Oleh: Sami Al-Arian, Middle East Eye
Hamas menghadapi salah satu fase paling menentukan dalam sejarahnya. Setelah perang panjang di Gaza, gerakan tersebut kini menghadapi tekanan internasional dan regional untuk melucuti senjata, meninggalkan pemerintahan Gaza, serta masuk ke dalam tatanan politik Palestina yang sedang dirancang ulang.
Dalam analisisnya, akademisi dan Direktur Center for Islam and Global Affairs (CIGA) di Istanbul Zaim University, Sami Al-Arian, memperingatkan Hamas agar tidak memberikan konsesi strategis dalam perundingan yang sebelumnya gagal diperoleh Israel melalui kekuatan militer.
Menurut Al-Arian, Hamas perlu menerapkan kesabaran strategis dan membedakan antara kompromi taktis dengan perubahan prinsip perjuangan.
Ia menilai fleksibilitas dalam negosiasi memang diperlukan, tetapi fleksibilitas tersebut harus tetap berada di bawah strategi yang jelas. Jika tidak, konsesi yang awalnya dianggap sementara dapat berkembang menjadi tuntutan baru yang semakin jauh.
Hamas Menghadapi Tekanan Pelucutan Senjata
Hamas kini menghadapi tuntutan agar menyerahkan senjata sebagai bagian dari rencana demiliterisasi Gaza. Sejumlah proposal mengaitkan penyimpanan atau pengalihan persenjataan Hamas dengan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Namun, Israel tetap menuntut pelucutan senjata dilakukan terlebih dahulu.
Bagi Al-Arian, persoalan tersebut bukan sekadar masalah teknis dalam perundingan. Senjata berkaitan langsung dengan identitas dan tujuan strategis Hamas sebagai gerakan perlawanan.
Ia mempertanyakan logika yang mengharuskan Palestina menyerahkan persenjataan ketika pasukan dan tank Israel masih berada di sekitar wilayah Gaza.
Menurutnya, Hamas tidak harus mempertahankan pemerintahan langsung atas Gaza untuk tetap mempertahankan identitas perlawanan. Melepaskan pemerintahan bahkan dapat mengurangi kontradiksi antara mengelola masyarakat yang berada dalam kondisi pengepungan dan menjalankan fungsi sebagai gerakan perlawanan.
Meninggalkan pemerintahan, menurut Al-Arian, tidak sama dengan meninggalkan perlawanan.
Pelajaran dari Pengalaman Fatah dan Oslo
Al-Arian mengingatkan Hamas agar mempelajari pengalaman Fatah dalam proses diplomasi Palestina sejak beberapa dekade lalu.
Menurutnya, Fatah berulang kali memberikan konsesi dengan harapan memperoleh imbalan politik pada tahap berikutnya. Pengakuan diharapkan menghasilkan timbal balik, perundingan diharapkan menghasilkan negara Palestina, sedangkan kerja sama keamanan diharapkan membangun kepercayaan.
Namun, menurut Al-Arian, proses tersebut justru menghasilkan situasi berbeda.
Kesepakatan Oslo yang semula dirancang sebagai pengaturan transisi berubah menjadi struktur politik yang bertahan lama. Pada saat yang sama, permukiman Israel terus berkembang, penjajahan semakin mengakar dan ruang bagi kedaulatan Palestina semakin menyempit.
Karena itu, ia memperingatkan Hamas agar tidak mengulangi pola serupa.
Setiap konsesi, menurutnya, harus ditukar dengan keuntungan politik yang konkret dan dapat ditegakkan, bukan diberikan berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan memberikan konsesi di masa depan.
“Persetujuan Barat bukanlah tujuan nasional Palestina,” tulis Al-Arian.
Jangan Habiskan Daya Tawar Sebelum Mendapat Imbalan
Al-Arian juga menyoroti cara Hamas mengelola daya tawarnya selama proses diplomatik.
Ia menilai negosiasi pada dasarnya merupakan pertarungan kepentingan yang bergantung pada kekuatan tawar masing-masing pihak. Karena itu, sebuah pihak tidak seharusnya melepaskan alat tawarnya sebelum memperoleh imbalan yang nyata.
Ia mencontohkan pembebasan tentara Israel-Amerika Edan Alexander pada Mei 2025 yang disebut sebagai langkah niat baik untuk membuka ruang diplomasi.
Menurut Al-Arian, langkah semacam itu hanya memiliki nilai jika pihak lawan memberikan timbal balik.
Ia kemudian menilai Hamas seharusnya mempertimbangkan penggunaan negosiator profesional untuk menangani persoalan diplomatik yang kompleks.
Hamas, menurutnya, dapat menetapkan tujuan politik dan garis merah, sementara proses perundingan diserahkan kepada negosiator Palestina independen yang memiliki keahlian dalam hukum internasional, diplomasi, politik Amerika Serikat, strategi negosiasi Israel, pemetaan wilayah dan pengaturan keamanan.
Pengalaman Oslo, menurut Al-Arian, menunjukkan pentingnya keahlian tersebut.
Israel datang ke meja perundingan dengan tim yang memiliki pengalaman diplomatik dan hukum yang kuat. Sementara itu, pihak Palestina tidak memiliki tingkat keahlian yang sama.
Karena itu, menurutnya, kemampuan melakukan perlawanan dan kemampuan bernegosiasi merupakan dua kompetensi berbeda yang tidak selalu berada di tangan orang yang sama.
Vietnam dan Pelajaran dari Perundingan Paris
Untuk memperkuat argumennya, Al-Arian menggunakan pengalaman Vietnam dalam Perundingan Paris sebagai contoh.
Menurutnya, Hanoi tidak memisahkan diplomasi dari strategi politik dan militernya. Kepemimpinan politik menetapkan tujuan dan batas konsesi, sementara negosiator berpengalaman menjalankan proses tawar-menawar.
Dengan model tersebut, negosiator mengetahui dengan jelas apa yang dapat dipertukarkan dan apa yang harus dipertahankan.
Pelajaran yang ingin disampaikan Al-Arian adalah bahwa Hamas perlu memiliki garis merah yang jelas sebelum memasuki setiap tahap perundingan.
Hamas dan Fatah Kembali Mendekat
Perkembangan lain yang menjadi perhatian Al-Arian adalah meningkatnya hubungan Hamas dengan kelompok-kelompok Palestina yang berada di sekitar Fatah.
Pada Agustus 2026, Hamas bertemu dengan pejabat dari blok Democratic Reform yang terkait dengan mantan kepala keamanan Gaza, Mohammed Dahlan. Pertemuan tersebut berlangsung menjelang pemilu legislatif Palestina yang dijadwalkan pada November.
Sebelumnya, seorang pembantu senior Dahlan mengatakan bahwa Dahlan ikut terlibat dalam pembahasan mengenai pelucutan senjata Hamas melalui kontak dengan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Al-Arian mengakui bahwa situasi politik dapat berubah dan musuh lama dapat kembali berkomunikasi.
Namun, ia meminta Hamas mempertanyakan tujuan strategis dari hubungan tersebut, terutama ketika kekuatan-kekuatan yang sama kini mendorong Hamas untuk melucuti senjatanya.
Kesabaran Strategis sebagai Pilihan
Lantas, apa alternatif yang ditawarkan?
Al-Arian menyebut kesabaran strategis.
Menurutnya, Hamas tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu rangkaian perundingan. Gerakan tersebut dapat memenuhi kesepakatan terbatas yang telah dibuat, tetapi menolak menegosiasikan persoalan yang seharusnya menjadi hak seluruh rakyat Palestina.
Periode tersebut dapat digunakan untuk melakukan reorganisasi sekaligus menunggu perkembangan situasi regional.
Al-Arian menilai keseimbangan kekuatan di kawasan tidak bersifat permanen. Perubahan dalam hubungan antara Iran, Israel dan Amerika Serikat dapat memengaruhi perhitungan strategis seluruh pihak.
Washington dan Tel Aviv juga telah menghabiskan modal militer, politik dan diplomatik yang besar dalam konflik kawasan.
Sementara itu, Gaza masih berada dalam gencatan senjata yang rapuh. Persoalan mengenai penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata masih belum menemukan penyelesaian.
Karena itu, Al-Arian mempertanyakan mengapa Hamas harus bernegosiasi seolah-olah keseimbangan kekuatan saat ini akan bertahan selamanya.
Pemilu Tidak Harus Mengubah Identitas Perlawanan
Al-Arian juga menilai pemilu Palestina merupakan instrumen penting untuk memperbarui legitimasi politik Palestina yang telah terkikis selama bertahun-tahun.
Namun, ia membedakan antara berpartisipasi dalam pemilu dan mengubah hubungan Hamas dengan prinsip perlawanan.
Hamas, menurutnya, perlu menjelaskan prinsip strategis yang tidak dapat ditawar serta bagaimana berbagai bentuk perlawanan—bersenjata, politik, hukum, diplomatik dan berbasis masyarakat—dapat ditempatkan dalam strategi yang sama.
Pertanyaan tersebut, menurut Al-Arian, tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan parsial yang dibuat di bawah tekanan.
Bahaya Terbesar Ada di Meja Perundingan
Pada akhirnya, Al-Arian melihat ancaman terbesar bagi Hamas bukan hanya berada di medan perang.
Setelah bertahan dari perang yang sangat menghancurkan di Gaza, Hamas berisiko kehilangan hasil strategis melalui proses diplomasi jika memberikan terlalu banyak konsesi.
Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai situasi ketika sesuatu yang gagal dicapai Israel melalui kekuatan militer justru dapat diperoleh melalui meja perundingan.
Karena itu, ia menyerukan agar Hamas mampu membedakan antara kompromi yang diperlukan dan konsesi yang dapat mengubah prinsip perjuangannya.
Bagi Al-Arian, Hamas dapat meninggalkan pemerintahan Gaza, mengikuti pemilu dalam kondisi yang tepat dan tetap bernegosiasi ketika diperlukan.
Namun, semua langkah tersebut tidak harus berarti meninggalkan prinsip perlawanan.
“Ada waktunya untuk berperang, ada waktunya untuk berunding dan ada waktunya sekadar mempertahankan posisi,” tulisnya.
Dalam pandangan Al-Arian, mempertahankan posisi terkadang berarti menolak membuat konsesi yang tidak dapat dibatalkan ketika tekanan yang dihadapi bersifat sementara.
Ia menutup analisisnya dengan peringatan bahwa apa yang tidak berhasil dihancurkan melalui kekuatan militer tidak seharusnya diserahkan melalui rincian sebuah kesepakatan politik.
