setelah kerusuhan Jabalia pecah, secara eksplisit menegaskan kesetiaan pada Yasser Arafat dan kepemimpinan PLO di pengasingan.
Menurut sejarawan Israel Ilan Pappé, selebaran-selebaran UNLU berfungsi “sekaligus sebagai surat kabar dan manual bagi intifada.” Badan ini beranggotakan aktivis muda dari empat faksi utama berafiliasi PLO — Fatah, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), dan Partai Komunis Palestina — ditambah jaringan komite perempuan, serikat buruh, dan serikat mahasiswa yang sudah tumbuh sejak awal 1980-an.
Setiap dua pekan, UNLU menerbitkan selebaran bernomor urut yang disebut bayan (jamak: bayanat), disebarkan secara diam-diam untuk menghindari penangkapan. Isinya sangat spesifik: hari-hari mogok umum, target boikot produk Israel, jadwal demonstrasi, hingga instruksi pembentukan komite rakyat di tiap lingkungan untuk mengurus pendidikan bawah tanah, layanan kesehatan, dan distribusi bantuan pangan selama penutupan sekolah dan jam malam berkepanjangan. Salah satu gagasan yang lahir dari selebaran lokal sebuah desa kecil dekat Nablus — mogok pajak — kemudian disebarluaskan ke seluruh Gaza dan Tepi Barat dan menjadi taktik andalan gerakan.
Perlawanan Tanpa Senjata, Represi dengan Tulang Patah
UNLU menyebarkan selebaran (bayanat) secara anonim yang berisi instruksi: hari mogok, target boikot, hingga seruan berhenti membayar pajak kepada Administrasi Sipil Israel. Warga desa Beit Sahour di Tepi Barat, mayoritas Kristen, menjadi simbol perlawanan pajak ini mulai 1989 dengan slogan “no taxation without representation” — dijawab Israel dengan blokade 42 hari dan penyitaan properti.
Perempuan dan anak muda memainkan peran sentral. Sejumlah catatan menyebut gerakan akar rumput yang dipelopori perempuan berupaya membangun otonomi pangan Palestina dengan bertani kolektif — termasuk usaha peternakan sapi perah kecil di Beit Sahour pada 1988 sebagai respons atas boikot susu Israel, yang kemudian ditutup paksa oleh militer dengan alasan keamanan.
Israel merespons dengan kebijakan yang kemudian dikenal luas sebagai kebijakan “tulang patah.” Menteri Pertahanan saat itu, Yitzhak Rabin, memerintahkan tentara mematahkan tangan dan kaki pengunjuk rasa sebagai metode represi yang dianggap lebih terkendali dibanding tembakan langsung. Sekolah dan universitas ditutup dalam jangka panjang sejak awal 1988; pada tahun pertama saja tercatat 18.000 penangkapan dan hampir 3.000 penahanan administratif pada 1988.
Menurut data B’Tselem, sepanjang enam tahun intifada — 9 Desember 1987 hingga penandatanganan Deklarasi Prinsip Oslo pada 13 September 1993 — pasukan keamanan Israel membunuh sedikitnya 1.087 warga Palestina, 240 di antaranya anak-anak. Di pihak Israel, 100 warga sipil dan 60 tentara tewas, sebagian besar oleh militan yang beroperasi di luar kendali UNLU. Kekerasan internal Palestina turut mewarnai periode ini — diperkirakan 822 warga Palestina dieksekusi antara 1988 hingga April 1994 atas tuduhan menjadi kolaborator Israel, meski tidak semua tuduhan tersebut pernah terbukti.
Israel dan Islamisme Gaza: Sebuah Kalkulasi yang Berbalik
Untuk memahami kelahiran Hamas, perlu ditelusuri jauh sebelum 1987. Pada September 1973, seorang guru sekolah asal Gaza bernama Sheikh Ahmed Yassin mendirikan al-Mujama al-Islami — organisasi sosial-keagamaan berafiliasi Ikhwanul Muslimin Mesir. Yassin, kelahiran 1936 di desa al-Jura dekat Ashkelon yang kini wilayah Israel, sempat dipenjara di Mesir pada 1965 karena aktivitasnya di Ikhwanul Muslimin.
Setelah menguasai Gaza pasca-1967, otoritas Israel — menurut penelitian sejarawan Jean-Pierre Filiu, Beverley Milton-Edwards, dan sejumlah akademisi lain — cenderung menoleransi bahkan sesekali mendorong aktivisme Islamis sebagai penyeimbang terhadap nasionalisme sekuler PLO yang dianggap ancaman lebih besar. Pada 1979, Israel secara resmi mengakui Mujama al-Islamiya sebagai badan amal, mengizinkannya membangun masjid, klinik, sekolah, dan mendirikan Universitas Islam Gaza pada 1978.
Yitzhak Segev, gubernur militer Israel di Gaza pada 1979, kemudian mengaku tidak punya ilusi soal ambisi Yassin — ia pernah menyaksikan gerakan Islamis menumbangkan Shah Iran saat bertugas sebagai atase militer di sana. Namun ia tetap menjalin kontak rutin dengan Yassin, bahkan mengatur perawatan medis Yassin di Israel, karena bagi Segev, “Fatah adalah musuh utama kami.”
Penting dicatat: toleransi bukan berarti bantuan aktif membentuk kelompok bersenjata. Sejumlah peneliti menegaskan Israel tidak pernah mempersenjatai Hamas maupun mendirikannya secara langsung — narasi “Israel menciptakan Hamas” yang kerap beredar adalah penyederhanaan berlebihan dari kebijakan toleransi politik yang jauh lebih rumit dan, pada akhirnya, terbukti salah perhitungan.
Hamas Lahir dari Mujama, Bukan dari PLO
Ketika kerusuhan Jabalia pecah Desember 1987, Yassin dan sejumlah tokoh Mujama al-Islamiya — termasuk Abdel Aziz al-Rantisi, Salah Shehada, dan Mahmoud al-Zahar — memutuskan mendirikan organisasi baru sebagai sayap politik-perlawanan Ikhwanul Muslimin di Gaza. Tanggal pendirian yang umum dirujuk adalah 14 Desember 1987, ketika seorang perwira intelijen Israel di Gaza, Kolonel David Hacham, menerima laporan selebaran yang mengumumkan gerakan bernama Hamas — akronim dari Harakat al-Muqawama al-Islamiya, Gerakan Perlawanan Islam.
Salah satu dorongan pendirian Hamas adalah kekhawatiran Ikhwanul Muslimin kehilangan basis dukungan ke Jihad Islam Palestina, organisasi Islamis lain yang sejak awal 1980-an lebih dulu mengambil jalur perlawanan bersenjata terhadap Israel — sementara Mujama al-Islamiya selama ini dikenal dengan pendekatan dakwah yang relatif quietis.
Hamas beroperasi independen dari UNLU dan PLO. Pada Agustus 1988, organisasi ini menerbitkan piagam pendirian yang menyerukan pembentukan negara Islam di seluruh Palestina mandat dan penghapusan Israel — bertentangan langsung dengan arah PLO yang pada November 1988, dalam sidang Dewan Nasional Palestina di Aljir, justru mengadopsi program penyelesaian damai dan mengakui secara implisit solusi dua negara. Piagam 1988 memuat bahasa antisemitik yang kemudian banyak dikritik, dan baru direvisi — tanpa secara resmi mencabut piagam lama — melalui dokumen prinsip umum pada 2017.
Yassin ditangkap kembali oleh Israel pada 1989 dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Ia baru dibebaskan pada 1997, hasil kesepakatan Yordania-Israel setelah agen Mossad gagal membunuh pemimpin Hamas Khaled Mashal di Amman. Sayap militer Hamas, Brigade Izz ad-Din al-Qassam, baru dibentuk pada pertengahan 1991 — menjelang berakhirnya intifada — dengan Salah Shehada sebagai komandan pertama, dan pada masa itu ditujukan terutama untuk menghambat proses negosiasi yang mengarah ke Oslo.
Deklarasi di Aljir, Sementara Gaza Masih Terbakar
Di tengah gelombang kekerasan yang belum reda, PLO memanfaatkan momentum diplomatik. Pada 12–15 November 1988, Dewan Nasional Palestina (PNC) — parlemen PLO di pengasingan — menggelar sidang ke-19 di Aljir, Aljazair, digelar untuk menghormati Khalil al-Wazir alias Abu Jihad, salah satu pendiri Fatah yang dibunuh agen Mossad di Tunis pada April tahun yang sama.
Pada 15 November 1988, PNC memproklamasikan berdirinya “Negara Palestina” dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, tanpa mendefinisikan batas wilayah secara jelas, disahkan lewat pemungutan suara 253 berbanding 46. Deklarasi ini secara eksplisit merujuk pada intifada sebagai landasan legitimasinya, menyebutnya “revolusi rakyat menyeluruh,” dan tetap menegaskan PLO sebagai “satu-satunya wakil sah rakyat Palestina” — sebuah penekanan yang menurut sejumlah analis turut ditujukan untuk meredam pengaruh Hamas yang baru berusia setahun.
Sebulan kemudian, pada 6 Desember 1988, Arafat menyatakan menolak segala bentuk terorisme dan siap membuka jalan negosiasi. Pernyataan ini dipertegas dalam konferensi pers di Jenewa pada 13 Desember 1988, ketika Arafat secara eksplisit menyebut Israel “berhak hidup dalam damai dan keamanan” serta “menolak segala bentuk terorisme, termasuk terorisme individu, kelompok, maupun negara.” Tiga hari berselang, Amerika Serikat membuka dialog resmi pertama dengan PLO sejak 1970-an. Namun sejumlah pengamat mencatat pernyataan Arafat ini tidak konsisten dengan sikap PNC yang, dalam resolusi tertulisnya, tidak secara eksplisit mengakui Israel dan tetap menolak negosiasi langsung — sebuah ambiguitas yang terus diperdebatkan hingga kini.
Hamas menolak keras langkah diplomatik ini. Bagi organisasi yang baru lahir dari Mujama al-Islamiya tersebut, pengakuan implisit atas Israel dan pembukaan jalur negosiasi dianggap pengkhianatan terhadap tujuan pembebasan penuh Palestina yang tercantum dalam piagamnya sendiri, yang terbit hanya tiga bulan sebelum deklarasi Aljir.
Akhir Intifada dan Warisan yang Membelah
Intifada Pertama mereda setelah Menteri Luar Negeri AS James Baker mendorong Palestina menghadiri Konferensi Perdamaian Madrid pada Oktober 1991 — forum yang untuk pertama kalinya mempertemukan delegasi Israel dengan delegasi Palestina (meski secara formal tergabung dalam delegasi Yordania, karena Israel saat itu masih menolak berunding langsung dengan PLO). Perundingan multilateral berlanjut hingga jalur rahasia di Oslo, Norwegia, membuahkan hasil. Proses ini berpuncak pada penandatanganan Deklarasi Prinsip — dikenal sebagai Perjanjian Oslo — antara PLO dan Israel di Gedung Putih pada 13 September 1993, yang menandai berakhirnya fase intifada secara resmi setelah hampir enam tahun.
Hamas menolak kerangka Oslo sejak awal. Perpecahan antara PLO yang memilih jalur negosiasi dan Hamas yang menolak kompromi teritorial inilah yang membentuk lanskap politik Palestina — termasuk rivalitas Fatah-Hamas — hingga beberapa dekade berikutnya, termasuk pengambilalihan penuh Gaza oleh Hamas pada 2007.
Intifada Pertama meninggalkan generasi yang tumbuh di tengah sekolah tertutup, kelas rahasia, dan penahanan massal — sebuah pengalaman kolektif yang oleh banyak sejarawan dianggap membentuk identitas politik Gaza hingga jauh setelah gencatan senjata 1993 ditandatangani, dan jauh sebelum eskalasi-eskalasi berikutnya yang membawa Gaza ke kondisinya hari ini. (IW)
