GAZA CITY — Musa Abu Marzouk lahir di Rafah, Jalur Gaza, pada 1951, tujuh belas tahun sebelum keluarganya menyaksikan pendudukan Israel atas wilayah itu pada 1967. Ia dikenal luas sebagai salah satu tokoh pendiri Hamas pada 1987 dan hingga kini menjabat wakil ketua Biro Politik organisasi tersebut, sekaligus kepala departemen hubungan internasional dan panduan politiknya. Perjalanan hidupnya membentang dari kampus teknik di Kairo, penjara federal di Manhattan, hingga meja perundingan gencatan senjata di Doha pascaserangan 7 Oktober 2023 — versi yang lebih terperinci dari catatan sebelumnya disusun di bawah ini, dengan tambahan konteks mengenai perannya dalam pemilu 2006, perpecahan dengan Fatah, dan posisinya di Qatar hingga masa gencatan senjata terkini.
Dari Rafah ke Kairo
Keluarga Abu Marzouk termasuk penduduk asli Rafah, kota di ujung selatan Jalur Gaza yang berbatasan dengan Mesir. Ia menempuh pendidikan menengah di Gaza sebelum berangkat ke Mesir untuk kuliah teknik. Sumber-sumber yang tersedia berbeda dalam mencatat nama kampus persisnya — sebagian menyebut Universitas Ain Shams di Kairo, sebagian lain Universitas Helwan — namun keduanya sepakat bahwa ia meraih gelar sarjana teknik mesin pada pertengahan 1970-an, antara 1975 dan 1977.
Setelah lulus, Abu Marzouk bekerja sebagai manajer pabrik di Uni Emirat Arab hingga 1981. Di sanalah ia mulai terlibat aktif dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, membantu mendirikan cabang pertama organisasi itu yang berfokus pada isu Palestina. Keterlibatan ini menjadi fondasi bagi peran politiknya di kemudian hari, jauh sebelum Hamas berdiri sebagai entitas tersendiri.
Ikhwanul Muslimin dan Tahun-Tahun di Amerika Serikat
Pada awal 1980-an, Abu Marzouk pindah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi pascasarjana. Ia meraih gelar master di bidang manajemen konstruksi dari Colorado State University pada 1984, kemudian melanjutkan program doktor teknik industri di Louisiana Tech University di Ruston, Louisiana, yang diselesaikannya pada awal 1990-an. Selama periode ini keluarganya menetap di Falls Church, Virginia, dan empat dari anak-anaknya lahir di AS.
Menurut catatan pengacaranya, Stanley L. Cohen, Abu Marzouk total tinggal di Amerika Serikat selama sekitar empat belas tahun. Selama masa itu ia bukan sekadar mahasiswa: sebagai utusan Syekh Ahmed Yassin — pendiri spiritual gerakan yang kelak menjadi Hamas — ia membangun infrastruktur Ikhwanul Muslimin di Amerika Utara. Ia terafiliasi dengan Islamic Association for Palestine yang baru berdiri dan menyumbangkan ratusan ribu dolar ke lembaga tersebut, serta turut mendirikan United Association for Studies and Research, sebuah lembaga riset berbasis di Illinois.
Pendiri Hamas dan Ketua Biro Politik Pertama
Ketika Intifada Pertama meletus pada Desember 1987, kepemimpinan Ikhwanul Muslimin di Gaza membentuk sayap perlawanan baru bernama Harakat al-Muqawama al-Islamiyya — disingkat Hamas. Dalam sebuah wawancara dengan Mondoweiss pada 2024, Abu Marzouk menjelaskan bahwa kelompok yang ia pimpin bersama Dr. Khairi al-Agha sebelumnya mengelola kerja-kerja Ikhwanul Muslimin Palestina di berbagai negara — Teluk, Arab Saudi, Yordania, Eropa, dan Amerika Selatan — dengan dirinya sebagai penanggung jawab untuk Amerika Serikat. Karena kerja paralel inilah, menurut penuturannya sendiri, rekan-rekannya menganggapnya termasuk di antara pendiri gerakan.
Abu Marzouk terpilih sebagai ketua Biro Politik Hamas yang pertama pada 1991 atau 1992 — catatan berbagai sumber berbeda dalam penanggalan persisnya. Ia memainkan peran signifikan dalam menata ulang struktur Hamas setelah gelombang penangkapan massal terhadap anggotanya oleh Israel pada 1989. Jurnalis Israel Shlomi Eldar bahkan mencatat bahwa kemampuan penggalangan dana Abu Marzouk serta jaringannya dengan para donatur di Eropa dan AS turut menyelamatkan organisasi itu dari kolaps dan membangun infrastruktur sosialnya di Gaza. Ia juga tercatat sebagai salah satu pendiri Universitas Islam Gaza.
Penahanan di Bandara JFK
Setelah meninggalkan AS pada 1992, Abu Marzouk menetap di Yordania selama tiga tahun. Otoritas Israel dan Amerika menuding periode ini sebagai masa ketika ia berperan signifikan dalam merencanakan dan mengoordinasikan serangan di dalam wilayah Israel, termasuk dua pengeboman di Afula dan Hadera pada April 1994. Yordania mengusirnya pada 1995 di tengah tekanan untuk membatasi aktivitas Hamas di wilayahnya.
Sekembalinya dari perjalanan ke Timur Tengah, pada 25 Juli 1995 Abu Marzouk bersama istri dan empat anaknya ditahan otoritas imigrasi di Bandara John F. Kennedy, New York, karena namanya tercantum dalam daftar pengawasan terorisme. Keluarganya dibebaskan sehari kemudian, tetapi Abu Marzouk sendiri ditahan di Manhattan Correctional Center tanpa dakwaan pidana. Seorang hakim federal AS menyimpulkan terdapat “alasan yang masuk akal” (probable cause) bahwa ia terkait dengan pengeboman di Israel — sebuah temuan prosedural dalam proses ekstradisi, bukan vonis pengadilan.
Dua bulan setelah penahanannya, Israel secara resmi meminta ekstradisi dengan tuduhan memerintahkan dan mentransfer dana ke sayap militer Hamas. Departemen Keuangan AS pada tahun yang sama memasukkannya ke daftar Specially Designated Terrorist — status yang, di bawah berbagai variasi ejaan namanya, tetap melekat dalam daftar Specially Designated Nationals hingga kini. Namun pada Januari 1997, Israel membatalkan permintaan ekstradisi dengan alasan pertimbangan keamanan, dan AS mendeportasi Abu Marzouk ke Yordania setelah hampir dua tahun ditahan tanpa proses pengadilan penuh.
Pengasingan Berpindah-pindah: Yordania, Suriah, Mesir, Qatar
Yordania kembali mengusir Abu Marzouk pada 1999 dalam operasi penertiban menyeluruh terhadap aktivitas Hamas di negara itu — bersamaan dengan pengusiran sejumlah pemimpin Hamas lain. Ia lalu pindah ke Damaskus, Suriah, yang saat itu menjadi basis utama kepemimpinan eksternal Hamas, dan menetap di sana selama lebih dari satu dekade.
Nama Abu Marzouk juga muncul dalam kasus hukum besar di AS terkait pendanaan Hamas. Pada September 2001, FBI menggerebek perusahaan ekspor komputer Infocom di Texas — tempat Abu Marzouk sebelumnya menyalurkan sekitar 250.000 dolar AS modal investasi — karena dugaan keterkaitannya dengan Hamas. Ia juga disebut dalam persidangan Holy Land Foundation pada 2007, lembaga amal yang oleh pemerintah AS dituduh menjadi penyalur dana untuk Hamas; Abu Marzouk membantah tuduhan bahwa dana tersebut digunakan untuk serangan terhadap Israel.
Ketika perang saudara Suriah meletus, Abu Marzouk meninggalkan Damaskus pada 2012 dan sejak itu membagi waktu antara Kairo, Mesir, dan Doha, Qatar. Qatar telah menjadi tuan rumah kantor politik Hamas sejak 2012, menurut pejabat Qatar atas permintaan Amerika Serikat sendiri, sebagai saluran komunikasi tidak langsung dengan gerakan tersebut. Di Doha inilah Abu Marzouk, bersama tokoh senior lain seperti Khalil al-Hayya, kini berbasis.
Pemilu 2006, Perpecahan dengan Fatah, dan Upaya Rekonsiliasi
Setelah Israel menarik diri secara sepihak dari Jalur Gaza pada 2005, Hamas meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilu legislatif Palestina 2006. Kemenangan itu memicu kebuntuan politik setahun dengan Fatah yang berujung pada perang saudara singkat pada 2007, ketika Hamas mengambil alih kendali penuh atas Jalur Gaza dengan kekuatan senjata. Qatar mendukung langkah Hamas tersebut dan sejak itu memberikan bantuan politik maupun finansial kepada gerakan itu, sembari tetap menjalin hubungan dengan Otoritas Palestina yang diakui secara internasional di Tepi Barat.
Sejak perpecahan itu, Abu Marzouk — bersama tokoh Komite Sentral Fatah, Azzam al-Ahmad — hampir selalu memimpin perundingan rekonsiliasi antara kedua faksi, mulai dari Mekah (2007), Doha (2012), hingga Kairo (2011, 2012, 2014) dan Gaza (2014). Perundingan-perundingan ini berulang kali gagal karena tiga isu inti: pelucutan senjata Hamas di Gaza, reformasi struktur Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), serta jadwal dan mekanisme pemilu baru. Dalam wawancara dengan Middle East Monitor pada 2019, Abu Marzouk menegaskan Hamas “terbuka terhadap proposal apa pun” untuk keluar dari kebuntuan tersebut, sembari menuding Fatah menghalangi setiap upaya kesatuan nasional.
Sepanjang periode ini, Abu Marzouk juga menjadi salah satu figur senior yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Khaled Meshaal sebagai pemimpin puncak Hamas, bersaing dengan mantan Perdana Menteri Hamas di Gaza, Ismail Haniyeh. Dalam berbagai forum internasional — termasuk komentarnya atas krisis diplomatik Teluk 2017, ketika sejumlah negara Arab memutus hubungan dengan Qatar dengan tuduhan mendukung “ekstremis” — Abu Marzouk tampil sebagai juru bicara utama posisi resmi Hamas.
Dari Serangan 7 Oktober hingga Gencatan Senjata 2025
Setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dan perang yang menyusul, Abu Marzouk menjadi salah satu juru bicara paling sering tampil di media internasional mewakili posisi Hamas. Dalam wawancara dengan BBC pada November 2023, ia menyatakan perempuan, anak-anak, dan warga sipil “dikecualikan” dari sasaran serangan, dan mengklaim komandan militer Hamas, Mohammed Deif, secara khusus memerintahkan para pejuang untuk tidak membunuh perempuan, anak-anak, atau orang tua. Klaim ini bertentangan dengan bukti video serta kesaksian sejumlah pelaku serangan sendiri, sebagaimana dicatat BBC.
Ia turut terlibat dalam perundingan pembebasan sandera dan gencatan senjata yang berlangsung bertahap sepanjang 2024–2025, hingga berujung pada kesepakatan yang mulai berlaku 10 Oktober 2025. Dalam wawancara dengan Mondoweiss pada Oktober 2024, ia menyebut periode itu sebagai “masa kelahiran yang menyakitkan dan transformasi besar” bagi perjuangan Palestina. Namun ketika ditanya secara langsung dalam sebuah wawancara televisi apakah serangan 7 Oktober berhasil membawa Palestina lebih dekat pada pembebasan — di tengah kehancuran besar-besaran Gaza — ia menegaskan tidak ada orang waras yang mengklaim seribu pejuang dapat “membebaskan Palestina” sendirian, dan bereaksi keras terhadap pertanyaan yang dianggapnya tidak menghormati posisinya.
Riwayat Abu Marzouk — dari pendiri gerakan hingga juru runding di tengah reruntuhan — mencerminkan pola yang berulang dalam sejarah kepemimpinan Hamas: sebagian besar tokoh sentralnya beroperasi dari luar Gaza selama puluhan tahun, sementara penduduk yang mereka klaim wakili menanggung konsekuensi paling berat dari setiap keputusan yang diambil dari Doha, Kairo, atau Damaskus — termasuk kehancuran fisik besar-besaran dan korban jiwa dalam jumlah tinggi sepanjang perang 2023–2025.
