Menjelang pemungutan suara 27 Oktober 2026, para elite politik Israel tidak sedang berlomba mencari jalan damai, melainkan saling menyalip menuju sikap paling keras terhadap Palestina — dengan Gaza dan Tepi Barat menanggung akibatnya.
Pertengahan Agustus 2026, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir tampil dalam sebuah wawancara televisi dan menyampaikan sesuatu yang oleh Al Jazeera digambarkan sebagai bagian dari rekam jejak panjang pernyataan ekstremnya: ia mendesak agar operasi militer di Gaza kembali menyasar puluhan warga per malam, menyebut kelompok yang ia maksud sebagai orang-orang yang “tidak layak hidup”. Pernyataan itu muncul bukan di ruang sunyi, melainkan di tengah hiruk-pikuk kampanye menjelang pemilu legislatif Israel yang telah dijadwalkan pada 27 Oktober 2026 — pemilu yang akan menentukan siapa yang mengendalikan pemerintahan Israel berikutnya, dan berapa jauh kebijakan terhadap Gaza serta Tepi Barat yang diduduki akan bergerak.
Ucapan Ben-Gvir bukan insiden terisolasi. Dalam beberapa pekan terakhir saja, ia memerintahkan penggerebekan ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Al-Quds, menyebarkan video hasil kecerdasan buatan yang menggambarkan tahanan Palestina, serta terlibat perseteruan terbuka dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu perihal siapa yang paling berhak mengklaim warisan milisi Irgun tahun 1948. Pola ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar karakter satu politisi: apakah sistem pemilu Israel, dalam bentuknya saat ini, justru menciptakan insentif struktural bagi para pemimpinnya untuk saling berlomba menuju sikap paling keras terhadap Palestina?
Tulisan ini adalah analisis argumentatif, bukan vonis moral tunggal atas satu pihak. Ia berangkat dari data dan pernyataan yang dapat ditelusuri — laporan PBB, liputan Al Jazeera, serta pandangan aktivis Israel sendiri yang menolak arus ini — untuk menguji tesis bahwa musim pemilu telah menjadi akselerator, bukan sekadar cermin, dari kebijakan terhadap Palestina. Batasannya jelas: sebagian klaim yang dikutip di sini, terutama soal kekerasan milisi pro-pemerintah, berasal dari satu narasumber dan belum terverifikasi independen secara menyeluruh; itu ditandai secara eksplisit di bagian yang relevan.
Survei terbaru Israel Democracy Institute, yang dirilis pertengahan 2026, menemukan bahwa hampir tiga perempat warga Yahudi Israel mengaku khawatir dengan integritas pemilu 2026, sementara hanya 43 persen yang optimistis terhadap masa depan tata kelola demokratis negara itu. Presiden Isaac Herzog bahkan turun tangan dalam pidato pertengahan Juli, memperingatkan potensi kekerasan dan campur tangan selama musim kampanye — sebuah pengakuan resmi bahwa kekhawatiran ini bukan sekadar retorika oposisi.
Wawancara yang Mengguncang: Kekerasan sebagai Janji Kampanye
Pernyataan Ben-Gvir soal target pembunuhan warga di Gaza pada pertengahan Agustus 2026 layak dibaca dalam konteks posisinya: ia adalah menteri yang mengendalikan kepolisian dan sistem penjara Israel, namun secara formal tidak memiliki otoritas untuk memerintahkan serangan militer — ia hanya duduk di kabinet keamanan yang ikut membentuk kebijakan perang. Nuansa ini penting: pernyataannya adalah desakan politik, bukan perintah operasional langsung, dan ia sendiri berbeda sikap dengan keputusan Netanyahu yang saat itu justru mengurangi intensitas serangan di bawah kerangka gencatan senjata Oktober 2025. Artinya, ucapan itu paling tepat dibaca sebagai sinyal kampanye kepada basis pemilih paling kanan, bukan cerminan kebijakan resmi negara pada saat itu — meski daya rusaknya terhadap wacana publik tetap nyata.
Panggung Kampanye, Algoritma, dan Radikalisme sebagai Strategi
Awal Agustus 2026, Ben-Gvir mengunggah video hasil kecerdasan buatan yang menggambarkan tahanan Palestina dalam kondisi kelaparan, berdampingan dengan video asli yang mengejek kondisi penjara yang dikeluhkan para tahanan itu sendiri. Al Jazeera melaporkan langkah ini sebagai bagian dari kampanye untuk mempromosikan citra keras Ben-Gvir menjelang pemilu. Ini bukan gejala tunggal: dalam sengketa publik dengan Netanyahu soal siapa pewaris sah milisi Irgun — kelompok yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina saat Nakba 1948 — kedua tokoh itu saling berebut posisi sebagai representasi paling otentik dari kanan-jauh Israel. Namun perlu dicatat, tidak semua elektorat kanan Israel menyambut taktik semacam ini; angka 75 persen warga Yahudi Israel yang cemas soal integritas pemilu justru menunjukkan bahwa eskalasi ini menimbulkan keresahan, bukan dukungan bulat, bahkan di kalangan basis pemilih inti.
“Mereka saling bersaing soal siapa yang paling ekstrem dan siapa yang meraih lebih banyak suara sayap kanan.” — Alon-Lee Green, co-director Standing Together, kepada Al Jazeera (9 Agustus 2026)
Ketika Sesama Kanan Saling Menyalip: Warisan Irgun dan Perpecahan Internal
Akhir Agustus 2026, penemuan bangkai kapal Altalena — kapal pengangkut senjata milisi Irgun yang ditenggelamkan atas perintah perdana menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, pada Juni 1948 — memicu perebutan klaim publik antara Netanyahu dan Ben-Gvir mengenai siapa pewaris sah semangat milisi tersebut. Al Jazeera mencatat bahwa Irgun sendiri terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina pada masa pembentukan negara Israel. Persaingan ini penting dipahami bukan semata sebagai simbol anti-Palestina, tetapi juga sebagai perebutan kekuasaan internal kanan-jauh Israel yang murni elektoral — Netanyahu, yang tengah menghadapi proses pengadilan atas dugaan korupsi, memiliki kepentingan bertahan di kursi kekuasaan yang berbeda dari kepentingan ideologis Ben-Gvir. Menyamakan keduanya sebagai satu blok monolitik akan menyederhanakan dinamika yang sebenarnya jauh lebih kompetitif dan personal.
Instrumen Hukum: Ketika Kebijakan Keras Menjadi Undang-Undang
Eskalasi retorika ini juga terwujud dalam produk legislasi. Pada 30 Maret 2026, parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang menjadikan hukuman mati sebagai vonis default bagi warga Palestina yang dinyatakan bersalah di pengadilan militer — sebuah langkah yang dirayakan terbuka oleh Ben-Gvir. Penting dicatat, cakupan undang-undang ini spesifik pada peradilan militer yang berlaku di wilayah pendudukan, bukan sistem peradilan sipil Israel secara umum, dan penerapannya di lapangan masih perlu dipantau lebih jauh — bukan berarti setiap terdakwa otomatis dieksekusi begitu undang-undang berlaku. Namun secara simbolik dan hukum, langkah ini menormalisasi pendekatan yang oleh banyak lembaga hak asasi manusia internasional dinilai melanggar prinsip proporsionalitas hukum humaniter.
Suara yang Menolak Ikut Arus: Oposisi Sipil di Dalam Israel
Di tengah lanskap ini, kelompok akar rumput Yahudi-Arab Standing Together — dipimpin bersama oleh Alon-Lee Green dan Rula Daood — secara terbuka menolak logika perlombaan ekstremisme tersebut. Green menilai bahwa sebagian besar tokoh oposisi Israel pun tidak menawarkan perubahan substansial atas kebijakan terhadap Palestina, melainkan turut bersaing di medan yang sama: siapa yang lebih tegas terhadap kelompok kanan yang berkuasa. Anggota parlemen dari Partai Hadash, Ofer Cassif, turut menyatakan kepada Al Jazeera bahwa kekerasan sudah menjadi bagian nyata lanskap politik Israel, khususnya di Tepi Barat, dan menyebut adanya aktivis antipemerintah serta hakim yang mengalami intimidasi oleh milisi pro-pemerintah sayap kanan. Klaim spesifik soal keterlibatan milisi terorganisasi ini penting diperlakukan dengan hati-hati: pernyataan Cassif berasal dari satu narasumber politik yang juga pihak berkepentingan dalam kontestasi pemilu, dan belum dikonfirmasi independen oleh lembaga pemantau hak asasi manusia lain. Perlu dicatat pula bahwa Standing Together, meski memiliki sekitar 7.000 anggota dan pengaruh media yang tumbuh, tetap merupakan gerakan minoritas dalam lanskap politik Israel yang secara elektoral belum menunjukkan daya ubah kebijakan yang signifikan.
“Tidak perlu berspekulasi soal potensi kekerasan; itu sudah terjadi.” — Ofer Cassif, anggota Knesset dari Partai Hadash, kepada Al Jazeera (9 Agustus 2026)
Al-Quds, Tepi Barat, dan Korban yang Terus Bertambah
Konsekuensi dari eskalasi politik ini paling nyata terlihat di lapangan. Pada 31 Agustus 2026, Ben-Gvir kembali memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Al-Quds bersama sekelompok pemukim, tindakan yang menurut Al Jazeera melanggar status quo yang telah disepakati Israel dan Yordania selama puluhan tahun. Menurut data terbaru Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) yang dikutip UNRWA, sejak 7 Oktober 2023 hingga 24 Juli 2026 setidaknya 1.122 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk sedikitnya 246 anak-anak Palestina, tewas akibat operasi pasukan rezim Zionis maupun serangan pemukim di wilayah pendudukan. Ekspansi permukiman ilegal terus berlanjut, termasuk pembangunan ulang permukiman Kadim dan Ganim di Jenin yang sebelumnya dibongkar dalam Rencana Pemisahan 2005.
Di Gaza, meski gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober 2025, korban terus bertambah. Laporan situasi UNRWA nomor 233, merujuk data Kementerian Kesehatan Gaza sebagaimana dilaporkan Health Cluster PBB, mencatat 73.389 warga Palestina — mayoritas para syuhada dari kalangan sipil, termasuk anak-anak Palestina — tewas dan 174.266 lainnya terluka sejak 7 Oktober 2023 hingga 24 Agustus 2026. Angka ini mencakup 1.268 kematian dan 4.305 luka yang tercatat sejak gencatan senjata mulai berlaku hingga akhir Agustus 2026 — bukti bahwa kekerasan terhadap warga sipil belum benar-benar berhenti meski status resmi “gencatan senjata” telah diumumkan. Perlu dicatat, angka ini berasal dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola otoritas de facto Hamas di wilayah tersebut; PBB secara konsisten menyatakan angka itu sebagai rujukan resmi yang mereka gunakan dalam pelaporan kemanusiaan, namun sejumlah pihak, termasuk sebagian media Israel, tetap mempertanyakan independensi penuh sumber tersebut — sehingga angka ini paling tepat dibaca sebagai estimasi otoritatif dari sumber tunggal yang diverifikasi sebagian oleh badan-badan PBB, bukan audit independen penuh.
Simetri yang Timpang: Sorotan Global dan Pemilu yang Tak Setara Perhatian
Namun analisis yang jujur juga perlu mengakui ketimpangan sorotan global itu sendiri. Sejumlah pengamat, termasuk kolumnis Jerusalem Post yang mengutip pakar politik Palestina Khaled Abu Toameh, mencatat bahwa media internasional jauh lebih intens menyoroti kericuhan pemilu Israel Oktober 2026 dibanding pemilu Otoritas Palestina yang dijadwalkan sebulan setelahnya — pemilu yang jika terlaksana akan menjadi yang pertama sejak 2006. Kritik ini punya dasar: akuntabilitas demokratis semestinya berlaku dua arah, dan minimnya pemilu berkala di tubuh Otoritas Palestina sendiri adalah persoalan tata kelola yang nyata, bukan sekadar delik teknis. Mengakui poin ini tidak mengurangi validitas kritik terhadap eskalasi ekstremisme di Israel; keduanya adalah persoalan tata kelola yang berbeda substansi, namun sama-sama layak diperiksa publik, bukan diperlakukan sebagai isu yang saling meniadakan.
Perlombaan menuju sikap paling keras bukan produk satu tokoh, melainkan produk sebuah sistem elektoral yang memberi ganjaran pada eskalasi.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Salurkan bantuan kemanusiaan melalui lembaga yang dapat diaudit publik. Dengan 174.266 korban luka tercatat di Gaza per 24 Agustus 2026 menurut UNRWA, kebutuhan medis dan rehabilitasi masih sangat besar. INH, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, dan Sahabat Al-Aqsha memiliki jalur distribusi terverifikasi ke Gaza dan Tepi Barat — pastikan menyalurkan zakat/infak melalui lembaga yang rutin mempublikasikan laporan penyaluran, bukan sekadar klaim di media sosial.
- Ikuti perkembangan pemilu 27 Oktober 2026 dari sumber primer, bukan cuplikan viral. Pantau langsung rilis Israel Democracy Institute, laporan OCHA/UNRWA berkala, dan liputan lapangan Al Jazeera — bukan potongan video tanpa konteks — agar solidaritas yang dibangun berpijak pada data yang bisa dipertanggungjawabkan, sekaligus memahami bahwa hasil pemilu ini akan menentukan arah kebijakan Israel terhadap Palestina setidaknya untuk empat tahun ke depan.
- Dukung advokasi hukum internasional yang berbasis bukti. Ikuti dan sebarkan analisis akademisi hukum internasional Indonesia, serta kerja Amnesty International Indonesia, dalam memantau proses akuntabilitas di forum seperti Mahkamah Pidana Internasional — dukungan berbasis argumentasi hukum yang solid lebih tahan lama dibanding sekadar kecaman emosional di media sosial.
Penutup: Pertanyaan yang Belum Terjawab
Musim kampanye di Israel selalu punya ritme yang sama: janji keamanan, klaim ketegasan, dan lawan politik yang saling menuduh terlalu lunak. Yang berbeda pada 2026 adalah taruhannya — sebuah negara yang tengah menjalani gencatan senjata rapuh di Gaza, sementara pendudukan di Tepi Barat terus meluas dan korban sipil terus bertambah bahkan setelah status resmi “perang” berakhir.
Ben-Gvir bukan penyebab tunggal dari eskalasi ini, melainkan gejala paling mencolok dari sebuah sistem yang, sebagaimana diamati Alon-Lee Green, memberi ganjaran elektoral bagi siapa pun yang berhasil tampil paling keras. Netanyahu, yang menghadapi pengadilan korupsi dan tekanan internasional, punya insentif serupa untuk tidak tertinggal. Sementara itu, suara-suara seperti Standing Together dan sejumlah anggota parlemen oposisi tetap ada — namun sejauh ini belum cukup kuat untuk membalikkan arus.
Bagi warga Gaza yang masih menghitung hari sejak gencatan senjata namun tetap kehilangan orang-orang terkasih setiap pekan, dan bagi anak-anak Palestina di Tepi Barat yang tumbuh di tengah ekspansi permukiman, pemilu 27 Oktober bukan sekadar berita luar negeri — ia adalah penentu apakah tekanan yang mereka rasakan akan mereda atau justru mengeras.
Pertanyaannya, yang jujur harus kita akui belum bisa dijawab pasti hari ini: akankah pemilih Israel, yang menurut jajak pendapat sendiri cemas dengan arah demokrasi mereka, benar-benar menghukum eskalasi ini di kotak suara — atau justru akan menghadiahi lebih banyak kekuasaan kepada mereka yang paling keras menjanjikan kekerasan?
