GAZA CITY — Sebelum Israel berdiri pada 1948, wilayah yang disebut Palestina sudah dihuni oleh populasi yang tercatat dalam sensus, akta tanah, dan register pajak selama lebih dari satu abad. Data Ottoman dan Mandat Inggris menunjukkan penduduknya mayoritas Arab Muslim, dengan minoritas Kristen dan Yahudi yang hidup di tanah yang sama sejak sebelum gerakan Zionisme lahir di Eropa pada akhir abad ke-19.
Artikel ini menelusuri angka-angka tersebut — dari register Ottoman abad ke-19 hingga sensus terakhir Mandat Inggris tahun 1945 — termasuk data spesifik dari desa-desa di sekitar Gaza yang kemudian hilang dari peta setelah 1948.
Angka dari Arsip Ottoman
Kekaisaran Ottoman menguasai Palestina dari 1517 hingga 1917 dan secara berkala mencatat penduduknya untuk keperluan pajak dan wajib militer. Menurut sejarawan Justin McCarthy, populasi wilayah ini sekitar 350.000 jiwa pada awal abad ke-19, naik menjadi sekitar 411.000 pada 1860, dan mencapai sekitar 600.000 pada 1900 — sekitar 94 persen di antaranya adalah Arab.
Sensus Ottoman yang lebih rinci untuk tiga wilayah administratif yang mendekati batas Palestina kelak — Mutasarrifate Jerusalem, Sanjak Nablus, dan Sanjak Acre — mencatat total 462.465 jiwa pada 1878. Dari jumlah itu, 403.795 (87 persen) Muslim, 43.659 (10 persen) Kristen, dan 15.011 (3 persen) Yahudi. Sensus lain untuk periode 1871–1872 mencatat angka yang sedikit berbeda, 381.954 jiwa di luar populasi Badui, dengan proporsi serupa: sekitar 85 persen Muslim, 11 persen Kristen, 4 persen Yahudi.
Perbedaan angka antar sensus ini wajar terjadi karena metode pencatatan Ottoman tidak mencakup Badui, tidak selalu memasukkan warga asing, dan sering dihindari penduduk yang takut wajib militer atau pajak. Namun pola dasarnya konsisten di semua sumber: mayoritas besar penduduk adalah Arab Muslim, dengan komunitas Kristen dan Yahudi yang jauh lebih kecil namun sudah mapan — bukan pendatang baru.
Masyarakat Fellahin dan Struktur Desa
Sebagian besar penduduk Palestina pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah fellahin, petani yang menggarap lahan gandum, jelai, zaitun, dan jeruk. Sebelum 1948, tercatat lebih dari 900 desa Arab tersebar di seluruh Palestina, masing-masing dengan sistem kepemilikan tanah, rotasi tanam, dan struktur sosial sendiri.
Wilayah sekitar Gaza — yang kelak menjadi Subdistrik Gaza di era Mandat Inggris — adalah contohnya. Data resmi Village Statistics 1945 mencatat desa Najd berpenduduk 620 jiwa dengan 13.576 dunam lahan gandum dan jeruk; Yasur 1.070 jiwa dengan 16.390 dunam; Hatta 970 jiwa; dua desa Abasan (al-Kabira dan al-Saghira) bersama berpenduduk 2.230 jiwa dengan 16.084 dunam lahan; sementara desa-desa lebih kecil seperti al-Khisas, Ibdis, dan al-Jaladiyya masing-masing berpenduduk antara 150 hingga 540 jiwa. Seluruhnya tercatat sebagai Muslim, dengan sedikit pengecualian pencatatan penduduk Kristen atau Yahudi di beberapa desa.
Angka-angka ini bukan estimasi kasar. Data itu berasal dari survei tanah dan pajak yang dilakukan pemerintah Mandat Inggris sendiri, kemudian dikutip ulang oleh sejarawan Sami Hadawi dan disusun dalam karya referensi All That Remains karya Walid Khalidi, yang mendokumentasikan lebih dari 400 desa yang kemudian dikosongkan paksa atau dihancurkan selama perang 1948.
Mitos “Tanah Tanpa Bangsa”
Frasa “tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah” kerap dikutip sebagai slogan Zionis yang menggambarkan Palestina sebagai wilayah kosong. Riwayat frasa ini, menurut sejumlah sejarawan, lebih rumit dari yang sering diasumsikan.
Ungkapan serupa pertama kali muncul pada 1843, ditulis oleh pendeta Presbiterian Skotlandia, Alexander Keith, dalam konteks teologi Kristen tentang kepulangan bangsa Yahudi ke Tanah Suci — bukan klaim demografis bahwa tanah itu kosong. Penulis Zionis Israel Zangwill menggunakan versi frasa ini pada 1901, namun beberapa tahun kemudian ia sendiri mengakui secara terbuka “kepadatan populasi Arab di Palestina” dan akhirnya berpisah dari gerakan Zionis arus utama.
Sejarawan Rashid Khalidi dan Edward Said menyebut frasa ini sebagai slogan Zionis yang meluas untuk menyangkal eksistensi penduduk Arab. Sejarawan lain, seperti Diana Muir, membantah klaim itu, menyatakan bukti penggunaan frasa ini secara luas di literatur Zionis pra-negara sulit ditemukan. Perdebatan mengenai seberapa jauh gagasan “tanah kosong” ini memengaruhi kebijakan Zionis awal masih berlangsung di kalangan akademisi hingga kini — artikel ini tidak mengambil posisi dalam perdebatan tersebut. Yang dapat diverifikasi dari data sensus adalah fakta populasinya: ratusan ribu penduduk tercatat menghuni Palestina jauh sebelum gelombang imigrasi Zionis dimulai.
Sensus Mandat Inggris dan Perubahan Demografis
Setelah Inggris mengambil alih Palestina pasca-Perang Dunia I, sensus resmi pertama pada 1922 mencatat 590.890 Muslim, 83.794 Yahudi, 73.094 Kristen, dan 7.213 penduduk kategori lain. Sensus kedua pada 1931 mencatat total 1.035.821 jiwa: 759.717 Muslim, 174.610 Yahudi — naik 108,4 persen dibanding 1922 — 91.398 Kristen, dan 9.148 Druze.
Lonjakan populasi Yahudi ini terutama didorong oleh imigrasi, bukan pertumbuhan alami. Survei Village Statistics 1945, sensus tidak resmi terakhir sebelum berdirinya Israel, mencatat total 1.764.520 jiwa: 1.061.270 Muslim, 553.600 Yahudi, dan 135.550 Kristen. Dalam rentang kurang dari tiga dekade sejak Deklarasi Balfour 1917, populasi Yahudi di Palestina tumbuh hampir sepuluh kali lipat — dari sekitar 60.000 jiwa pada 1918 menjadi lebih dari 550.000 pada 1945 — sementara populasi Arab tetap menjadi mayoritas hingga akhir Mandat.
Menghubungkan dengan Gaza Hari Ini
Dari lebih dari 900 desa Arab yang tercatat sebelum 1948, lebih dari 400 di antaranya dikosongkan paksa atau dihancurkan selama perang 1948, termasuk sejumlah desa di Subdistrik Gaza yang disebutkan di atas — Najd, Yasur, Hatta, al-Khisas, dan lainnya — yang kini hanya tersisa sebagai entri arsip dan reruntuhan. Penduduk yang mengungsi dari desa-desa itu, bersama warga kota-kota pesisir seperti Jaffa dan Ashkelon, menjadi bagian dari populasi pengungsi yang membanjiri Jalur Gaza pascaperang, sebagaimana pernah dibahas dalam kolom sebelumnya tentang terbentuknya Jalur Gaza 1948–1950.
Data sensus dan register tanah dari periode sebelum 1948 tidak menyelesaikan perdebatan politik tentang klaim atas tanah tersebut. Namun data itu menetapkan satu fakta yang dapat diverifikasi secara independen: sebelum Israel berdiri, tanah tersebut sudah berpenghuni, tercatat, dan digarap oleh penduduknya selama beberapa generasi.
