TURMUS AYYA, Tepi Barat — Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, menegaskan tidak ada rencana pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza, menyusul usulan sejumlah menteri Israel soal pemindahan massal penduduk wilayah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Huckabee saat mengunjungi kota Turmus Ayya di Tepi Barat pada Sabtu, 5 September 2026, di tengah meningkatnya serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina-Amerika di wilayah itu.
Huckabee mengatakan tidak ada pihak yang mengusulkan pemindahan paksa, baik dari pihak Israel maupun Amerika Serikat. “Nobody is suggesting that there will be forced displacement,” katanya, seraya menambahkan bahwa warga Palestina seharusnya memiliki hak untuk pergi jika mereka menghendaki, namun mengurung mereka di tempat yang tidak mereka inginkan merupakan sebuah aib.
Usulan “Emigrasi Sukarela” dari Dua Menteri
Pernyataan Huckabee muncul setelah dua menteri kabinet Israel dalam beberapa hari terakhir melontarkan gagasan mengenai pemindahan besar-besaran penduduk Gaza. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir pada Kamis, 3 September, memaparkan rencana yang ia sebut bertujuan memindahkan sebagian besar penduduk Palestina di Gaza melalui skema “emigrasi sukarela,” termasuk dengan membentuk kementerian khusus untuk program tersebut.
Rencana yang dinamai “Disengagement 710” itu menargetkan kepergian 250.000 warga Gaza pada tahun pertama, 1,11 juta orang dalam tiga tahun, dan 1,86 juta orang dalam tujuh tahun. Otzma Yehudit, partai Ben-Gvir, menyebut proposal itu membutuhkan investasi awal pemerintah Israel senilai 10 miliar shekel (sekitar 3 miliar dolar AS), yang kemudian akan diikuti dana pendamping hingga 50 miliar shekel (sekitar 15,2 miliar dolar AS) tergantung partisipasi internasional.
Sehari sebelum Ben-Gvir mengumumkan rencananya, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan gagasan serupa masih dibahas. Katz mengatakan Israel siap dengan rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza apabila Amerika Serikat memberi persetujuan.
Konteks Pemilu dan Reaksi Militer
Kedua menteri melontarkan gagasan tersebut menjelang pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026. Meski anggota koalisi berkuasa telah berulang kali menyinggung soal pemindahan warga Palestina dari Gaza, belum jelas sejauh mana pernyataan itu akan ditindaklanjuti dengan tindakan nyata, mengingat hasil pemilu masih diperkirakan ketat.
Rencana Katz diungkap pada hari yang sama ketika Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir menyatakan bahwa memobilisasi dan mengonsentrasikan penduduk Palestina di Gaza bukan merupakan bagian dari sasaran operasional militer.
Situasi kemanusiaan di Gaza sendiri masih berat kendati gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober 2025. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza, total korban tewas akibat perang mencapai sekitar 72.797 jiwa, dengan 1,9 juta dari 2,4 juta penduduk Gaza mengalami pengungsian dan sekitar 80 persen bangunan rusak atau hancur. Mekanisme pengawasan pascaperang, Board of Peace yang dipimpin Presiden AS Donald Trump, dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kantor Perdana Menteri Israel maupun otoritas Palestina terkait pernyataan terbaru Huckabee.
