GAZA CITY — Ismail Abdulsalam Ahmed Haniyeh memimpin biro politik Hamas dari Mei 2017 hingga kematiannya pada 31 Juli 2024. Sepanjang lebih dari tiga dekade keterlibatannya dalam gerakan tersebut, ia menempati hampir setiap posisi penting yang tersedia di dalam Hamas — sekretaris pribadi pendiri organisasi, perdana menteri Otoritas Palestina, kepala pemerintahan de facto di Gaza, hingga akhirnya pemimpin tertinggi organisasi secara keseluruhan.
Sumber-sumber berbeda soal tahun kelahirannya. Sebagian besar sumber Barat — termasuk Britannica, Wilson Center, dan Times of Israel — menyebut 1962, sementara Wikipedia bahasa Indonesia mencantumkan 8 Mei 1963. Ensiklopedia Palquest menyebut “1962 atau 1963” tanpa memastikan. Ketidakpastian ini tidak diselesaikan secara sepihak dalam artikel ini.
Anak Pengungsi dari Al-Jura
Orang tua Haniyeh mengungsi dari desa al-Jura, di pinggiran Asqalan (kini Ashkelon, Israel), selama perang 1948. Ia lahir dan dibesarkan di kamp pengungsi Al-Shati, Jalur Gaza, dan menempuh pendidikan dasar-menengah di sekolah-sekolah yang dikelola UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, sebelum melanjutkan ke Institut Al-Azhar di Gaza.
Pada 1981, ia masuk Universitas Islam Gaza untuk belajar sastra Arab. Ia bergabung dengan Blok Mahasiswa Islam pada 1983 atau 1984 — kelompok mahasiswa berafiliasi Ikhwanul Muslimin yang menjadi salah satu cikal bakal Hamas — dan menjabat anggota dewan mahasiswa universitas pada 1983–1984, lalu ketua dewan mahasiswa pada 1985–1986. Ia lulus dengan gelar sastra Arab pada 1987, tahun yang sama dengan pecahnya Intifada Pertama dan pendirian Hamas oleh Sheikh Ahmed Yassin.
Penjara dan Pengasingan ke Marj al-Zuhur
Haniyeh ditangkap otoritas Israel untuk pertama kalinya tak lama setelah pecahnya Intifada Pertama, menjalani 18 hari penahanan. Ia ditangkap kembali pada 1988 dan dipenjara enam bulan. Pada 1989, ia ditahan lagi dengan tuduhan keanggotaan Hamas dan menjalani hukuman tiga tahun penjara.
Setelah dibebaskan, Haniyeh menjadi bagian dari salah satu episode paling menentukan dalam sejarah awal Hamas. Menyusul penculikan dan pembunuhan seorang perwira polisi Israel oleh sayap militer Hamas pada akhir 1992, kabinet Israel memutuskan mendeportasi massal para pemimpin dan aktivis Hamas serta Jihad Islam Palestina. Pada 17 Desember 1992, sebanyak 415–418 orang — termasuk Haniyeh, Abdel Aziz al-Rantisi, dan Mahmoud al-Zahar — diborgol, ditutup matanya, dan diangkut ke perbatasan Lebanon selatan, lalu ditinggalkan di kawasan pegunungan Marj al-Zuhur. Pemerintah Lebanon awalnya menolak menerima mereka, sehingga ratusan deportan itu terdampar di area tanpa pemukiman selama lebih dari setahun sebelum diizinkan kembali ke Gaza menjelang akhir 1993, menyusul penandatanganan Perjanjian Oslo antara PLO dan Israel.
Alih-alih melumpuhkan Hamas, deportasi ini justru terbukti kontraproduktif bagi Israel. Liputan media internasional yang intensif terhadap kamp pengasingan tersebut mengangkat profil Hamas secara signifikan di mata publik Palestina dan dunia Arab, sekaligus membuka kontak pertama Hamas dengan Hizbullah dan Korps Garda Revolusi Iran — hubungan yang kelak menjadi sumber dukungan militer dan finansial jangka panjang bagi Hamas.
Sepulang dari pengasingan, Haniyeh menjabat direktur urusan administratif, lalu direktur urusan akademik Universitas Islam Gaza, sebelum menjadi anggota dewan pengawas universitas tersebut.
Kepala Kantor Yassin dan Kenaikan Pesat
Pada 1997, Haniyeh ditunjuk sebagai kepala kantor pribadi Sheikh Ahmed Yassin — posisi yang mendekatkannya pada inti pengambilan keputusan Hamas dan mempercepat kenaikannya dalam hierarki organisasi. Pada 2001, ia telah menjadi salah satu pejabat berperingkat tertinggi ketiga di Hamas. Kedekatannya dengan Yassin semakin krusial ketika Israel gencar membunuh para pemimpin senior Hamas selama Intifada Kedua (dimulai 2000), yang mendorong organisasi mempercepat regenerasi kepemimpinan.
Pada September 2003, Haniyeh nyaris tewas bersama Yassin ketika pesawat Israel mengebom sebuah bangunan apartemen di pusat kota Gaza tempat keduanya bertemu. Yassin sendiri dibunuh Israel beberapa bulan kemudian, pada Maret 2004, dalam serangan udara terpisah saat ia meninggalkan masjid seusai salat subuh.
Kemenangan Pemilu 2006 dan Perpecahan dengan Fatah
Hamas memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan legislatif Palestina pada Januari 2006 — memperoleh 76 dari 132 kursi Dewan Legislatif Palestina, mengalahkan Fatah yang meraih 43 kursi. Kemenangan ini mengejutkan Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, yang menolak mengakui pemerintahan baru dan memberlakukan tekanan diplomatik serta pemotongan bantuan. Haniyeh dilantik sebagai perdana menteri Otoritas Palestina pada Maret 2006.
Ketegangan antara Hamas dan Fatah memuncak pada pertengahan 2007, ditandai bentrokan bersenjata di Jalur Gaza yang berujung pengambilalihan penuh wilayah itu oleh pasukan Hamas dan pengusiran unsur Pasukan Keamanan Preventif yang berafiliasi Fatah pimpinan Mohammed Dahlan. Presiden Mahmoud Abbas memecat Haniyeh dari jabatan perdana menteri pada 14 Juni 2007, menyebutnya keputusan darurat menyusul pengambilalihan Gaza. Haniyeh menolak keputusan itu, menyebutnya inkonstitusional, dan Dewan Legislatif Palestina turut menyatakan pemecatan tersebut tidak sah secara hukum. Sejak saat itu, Haniyeh tetap memimpin pemerintahan de facto di Gaza — yang secara administratif terpisah dari Otoritas Palestina pimpinan Abbas di Tepi Barat — hingga Februari 2017, ketika ia digantikan Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas di Jalur Gaza.
Ketua Biro Politik: Diplomasi dari Pengasingan
Pada Mei 2017, Haniyeh terpilih menggantikan Khaled Mashal sebagai ketua Biro Politik Hamas — jabatan puncak organisasi secara keseluruhan. Sejak itu ia tinggal di luar Gaza, berpindah antara Qatar dan Turki, menjalankan peran diplomatik utama Hamas dalam hubungan dengan mediator regional termasuk Mesir, Qatar, Turki, dan Iran.
Setelah serangan 7 Oktober 2023 dan perang yang menyusul, Haniyeh menjadi wajah publik utama Hamas dalam pembicaraan gencatan senjata dan pertukaran sandera, sembari kehilangan puluhan anggota keluarganya di Gaza akibat serangan Israel.
April 2024: Kehilangan Tiga Putra dan Empat Cucu
Pada 10 April 2024, bertepatan dengan hari pertama Idulfitri, sebuah drone Israel menghantam mobil yang membawa tiga putra Haniyeh — Hazem, Amir, dan Mohammad — di kamp pengungsi Al-Shati, tempat ia dulu dibesarkan. Militer Israel dan Shin Bet mengonfirmasi serangan tersebut, menyatakan ketiganya adalah operatif sayap militer Hamas; media Israel Walla melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant tidak diberi tahu sebelumnya soal operasi ini. Empat cucu Haniyeh — tiga perempuan dan satu laki-laki — turut tewas dalam serangan tersebut.
Dalam pernyataan kepada Al Jazeera, Haniyeh menyebut sekitar 60 anggota keluarganya telah tewas sejak perang dimulai, dan menegaskan kematian anak-anaknya tidak akan mengubah tuntutan Hamas dalam perundingan gencatan senjata.
Kematian di Teheran
Pada 31 Juli 2024, kurang dari empat bulan setelah kehilangan tiga putra dan empat cucunya, Haniyeh tewas dalam serangan di kediamannya di Teheran, Iran, tempat ia menginap untuk menghadiri pelantikan presiden terpilih Iran, Masoud Pezeshkian. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan Haniyeh dan salah satu pengawalnya tewas ketika kediaman mereka diserang pada pagi hari. Anggota biro politik Hamas, Musa Abu Marzouk, mengonfirmasi kematian tersebut kepada media, menyebutnya sebagai tindakan pengecut yang tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Israel tidak pernah secara resmi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Kematian Haniyeh memicu pergantian kepemimpinan cepat di tubuh Hamas: Khaled Mashal sempat menjabat sementara sebelum Yahya Sinwar ditunjuk sebagai ketua biro politik pada Agustus 2024 — yang kemudian juga tewas dua bulan berselang di Rafah, sebagaimana ditelusuri dalam artikel sebelumnya di kolom ini.
